![advertisements](https://desentral.news/wp-content/uploads/2024/02/Palestina-Kiri-2.jpeg")
JAKARTA (DesentraLNEWS) – Pemerintah terus mengupayakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) siap masuk dunia kerja. Maka harus dilakukan reorientasi jurusan dan integrasi dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada kegiatan Seminar Nasional Orkestrasi Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 pada Selasa (30/4/2024).
“SMK harus melakukan reorientasi agar program-program yang dibuka itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kerja, dan harus berorientasi dengan tenaga kerja lokal domestik,” kata Menko Muhadjir melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (1/5/2024).
Lanjutnya, perencanaan tenaga kerja di setiap daerah menjadi sangat penting untuk penyerapan tenaga produktif dari pendidikan vokasi dan SMK. Sehingga, hubungan antara pendidikan dan pelatihan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, atau lapangan kerja yang membutuhkan bisa terintegrasi dengan baik.
Menko Muhadjir mengatakan jika itu sudah dilakukan dengan baik, ia meyakini bisa memastikan yang berusia produktif mendapatkan pekerjaan yang tepat, dan tentu saja mendapatkan insentif penghargaan yang wajar sesuai standar yang sudah dilakukan.
Selain keterampilan dan kecakapan kerja, lulusan SMK perlu juga disiapkan mental siap kerja. Hal ini dikarenakan pendidikan SMK saat ini masih terus menitikberatkan fokus pada pembelajaran keterampilan dan kecakapan kerja.
“Saya melihat pendidikan terutama di SMK terlalu berat diknowledge dan skill base. Tapi dari sisi mental itu belum dipersiapkan dengan baik. Pembentukan mental justru penting. Mental dia untuk bekerja dan tekun dipekerjaan itu mutlak,” kata Menko Muhadjir.
Menko Muhadjir menyampaikan integrasi antara SMK dengan dunia kerja telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Perpres No 68 Tahun 2022 tersebut ditujukan untuk memastikan adanya konektivitas yang kuat dan relevan antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia industri.
“Artinya kita sudah memiliki modal yang kuat dari aspek kebijakan sebagai dasar untuk berkreasi dan berkontribusi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi serta konektivitasnya dengan dunia kerja dan industri,” kata Menko Muhadjir.
