![advertisements](https://desentral.news/wp-content/uploads/2024/02/Palestina-Kiri-2.jpeg")
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pengembangan wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur salah satunya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pecepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada (11/1/2021) lalu, Kementerian PUPR tengah saat ini membangun infrastruktur untuk mendukung perekomian kawasan di PLBN Aruk Kalimantan Barat (Kalbar), PLBN Motaain Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw Papua.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat 17 kegiatan pembangunan infrastruktur di kawasan PLBN Aruk, Motaain, dan Skouw yang akan diselesaikan pada 2021-2022. Rinciannya adalah 3 kegiatan bidang Sumber Daya Air, 12 kegiatan bidang Bina Marga, dan 2 kegiatan bidang Cipta Karya.
“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) Tim Pengawasan Perbatasan DPR RI dipimpin Ketua Tim Rachmat Gobel di Gedung Pansus B DPR/MPR Jakarta, Senin (15/3/2021). Turut hadir dalam Raker, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Abdul Halim Iskandar.
Di wilayah perbatasan Aruk, dukungan pembangunan jalan dan jembatan dilakukan Kementerian PUPR pada TA 2021 sepanjang 209,24 Kilometer (Km) dengan anggaran Rp 1,1 triliun, diantaranya pembangunan jalan sejajar perbatasan Kalimantan Barat Ruas Temajuk – Aruk – Nanga Badau sepanjang 135,7 Km, dan Ruas Nanga Era – Batas Kalimantan Timur sepanjang 44,2 Km yang saat ini sudah mencapai 16%. Kemudian bidang Permukiman, dukungan dilakukan Ditjen Cipta Karya dengan membangun Sistem Pengelolaan air Minum SPAM di Ibukota Kecamatan Sajingan Besar dengan anggaran Rp 12,2 miliar.
Selanjutnya di kawasan perbatasan Motaain NTT Kementerian PUPR membangun 2 unit sumur bor air tanah di Kecamatan Tasifeto Timur pada TA 2021 dan 1 embung air baku di Kecamatan Lakmanen pada TA 2022, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 26 miliar. Melalui Ditjen Bina Marga juga membangun jalan dan jembatan sepanjang 664,28 Km dengan anggaran sebesar Rp 270,8 miliar diantaranya penanganan jalan akses PLBN Motaain – Atapupu sepanjang 6 Km dan jalan dalam Kota Atambua – Simpang Haliluik di Atambua sepanjang 96,2 Km.
Untuk kawasan perbatasan Skouw di Provinsi Papua telah diselesaikan pembangunan saluran irigasi primer perbatasan D.I Koya Timur sepanjang 2,4 Km, pembangunan Jalan Poros Kampung Mosso – Kabupaten Keerom di Kampung Mosso sepanjang 30 Km, Jalan Jeramba di Enggros sepanjang 5 Km, dan peningkatan kapasitas dan kualitas Jalan Provinsi Kelurahan Koya Timur – Kelurahan Koya Barat serta pembangunan SPAM di Distrik Muara Tami.
Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan juga diperlukan pembangunan jalan baru dan pemeliharaan jalan perbatasan untuk mempermudah konektivitas dan distribusi logistik. Di perbatasan Kalimantan pada 2020 dibangun jalan perbatasan sepanjang 82,33 Km dan dilanjutkan sepanjang 174,27 Km pada 2021.
Di Provinsi NTT dibangun 32,6 Km di tahun 2020 dan sepanjang 65,74 Km tahun 2021. Selanjutnya di Papua dibangun sepanjang 28,46 Km pada 2020 dan sepanjang 33,64 Km tahun 2021. Dukungan juga dilakukan untuk memenuhi rumah layak huni berupa Rumah Khusus beserta PSU di Kabupaten Rokan Hilir, Riau sebanyak 30 unit pada 2020 dan Rumah Khusus di Kabupaten Belu NTT sebanyak 100 Unit tahun 2021.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR (SAM) Bidang Teknologi Informasi dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (RUL)
