![advertisements](https://desentral.news/wp-content/uploads/2024/02/Palestina-Kiri-2.jpeg")
BOJONEGORO. Lahirnya layanan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bojonegoro tidak sekadar menggabungkan berbagai layanan dari instansi pusat dan daerah. Namun juga diartikan sebagai simbol hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
“MPP bukan sekadar gedung, bukan sekadar formalitas, bukan sekadar memasukkan berbagai layanan didalamnya, dan tidak sekadar mewah. Namun menjadi simbol bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan prima,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat meresmikan MPP Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (06/04).
Menteri Tjahjo mengungkapkan penyelenggaraan MPP merupakan sebuah terobosan dalam pelayanan publik. Integrasi layanan ini juga sebagai wujud dari arahan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, MPP di Kabupaten Bojonegoro diharapkan bisa memberikan pelayanan yang terbaik.
Lebih lanjut disampaikan, tidak hanya mudah dan cepat, layanan di MPP juga harus mampu menyerap investasi secara luas, mengembangkan komunitas UMKM dan tentu dengan layanan yang berbasis elektronik atau menggunakan teknologi informasi. Menteri Tjahjo pun berharap hadirnya MPP dapat memberikan manfaat luas bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjadi _role model_ serta menularkan ilmunya bagi daerah lain.
Menteri Tjahjo menegaskan, penggunaan teknologi dalam pelayanan publik merupakan sebuah kebutuhan, terlebih dengan adanya pandemi secara global. Teknologi informasi juga telah mengubah perilaku masyarakat, baik dalam cara berkreasi, cara berkonsumsi, cara belajar, maupun cara bertransaksi digital.
Dimulai dengan mengubah kebiasaan _service by document_ (penggunaan kertas dokumen) menjadi lebih _paperless_. “Gunakan tidak hanya _e-government_ tetapi tingkatkan menjadi _smart government_, dan ubah kepuasan masyarakat menjadi kebahagiaan masyarakat untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik yang prima,” ungkap Menteri Tjahjo.
Diharapkan para ASN dapat bekerja dengan profesional dan semakin dipercaya masyarakat. Sebab ASN juga merupakan sub-bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri, sehingga ASN juga berperan menjadi agen dan pionir perubahan masyarakat. ASN harus mampu menjadi penggerak masyarakat untuk dekat dengan pemerintah daerah.
“Dengan diresmikannya MPP ini, saya berharap pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro juga ikut bertransformasi,” katanya.
Pada peresmian tersebut Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan proses _soft launching_ MPP pada tahun 2019 silam. Diungkapkan tujuan dibangunnya MPP adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan nyaman. Dengan kemudahan tersebut diharapkan juga berdampak pada meningkatnya investasi serta berjalannya UMKM di Kabupaten Bojonegoro.
Lebih lanjut ia pun berharap agar didalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk dapat selalu dibimbing dan diberi masukan oleh Kementerian PANRB. Melalui bimbingan tersebut diharapkan pihaknya dapat selalu memberikan pelayanan prima.
Sementara ini terdapat 29 instansi bergabung, dengan 202 jenis layanan yang telah beroperasi. Layanan diberikan dari berbagai macam instansi mulai pemerintah pusat, daerah, kepolisian, hingga Badan Usaha Milik Negara dan Daerah atau BUMN/D. (RUL)
