Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
EKUIN  

BSI Maslahat dan BSI Resmikan Desa Binaan BSI di Lombok Tengah

LOMBOK TENGAH. BSI Maslahat dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmikan Desa Binaan BSI di Desa Lantan dan Desa Muncan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Dengan Desa Binaan Lantan Lombok Tengah ini, harapannya bisa memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan ekonomi di masyarakat Desa.

Hadir dalam acara ini, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri; Sekda Kabupaten Lombok Tengah, Baiq Mulianah; Ketua Yayasan Pondok Pesantren NU Al Mansyuriah Ta’limussibyan, Baiq Mulianah; Direktur Eksekutif BSI Maslahat, Sukoriyanto Saputro; Direktur Innovation and Empowerment BSI Maslahat, Fauzi Indrianto; Kepala Desa Lantan, Erwandi; Ketua Kelompok Tani Rinjani Berseri H Sirojuddin; Jajaran Kepala Dinas di Lingkungan Pemda Lombok Tengah; Camat Batukliang dan Batukliang Utara beserta Forkopinca; dan Kepala Desa se Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara Lombok Tengah.

RCEO BSI Regional VIII Surabaya, Kemas Erwan Husainy menyampaikan dengan program Desa BSI diharapkan hubungan strategis antara BSI dengan masyarakat Desa bisa semakin baik dan dekat, sehingga bisa lebih banyak manfaat yang disalurkan.

“Kami juga berharap BSI menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil Alamin),” kata Kemas.

Direktur Eksekutif BSI Maslahat, Sukoriyanto Saputro berharap dengan adanya implementasi program Desa BSI di dua desa yaitu Desa Lantan dan Desa Muncan diharapkan bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia.

“Selain itu, diharapkan program ini juga bisa mendukung pengembangan pertanian padi ramah lingkungan dengan memfasilitasi petani dalam peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan dan studi banding,” kata Sukoriyanto.

Desa Lantan dan Desa Muncan dipilih menjadi lokasi yang mendapat bantuan program karena memiliki potensi pertanian padi yang masih dapat dikembangkan dengan model klaster.

Model klaster dalam program ini adalah bahwa konsep pengembangan sumberdaya pertanian padi di desa tersebut dilakukan dari Hulu sampai Hilir. Pada aspek Hulu BSI dan BSI Maslahat membantu penguatan sistem budidaya pertanian padi melalui bantuan sarana produksi seperti pupuk, benih unggul dan lainnya sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal.

Sedangkan pada aspek Hilir, BSI dan BSI Maslahat memfasilitasi pembangunan unit pengolahan beras atau RMU (rice milling unit) yang digunakan oleh kelompok tani untuk mengolah hasil panen. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan, artinya petani saat ini tidak lagi menjual gabah lagi keluar desa tetapi memproduksi beras.

Jumlah petani yang menjadi penerima manfaat program saat ini sebanyak 125 KK dengan luas lahan yang digarap sekitar 32 Ha.

Konsep pengembangan pertanian padi yang dikembangkan di Desa Lantan dan Desa Muncan adalah sistem pertanian padi ramah lingkungan, artinya pada aspek budidaya BSI Maslahat menekankan pada penggunaan sarana produksi khususnya obat-obatan dan pupuk diarahkan pada yang bahan yang tidak merusak lingkungan atau organik yang bersumber dari bahan-bahan alami yang tersedia di desa ini.

Rice Milling Unit atau unit penggilingan beras Program Desa BSI di Desa Lantan baru beroperasi sekitar bulan November 2022. Kapasitas produksi sehari dapat mencapai 6 ton beras. Saat ini produksi beras rata-rata kurang lebih sekitar 30 ton per bulan yang dipasarkan ke konsumen sekitar wilayah Lombok dan Mataram.

Hasil tersebut tentu belum optimal mengingat masih baru, kedepan diharapkan produksi dan penjualan beras semakin meningkat sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi petani dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Program Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia) merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bekerjasama dengan BSI Maslahat. Program Desa BSI dilakukan dalam upaya penguatan sumberdaya ekonomi desa dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya para petani kecil.

BSI Maslahat merupakan mitra strategis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam melakukan penyaluran dan penghimpunan dana ZISWAF, CSR dan Dana Sosial yang berpacu pada indikator sustainability. Sehingga pemanfaatan programnya dapat berdampak luas.

Pada tahun ini, BSI Maslahat mempunyai campaign Give 20k. Program campaign nya meliputi, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, masjid dan lain sebagainya. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *