Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
KESRA  

Menko PMK: Keluarga Penentu dan Kunci Kemajuan Negara

Hal tersebut dikatakannya saat menyampaikan pidato mewakili Presiden RI Joko Widodo pada puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024 dengan tema Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas”, yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Lapangan Simpang Lima Semarang, pada Sabtu (29/6/2024).

“Di dalam melihat masalah-masalah  di Indonesia, bisa kita lihat dari unit terkecilnya yaitu keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil sebuah bangsa. Kalau keluarganya bagus maka negara akan bagus. Keluarga menentukan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Muhadjir menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan keluarga yang berkualitas dimulai sejak prenatal (masa sebelum kehamilan), masa kehamilan, dan masa 1000 hari pertama kehidupan manusia. Intervensi telah dilakukan terutama pada perempuan.

Dimulai dari remaja putri dengan memberikan tablet tambah darah untuk memastikan mereka betul-betul sehat dan kelak setelah menikah  siap hamil, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, cek kesehatan sebelum menikah, cek HB darah, cek lingkar lengan, dan memberikan intervensi gizi untuk ibu dan bayi sampai 1000 hari pertama kehidupan.

Lebih lanjut, intervensi untuk menyiapkan keluarga yang berkualitas juga telah dilakukan dengan menyiapkan fasilitas pemantauan kesehatan dan gizi ibu dan bayi yang terstandar di Posyandu dan Puskesmas mulai dari alat timbang terstandar, alat ukur antropometri, dan juga penyuluhan gizi dengan kader-kader yang terlatih.

“Dalam keluarga, ibu menjadi inti dari keluarga. Ibu berperan dalam pembentukan akhlak anak-anaknya.  Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan terpelihara dan dirawat dengan baik. Dia bisa memerankan peran dengan baik maka akan kokoh negara,” jelasnya.

Muhadjir menjelaskan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal semua upaya dan intervensi yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Dia berharap, BKKBN dapat terus mengawal keluarga Indonesia, dan juga mengawal upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting sesuai target Presiden Joko Widodo.

“Paling tidak mudah-mudahan di 2024 kita di bawah 20 persen sesuai ketentuan SDGs,” ungkapnya.

Dalam kegiatan Harganas ke-31, Menko PMK juga memberikan dan menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya, dan menyerahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadayan Bagi Beresiko  Stunting.

Menko PMK juga mengecek pameran stan penanganan dan intervensi yang dilakukan oleh BKKBN, pameran capaian upaya intervensi yang telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, Menko PMK juga melihat gelar dagang UMKM dan produk lokal yang diselenggarakan dalam menyemarakkan puncak Harganas.

Dalam kesempatan itu hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo; Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi; Kepala Badan Kepagawaian Nasional Haryono Dwi Putranto; Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana; Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu;  para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kementerian dan Lembaga     para Pimpinan Daerah beserta Forkopimda; Para penerima Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya, dan jajaran BKKBN dari seluruh Indonesia.

Dalam rangkaian Harganas 2024 digelar berbagai kegiatan terkait lainnya antara lain: Siap Nikah Goes to Kampus, Seminar Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Kembali ke Meja Makan (sarapan bergizi keluarga) dan Kampanye Satu Jam Tanpa Gawai.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *