Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Perangi Ransomware, Palo Alto Networks Gabung di Garda Depan Koalisi Ransomware Task Force

Saat ini, Ransomware dianggap sebagai ancaman keamanan paling penetratif yang mulanya hanya dianggap sebagai gangguan keamanan biasa, kini kehadirannya dianggap membawa risiko terhadap keamanan nasional maupun global, berimbas pada stabilitas ekonomi dan keamanan publik. Beratnya ancaman ini bahkan sering menjadi sorotan karena dilibatkan dalam berbagai kasus keamanan besar baru-baru ini, seperti diputusnya jalur pipa utama A.S. akibat serangan yang dilancarkan oleh salah satu geng yang sering terlibat dalam kasus-kasus pemerasan siber

JAKARTA. Data dari  tim Palo Alto Networks Unit 42 threat intelligence menggambarkan melonjaknya biaya tebusan yang timbul dari serangan ransomware. Jumlah uang tebusan rata-rata dalam setiap serangan meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu ke angka $312.493.

Di tahun 2021 ini saja, jumlah uang yang dibayarkan rata-rata meningkat hingga hampir tiga kali lipat, yakni rata-rata sebesar $850.000. Uang tebusan paling tinggi yang diminta, menurut tim Unit 42 incident response Palo Alto Networks di tahun ini mencapai $50 juta, meningkat dari angka di tahun 2020 lalu yang sebesar $30 juta.

Taktik kejahatan juga makin mengkhawatirkan. Komplotan kejahatan di balik serangan ransomware mendompleng berita-berita mengenai pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2020 lalu.

Mereka menyasar lembaga-lembaga layanan kesehatan dan sektor-sektor penting lainnya dengan menyerang bidang-bidang krusial yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Mereka juga memperbarui infrastruktur serangan dan melakukan perekrutan anggota baru secara besar-besaran.

Serangan-serangan tersebut juga dibidikkan ke sekolah-sekolah, lembaga pemerintahan, rumah sakit, pabrik manufaktur, hingga infrastruktur-infrastruktur krusial, seperti sistem jalur perpipaan.

Sebagai bagian dari upaya untuk turut mengatasi serangan ransomware yang kian meningkat dari hari ke hari, Palo Alto Networks bergabung dalam koalisi bersama yang merupakan gabungan lebih dari 60 lembaga terdepan di industri, akademisi, masyarakat sipil, serta pemerintah, bernama Ransomware Task Force (RTF).

Melengkapi upaya yang dilakukan bersama oleh seluruh komponen masyarakat ini, Palo Alto Networks mengambil peran strategis di bagian solusi teknologi, pengembangan produk, serta layanan yang dapat mendukung dalam upaya menggagalkan serangan-serangan ransomware. Teknologi keamanan yang ada maupun yang tengah naik daun punya peran penting dalam membantu mengatasi krisis ransomware yang terjadi saat ini.

John Davis, vice president of public sector untuk Palo Alto Networks duduk sebagai salah satu pimpinan kolegial dalam kelompok kerja koalisi yang merilis laporan “Combating Ransomware,” disertai dengan rekomendasi-rekomendasi lengkap dan praktis dalam upaya mengatasi ancaman ransomware.

Sejumlah perwakilan dari Palo Alto Networks juga duduk di beberapa kelompok kerja di RTF yang fokus dalam mengembangkan kerangka kerja, seperti Adrian McCabe di kelompok kerja Disrupt dan Sam Rubin di kelompok kerja Respond. John Davis dan Sean Morgan mewakili Palo Alto Networks di kelompok kerja Prepare.

Empat tujuan yang termuat dalam garis besar laporan bertajuk “Combating Ransomware Report,” meliputi:
  1. Deter atau mencegah serangan ransomware melalui koordinasi strategis dan komprehensif secara nasional maupun internasional.
  2. Disrupt atau merusak tatanan model bisnis ransomware dan memangkas jalur yang menjadi ladang keuntungan bagi komplotan penjahat siber.
  3. Mendukung organisasi dalam mengantisipasi atau prepare terhadap serangan ransomware.
  4. Respond atau merespons setiap serangan ransomware secara lebih efektif.
Lima Rekomendasi yang disusun oleh Ransomware Task Force:
  1. Melakukan upaya-upaya diplomatis dan penegakan hukum yang terkoordinasi hingga ke tingkat internasional agar secara proaktif memprioritaskan dalam penanganan ransomware melalui penyusunan strategi yang lebih komprehensif dan didukung sumber daya yang lengkap.
  2. Amerika Serikat diharapkan bisa mulai dengan memberi contoh dan mengeksekusi kampanye anti ransomware yang berkesinambungan, gencar, yang melibatkan seluruh aparat dalam pemerintahan negara tersebut.
  3. Pemerintah-Pemerintah di seluruh dunia perlu menggalang Cyber Response and Recovery Funds dalam rangka mendukung upaya penanganan terhadap ransomware maupun aktivitas-aktivitas menyangkut keamanan siber lainnya.
  4. Perlu dikembangkan upaya bersama-sama di level internasional dalam penyusunan kerangka kerja yang jelas, bisa diakses dan diadaptasi oleh semua kalangan guna membangun kesiapan dalam merespon setiap serangan ransomware.
  5. Perlu diterbitkan aturan yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mengatur sektor cryptocurrency yang digunakan untuk mendukung kejahatan ransomware.

Palo Alto Networks berkomitmen penuh dalam melaksanakan tugas yang diembannya dalam turut mendukung upaya global dalam memerangi ransomware, mengingat bahwa saat ini tidak ada satupun organisasi yang punya sekaligus kapabilitas, sumber daya maupun otoritas untuk memerangi ransomware. Simak lebih lengkap mengenai pendekatan yang perlu dilakukan dalam upaya menerapkan perlindungan terhadap ransomware. (RUL)

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *