Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham

JAKARTA. Badan   Pengawas   Perdagangan   Berjangka   Komoditi   Kementerian Perdagangan  bersinergi  dengan  Asosiasi  Pedagangan  Aset  Kripto  Indoesia  (Aspakrindo)  menggelar program  ‘Bulan  Literasi  Aset  Kripto’.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengharapkan Program  ‘Bulan Literasi  Aset  Kripto’  dapat  meningkatkan  literasi  perdagangan  aset  kripto  dengan  memberikan  pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan pasar fisik aset kripto sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto sangat volatile, bisa saja mengalami  peningkatan maupun  penurunan nilai yang sangat drastis dalam kurun  waktu  yang  pendek.  Untuk  itu,  diperlukan  pemahaman  yang  baik  bagi  masyarakat  termasuk manfaat,  potensi,  dan  risiko  dari  perdagangan  aset  kripto.  Bulan  Literasi  Aset  Kripto  Tahun  2023  ini tentunya  merupakan  salah  satu  cara  untukmeningkatkan  literasi  masyarakat  terhadap  perdagangan aset kripto,” jelasnya di Jakarta Pusat, Kamis (02/02/2023).

Mendag   Zulkifli   Hasan   mengungkapkan,   pasar   aset   kripto   di   Indonesia   semakin   meningkat. Berdasarkan  data  Bappebti,  pada  akhir  2021  tercatat  jumlah  pelanggan  atau  pengguna  aset  kripto sebanyak 11,2 juta orang.  Angka itu meningkat 48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta orang.

Menariknya, jumlah itu didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun.  Berdasarkan  datadari  Coinfolk,  terdapat  enam  provinsi  dengan  minat  kripto  tertinggi  di  Indonesia yaitu,  Bali,  DKI  Jakarta,  Banten,  Yogyakarta,  Kepulauan  Riau,  dan  Jawa  Barat.

“Kondisi ini semua menunjukkan  bahwa  potensi  pasar  aset  kripto  di  Indonesia  masih  sangat  besar  dan  bukan  tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia,” jelas  Mendag Zulkifli Hasan.

Sementara  itu,  Perdagangan  pasar  fisik  aset  kripto  di  Indonesia  pada  2022  mencatat  nilai  transaksi yang  sebesar  Rp296,66  triliun. Nilai  ini  turun  dibandingkan  tahun  2021  yang  sebesar  Rp859,4  triliun. Sedangkan pada 2020, nilai transaksinya sebesar Rp64,9 triliun.

“Meskipun pada 2022, nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan pasar yang mengalami tren saham  melemah  (bearish),  tapi  di  sisi  lain  semakin  banyaknya  perusahaan  seperti  Meta,  Google,  dan Twitter   yang   mulai   mengintegrasikan   teknologi blockchaindalam   kegiatan   usahanya.   Hal   ini membuktikan bahwa bursa asset kripto akan berkembang pesat pada tahun ini,” jelas  Mendag  Zulkifli Hasan.

Kementerian  Perdagangan  juga  menargetkan  Indonesia  akan  memiliki  kelembagaan  bursa aset kripto yang secara khusus menjadi tempat perdagangan aset kripto setidaknya pada pertengahan tahun 2023. Kelembagaan bursa aset kripto diperlukan karena diperkirakan pada 2023 aset kripto akan mengalami  perkembangan  yang  pesat  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  teknologi blockchain yang merupakan asal muasal dari teknologi aset kripto.

Teknologi blockchain yang   salah   satu   pengaplikasiannya   adalah   aset kripto   terus   mengalami perkembangan. Namun demikian, bangsa Indonesia telah berusaha mengikuti perkembangan tersebut dengan  melakukan  penyesuaian  berbagai  aturan  untuk  dapat  mengatur  ekosistem  penyelenggaraan aset kripto yang wajar dan adil serta mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan. Pengawasan dan pengaturan perdagangan aset kripto saat ini masih menjadi bagian dari kewenangan Bappebti.  Hal  itu  mengacu  pada  Peraturan  Bappebti  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan teknologi blockchainke depan, termasuk aset kripto yang dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan, tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK diharapkan dapat   saling   mengoordinasikan   dan   menguatkan   peran   kementerian/lembaga   dalam   mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto ke depannya menjadi lebih baik.

Plt.  Kepala  Bappebti  Didid  Noordiatmoko  menyampaikan,  dengan  Bulan  Literasi  Aset  Kripto,  selain membangun  pemahaman  yang  benar  terhadap  literasi  aset  kripto,  diharapkan  masyarakat  dapat makin   berhati-hati   dan   selalu   memastikan   platform   dan   token   terdaftar   di   Bappebti   untuk mengindari tindakan penipuan yang dapat merugikan pengguna.

“Bulan Literasi Aset Kripto diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat tentang risiko, manfaat,  dan  potensi  dari perdagangan aset  kripto.  Selain  itu,  dapat  menciptakan awarenessterkait aset kripto dan menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan,”ujar Didid.

Ketua    Asosiasi    Pedagang    Aset    Kripto    Indonesia    (Aspakrindo)    Teguh    Kurniawan Harmanda menambahkan,   program   Bulan   Literasi   Kripto   menggandeng   seluruh   anggota   Aspakrindo   yang berjumlah 25 orang dan terdaftar resmi di Bappebti. Menurut  Teguh,  edukasi  merupakan  fokus  utama  dari  perkembangan  industri  aset  kripto.

“Bulan Literasi  Kripto  menjadi  momen  yang  tepat  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada pelanggan,  calon  pelanggan,  dan  masyarakat  umum  mengenai  penyelenggaraan,  mekanisme,  dan kelembagaan  dalam  perdagangan  pasar  fisik  aset  kripto  di  Indonesia.  Kami  berharap,  kegiatan  ini dapat  menjangkau  semakin  banyak  masyarakat  untuk  melek  aset  kripto  adalah  salah  satu  alternatif perdagangan komoditas,”tutur Teguh.

Bulan Aset Kripto akan berlangsung selama satu bulan selama Februari 2023 yang diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya seminar web maupun gelar wicara ke kampus-kampus serta masyarakat luas, fun sport,dan  turnamen  eSport  dan  lainnya. Rangkaian  acara  tersebut  akan  digelar  di  beberapa  kota  di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara luring, daring, atau hibrida.

Pada acara pembukaan Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023, juga digelar diskusi panel. Hadir sebagai pembicara  yaitu  Plt.  Kepala  Bappebti  Didid  Noordiatmoko;  Dirjen  Dukcapil Kemendagri  Zudan  Arif Fakhrullahdengan   materi   peran   Kemendagri   dalam   menjaga   dan   membantu   pengecekan   data kependudukan  Pelanggan  Aset  Kripto;  Kepala  PPATK  Maimirza  dengan  materi  Peran  PPATK  dalam penelusuran  transaksi  keuangan  terkait  Perdagangan  Aset  Kripto;  Dirtipideksus  Bareskrim  Polri  Andri Sudarmadi   dengan   materi   Sinegritas   peran   Polri   dan   Bappebti   dalam   rangka   pencegahan   dan penegakan hukum atas Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *