Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
ISTANA  

Pegawai Kementerian PANRB Sambut Baik Vaksinasi Covid-19

JAKARTA. Pejabat dan pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerima vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Pelaksanaan vaksinasi tersebut disambut baik oleh Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini.
Sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19, vaksinasi memang telah dinantikan. “Hari ini saya telah melaksanakan vaksin yang pertama. Vaksin berjalan dengan lancar semua proses sudah dilakukan secara tertib dan menggunakan protokol kesehatan. Tentu saja ini merupakan suatu proses yang sangat ditunggu-tunggu,” ujarnya saat diwawancarai usai melakukan vaksinasi Covid-19, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (10/03).
Sebagai garda terdepan penyelenggara pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diajak untuk mengikuti vaksinasi tersebut guna melindungi orang terdekat dan negeri ini. “Saya mengajak seluruh ASN bersedia di vaksin untuk melindungi kita, keluarga  dan melindungi bangsa kita,” tutur Rini.
Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui peserta dalam proses pelaksanaan vaksinasi itu. Pertama, peserta mendatangi ruang pendaftaran, kemudian melakukan registrasi. Saat registrasi, kesesuaian data peserta diperiksa kembali berdasarkan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tahapan selanjutnya yakni, skrining data kesehatan peserta, serta dilakukan pengecekan seperti suhu tubuh, dan tekanan darah. Kemudian peserta divaksinasi. Setelah menerima vaksin, peserta diobservasi selama 30 menit dan kemudian diberikan sertifikat vaksin.
Senada dengan Rini, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) yang juga Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo sebagai salah satu penerima vaksin Covid-19 di lingkungan Kementerian PANRB juga menyambut baik pelaksanaan vaksinasi tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menyukseskan program pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19.
“Kita berharap dengan program vaksinasi ini kita bekerja sama, bahu-membahu untuk mencegah terjadinya penularan covid-19,” ungkapnya.
Diharapkan, vaksinasi tersebut dapat memberi efek yang baik untuk meingkatkan imunitas agar tidak terpapar virus Covid-19. Eko juga mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah dengan megikuti vaksinasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
“Dengan bersedia divaksin, kita beritikad baik untuk mencegah Covid-19 dan menghentikan penularan Covid-19. Tidak perlu takut. Insyallah, kita semua sehat dan seperti yang saya sudah jalani, sama sekali tidak terasa,” tuturnya.
Untuk diketahui, vaksin yang digunakan oleh Kementerian PANRB merupakan produksi dari Biofarma. Direncanakan, untuk vaksinasi tahap kedua di lingkungan Kementerian PANRB akan diselenggarakan yakni dua pekan setelah vaksin pertama atau pada 24 Maret 2021.
Pada kesempatan yang sama, salah satu pegawai Kementerian PANRB Raden Destyana Yunissa Prizka mengaku senang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan vaksinasi itu. Menurutnya, vaksinasi merupakan sebuah titik cerah untuk mengakhiri pandemi  Covid-19.
“Seneng, akhirnya bisa ikut partisipasi aktif di kegiatan vaksin ini, yang berarti sudah ada titik cerah untuk akhir dari pandemi ini. Semoga cepat pulih semuanya termasuk perekonomian, kesehatan, dan semuanya  kembali lagi seperti semula,” pungkasnya. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *