Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Mensos Sambangi Pemulung di Kalibaru Jakarta

JAKARTA (3 Februari 2020). Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengunjungi Pelabuhan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara. Lokasi ini merupakan lokasi pemukiman para pemulung yang merupakan binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kumala.
Mensos melihat proses penimbangan hasil rongsokan para warga binaan LKS Kumala. Mensos juga berdialog dengan para pemulung untuk mengetahui lebih jauh kondisi mereka.
“Kita kesini dengan harapan mereka bisa lebih baik kehidupannya. Karena jika mengandalkan bantuan sosial saja akan lama keluar dari garis kemiskinan. Jadi kami ajak mereka untuk bisa pindah ke Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, disana mereka akan dapat keterampilan sebagai modal untuk meningkatkan ekonomi,” beber Risma.
Di lokasi ini, para pemulung menyewa kontrakan dengan biaya berkisar Rp. 700 ribu/Bulan, sedangkan pendapatan mereka hanya mencapai kurang lebih Rp. 1,2 juta/Bulan. Salah satu pemulung mengeluhkan beratnya biaya sewa kontrakan.
Atas dasar itu juga Risma mengajak para pemulung untuk tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi milik Kemensos tanpa biaya sewa. Jadi pendapatan para pemulung tidak banyak dikeluarkan hanya untuk tempat tinggal.
“Jadi mereka tinggal di Balai gratis. Nanti dibuatkan rumah susun bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian mereka bisa pindah ke rusun dengan biaya sewa Rp. 10 ribu/bulan, setelah mereka mapan secara ekonomi mereka diharapkan pindah karena rusun akan disewakan lagi kepada pemulung yang masih membutuhkan rumah atau kesulitan secara ekonomi,” jelas Risma.
Kemensos dan Kementerian PUPR telah menyiapkan 2 Blok Rusun, 1 Blok di wilayah Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dan 1 Blok lainnya di Rumah Perlindungan dam Trauma Center (RPTC) Bambu Apus Jakarta. Masing-masing blok terdiri dari 5 lantai dengan kapasitas 100 kepala keluarga.
Risma menambahkan bahwa pembangunan rusun ini tidak hanya di Jakarta dan Bekasi, Rusun akan dibangun di beberapa lokasi yang dekat dengan Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos, misalnya di Medan, Makassar, Bandung dan kota – kota besar lainnya. “Jadi warga yang tidak punya tempat tinggal bisa akses rusun ini,” kata Risma.
Risma juga memberikan kesempatan bagi pemulung yang berusia muda untuk diakseskan kepada lapangan pekerjaan di beberapa perusahaan mitra Kemensos. Seperti sebelumnya, Kemensos telah menggantarkan 5 pemulung bekerja di Grand Kamala Lagoon Bekasi serta 15 pemulung dari Balai Karya Pangudi Luhur dan LKS Erbe untuk bekerja di PT. Waksita Karya (Persero).
Pemulung yang sudah berada di balai telah diberikan keterampilan seperti pengelolaan pupuk kompos, budidaya sayur hidroponik, budidaya ikan lele, budidaya tanaman porang dan keterampilan memasak untuk mengisi stand sentra kuliner yang dalam waktu dekat ini akan diresmikan.
Mensos juga memastikan apakah semua warga binaan LKS Kumala telah masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut ketua RT, masih ada sebagian warga yang datanya belum masuk DTKS.
Aliyas, salah satu pemulung menceritakan bahwa dirinya telah tinggal 10 tahun di Pelabuhan Kalibaru ini. Dirinya telah menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai pemulung.
Dirinya pun mengaku siap jika diajak Risma untuk pindah dan tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. “Saya mau mas, katanya akan ada Rusun juga ya. Demi kehidupan yang lebih baik saya mau, saya ingin bekerja selain sebagai pemulung untuk menambah pendapatan saya untuk keluarga,” ungkapnya.
Risma menyebutkan bahwa Kemensos berupaya menghidupkan dua ‘mesin’. “Kita bisa hidupkan 2 mesin, yaitu Bapak sebagai kepala keluarga kerja menjadi pemulung atau kerja di perusahaan mitra Kemensos. Kemudian Ibunya (istri) yang sudah kita latih bisa mengisi sentra kuliner yang sudah kita siapkan. Harapannya, dengan 2 sumber ini, mereka bisa keluar dari kemiskinan,” pungkas Risma.
Dalam kunjungan ini, hadir juga Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat beserta jajarannya dan tim dari LKS Kumala. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *