Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Suhendra Hadikuntono (Pengamat Intelijen) : Jokowi Tidak Tergoda Surat AHY

JAKARTA, Pengamat intelijen dan pertahanan Suhendra Hadikuntono memprediksi Partai Demokrat tidak akan terbelah  menjadi dua kubu meskipun ada pihak eksternal yang menginginkan. Demikian wawancara reporter  Desentral.News melalui saluran Smart Phone hari ini (3/2) di Jakarta.
Kalau  melihat kisruh yang terjadi di Partai Demokrat,  jangan dilihat setengah-setengah tapi harus dilihat secara konprehensif seperti dari inisiator atau pendiri PD serta pihak yang mendompleng dari masalah yang berkembang, akan tetapi memang terlalu seksi untuk dibicarakan. jika sekarang muldoko meng-copy paste ini menjadi panggung politik dia ya sah sah saja, jauh sebelumnya, Suhendra mengawali pembicaraan.

Lebih lanjut katanya, masalah ini berawal  bulan juni yang lalu dimana  elit PD diantaranya, Subur dkk. bertemu dengannya pada tanggal 13 Juni 2020 hari Sabtu, minta saran dan pendapat. Pada kesempatan itu saya menyarankan “agar hendaknya langkah atau keputusan Politik, berdasarkan  konstitusional melalui mekanisme MA TUN sehingga dampak sosial yang timbul bisa dihindari, jangan bermain diluar ring seperti meng-opinikan atau merangsang pendukung melakukan tindakan anarki”, karena sesungguhnya politik itu intelektual ”, sebab sebagian elit PD saat itu mempermasalahkan kepengurusan AHY yang menyimpang,  tidak melalui Mahkamah Partai sehingga terkesan dinasti. lalu diterbitkanlah SK  Kemenkumham, oleh sebab itu saya menyarankan solusi konstitusional menggugat melalui MA TUN.

“Terus terang saya tidak mempunyai tendensi politik, makanya, saya memberi saran melalui jalur konstitusi”, Saya melihat masukan seperti ini jarang bisa dilakukan karena tidak  punya keinganan dan tidak memahami,  “saya nggak tau ya apa motifasi Muldoko”,  begitu aja kira-kira
Sebenarnya apa yang terjadi pada PD,  “ini adalah dinamisasi internal, antara harapan, keinganan dengan kenyataan yang diharapkan  itu tidak sesuai .ada kegelisahan di internal demokrat. ”,katanya.

Menurutnya,  mendirikan partai politik berarti mendirikan kinerja politik, kinerja politik itu terjadi jika anggotanya bersikap kritis  terhadap kinerja pengurus Partai, tapi kalau gak seperti itu ya gak perlu membuat partai politik dong.

Persolannya kata Pengamat Intelijen dan tokoh perdamaian Thailand Selatan ini, bagaimana sikap yang dikritisi dan yang mengkritisi, namun demikian katanya, kalau saya amati gaya AHY ini, masih belum bisa lepas dari mentornya yaitu SBY. Jadi ungkapnya, Selama AHY tidak bisa menjadi dirinya sendiri dalam berpolitik maka dia akan gagal, menurut saya di  PD ini harus ada AHY Kultural, bukan SBY kultural,tegasnya.

Menurut penjelasan Sehendra, Demokrat ini  partai yang meng-inspirasi partai demokrat di AS, SBY yang juga seorang demokrat dan berlatar belakang TNI yang menjunjung tinggi demokratisasi, sebagai pengawal demokrasi, itu sebenarnya yang mengawali pemikiran berdirinya Partai Demokrat.

Suhendra berkeyakinan kalau PD tidak akan terbelah seperti partai Golkat atau PPP dan partai lainnya, meskipun ada sebagian orang di eksternal partai yang mempunyai  keinginan seperti itu,  hal itu ditegaskannya bahwa penyelesaian tidak dilakukan dengan cara serampangan, tidak dengan cara politik tapi mengedepankan kekuasaan, sehingga kalaupun itu terjadi saya pesimis akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, makanya saya sarankan ke MA TUN agar permainannya keliatan cantik dan dengan cara konstitusional, sehingga enak untuk dinikmati dan enak untuk di amati oleh masyarakat.

Tentang AHY berkirim surat Ke Jokowi dan perlu diklarifikasi menurutnya, tidak ada urgensi-nya,  presiden mengomentari hal tersebut, beliau bukaan ketua partai politik, dan tdk akan terjebak hal demikian(MHD)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *