![advertisements](https://desentral.news/wp-content/uploads/2024/02/Palestina-Kiri-2.jpeg")
PALEMBANG. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan kerap menyinggung soal inovasi dan terobosan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam program vaksinasi Covid-19 dan upaya menangani pandemi. Sama halnya saat meninjau “Gerakan Sukseskan Program Vaksinasi Nasional” bersama Kementerian Kesehatan dan Grab Indonesia di Jakabaring Sport City, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (31/3/2021).
Menurut Mendagri, di masa krisis seperti pandemi saat ini, sinergisitas pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan. Pun terobosan dan inovasi pemerintah daerah tak kalah penting. Produk inovasi yang berasal dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, komunikasi yang terjalin, tak hanya dari atas ke bawah atau top-down saja, namun juga bottom-up.
Dalam program vaksinasi Covid-19 misalnya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mengedepankan kreativitas dalam menjalankan kebijakan. Selain melaksankaan vaksinasi yang dosisnya telah diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu memunculkan terobosan dan konsep yang dapat memudahkan implementasi kebijakan tersebut.
“Kita harapkan pemerintah daerah melakukan terobosan, begitu menerima (dosis vaksin), dia harus mendistribusiakan, setelah itu melakukan vaksinasi dengan kecepatan yang diharapkan oleh pemerintah, makin cepat makin baik,” kata Mendagri.
Untuk dapat menyelesaikan target nasional, pemerintah daerah perlu membuat konsep vaksinasi. Konsep ini diperlukan sebagai guideline dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi di daerah. Adapun konsep atau skenario yang dimaksudkan Mendagri adalah terkait dengan perlunya daerah membuat kelompok prioritas penerima vaksin.
Data ini dapat diperoleh melalui kolaborasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga vaksinasi dapat dilakukan by name by address, tepat sasaran.
“Konsep untuk memvaksinasi mereka yang rentan; lansia, nakes, komorbid, dan kemudian mereka yang berinteraksi sangat tinggi, ini harus dijadikan target sehingga bisa dihitung, kerja sama Dinkes dan Dukcapil, by name by address, kemudian dari skenario itu, mereka ditarget, timeline, sehingga kita bisa membuat, memiliki angka kebutuhan minimal, itu skenario minimal,” bebernya.
Setelah skenario atau konsep minimal terdata, dilaporkan dan mendapatkan prioritas untuk divaksin, pemerintah daerah dapat mendata kelompok prioritas lainnya, di luar kelompok prioritas utama. “Setelah itu, kalau yang super prioritas ini sudah divaksin, ditambah lagi dengan mereka yang urgent, ini namanya skenario moderat,” ujarnya.
Kemudian skenario ketiga, pemerintah daerah dapat membuat konsep kelompok non-prioritas yang masih dilakukan dengan kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Baru yang ketiga adalah skenario maksimal, ini minimal 2/3 dari populasi, termasuk yang sehat-sehat, semua, anak-anak muda yang perlu divaksin, itu juga kelompok non prioritas, nah ini ada angkanya, by name by address itu yang betul-betul saya minta ke daerah, ada data bottom-up,” tukas Mendagri. (RUL)
