Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Teknologi INCUBITS Diluncurkan PUPR

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan UNICEF meluncurkan INCUBITS sebagai platform kolaborasi untuk inovasi di bidang air bersih, sanitasi dan higienitas, Rabu (15/9/2021). INCUBITS dirancang sebagai wadah kontribusi inovasi dalam pengembangan bidang air minum dan sanitasi pada skala yang lebih luas, dengan keterlibatan berbagai kalangan, baik pemerintah, akademisi, sektor swasta, NGO, dan kaum muda.

“Saya mengapresiasi upaya kerja sama antara UNICEF, ITS dan Kementerian PUPR untuk mendorong percepatan penyediaan akses air minum, sanitasi dan higienitas untuk masyarakat melalui INCUBITS. Saya sangat mendukung INCUBITS di ITS karena kami juga punya program Magister Super Spesialis di ITS untuk bidang Rekayasa Pengelolaan dan Pengendalian Kehilangan Air Minum,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dikatakan Menteri Basuki inovasi INCUBITS diharapkan mampu menghadirkan solusi dalam menghadapi tantangan di bidang air minum, seperti penyediaan akses air minum di daerah sulit atau rawan air. Serta menjawab tantangan dalam bidang sanitasi, seperti penyediaan akses sanitasi pada daerah yang sulit dijangkau.

Saat ini upaya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi masyarakat menghadapi berbagai tantangan krusial, salah satunya adalah Pandemi COVID-19. Berdasarkan penelitian Indonesia Water Institute pada 2021 terjadi peningkatan konsumsi air bersih secara signifikan untuk penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kebutuhan cuci tangan yang meningkat 5 kali lipat dan kebutuhan mandi yang meningkat 3 kali lipat dari kondisi normal.

“Kebersihan is a must sekarang. Ini merupakan tantangan baru bagi peradaban kita dalam era kenormalan baru. Kita mempersiapkan kehidupan berdampingan dengan Covid-19 di mana kebersihan adalah yang utama. Untuk itu, kawasan permukiman kita ke depan harus dipastikan memiliki ketersediaan infrastruktur untuk penyediaan air dan sanitasi yang memadai,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan untuk mewujudkan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai peran dan kewenangannya. “Mari memanfaatkan platform ini secara optimal untuk mewujudkan pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menteri Basuki.

Rektor ITS Mochamad Ashari mengatakan INCUBITS mulai dibangun tahun lalu dan siap dioperasikan. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PUPR dan Unicef karena kita telah bersama-sama membangun INCUBITS yaitu platform digital tempat bertemunya para startup secara daring. ini yg pertama kali di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat, Kementerian PUPR telah membangun sejumlah infrastruktur sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Di antaranya dengan capaian cakupan pelayanan air minum nasional melalui pembangunan SPAM lebih dari 25.000 liter/detik dan pemenuhan akses layanan sanitasi dan persampahan bagi 10.250.000 KK. Ke depannya Kementerian PUPR akan meningkatkan pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman dengan target 100% akses air minum layak dan 90% akses terhadap sanitasi.

Sementara di bidang teknologi, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa inovasi dalam pembangunan infrastruktur bidang air minum dan sanitasi. Di antaranya pertama, Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi IPA menjadi 2-3 kali lipat dari semula, menggunakan IPA yang ada tanpa melakukan tambahan unit pengolahan baru dengan melakukan modifikasi komponen IPA melalui perubahan sistem proses dan/atau penambahan aksesoris tertentu. Saat ini telah dikembangkan di PDAM Kabupaten Bekasi (Jabar) dan Rembang (Jateng).

Kedua, Waste to Energy (WTE), pengolahan sampah dengan incinerator untuk mengkonversi material padat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan saat ini sedang dikembangkan di Balikpapan (Kaltim), Badung (Bali) dan Banjar Bakula (Kalsel). (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *