Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Gubernur Jabar dan Bupati Subang Sambut Positif Program Pompanisasi Mentan

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Percepatan tanam melalui program pompanisasi yang sedang gencar dilakukan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan), mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak, mulai dari Pj Gubernur Jawa Barat hingga Bupati Subang.

Program itu memiliki target area mencapai 1.000.000 hektar lahan sawah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dari target tersebut, sebanyak 300.000 hektar tercatat berada di Jawa Barat.

Dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (12/4/2024) Mentan Amran menyatakan bahwa bersama dengan Pemerintah Jawa Barat, pihaknya akan segera menerapkan sistem pompanisasi di wilayah ini. Sebagai salah satu daerah lumbung pangan, Jawa Barat dianggap sebagai lokasi terbaik untuk mengimplementasikan sistem ini.

“Ini yang terbaik selama kami kunjungan, kami memberi kesempatan kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati, dua bulan ke depan, untuk mengidentifikasi berapa kebutuhan pompa yang ingin dipasang di sini, karena potensinya luar biasa dengan 343.000 hektar, bisa meningkatkan produksi hingga 2,5 juta ton,” kata Mentan.

Memahami akan pentingnya ketersediaan air bagi aktivitas produksi petani, Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyambut positif program ini. Ia yakin bahwa cara ini akan mendorong produksi padi di wilayahnya, dan pada akhirnya akan menempatkan Jawa Barat sebagai produsen beras terbesar di Indonesia.

“Kami menyambut baik tawaran Pak Menteri, dan Pak Kepala Dinas akan langsung bekerja untuk berkoordinasi dengan seluruh Kabupaten Kota. Tadi juga disampaikan bahwa program ini tidak hanya untuk sawah tadah hujan, tapi secara umum untuk meningkatkan produksi. Kami yakin dengan program ini, produksi di Jawa Barat akan naik,” ungkap Bey usai mendampingi kunjungan kerja Mentan Amran di Subang beberapa waktu lalu.

Senada dengan itu, Pejabat Bupati Subang, Imran, menyatakan bahwa kedatangan Menteri adalah anugerah bagi Subang, yang merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Barat dan bahkan di Indonesia.

“Kedatangan Bapak Menteri merupakan suatu anugerah, kami sangat mengapresiasi program pompanisasi ini karena akan membantu petani yang selama ini terbatas oleh musim hujan. Dengan sistem pompanisasi, kami optimis produksi padi di wilayah kami akan meningkat secara signifikan,” jelas Imran.

Secara umum, ia menjelaskan potensi pertanian di Kabupaten Subang. Dimana wilayah tersebiur memiliki sekitar 84.000 hektar lahan sawah, dan 60 persen di antaranya adalah lahan sawah tadah hujan, sehingga petani masih terbatas dan sangat tergantung pada musim dalam menanam.

“Terkait dengan sistem pompanisasi, kami sangat mengapresiasi, karena Subang diberi prioritas untuk mengajukan berapa kebutuhan perpompaan ini. Dari 84.000 hektar lahan sawah yang ada di Subang, tidak semuanya termasuk sawah irigasi, sekitar 60 persen mungkin masih tadah hujan” ungkapnya.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *