Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Teknologi Digital Sarana Untuk Memaksimalkan Potensi Ekonomi

JAKARTA. Ekonomi Indonesia sempat terkontraksi terdampak pandemi Covid-19, namun dapat kembali pulih pada kuartal II tahun 2021 dan masih berada pada tren pertumbuhan positif. Hal tersebut tak lepas dari berbagai upaya mitigasi yang di lakukan oleh Pemerintah, baik terkait dengan kesehatan, perlindungan sosial dan perekonomian.

Dalam bidang ekonomi, Pemerintah telah banyak memberikan stimulus dan insentif seperti bantuan kepada pelaku UMK, insentif fiskal, penjaminan kredit, subsidi bunga, dan lain sebagainya. Selain itu, Pemerintah juga mengupayakan agar pemanfaatan teknologi dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang ada terutama di masa pandemi ini.

“Pandemi Covid-19 dan kemajuan teknologi telah memaksa kita melakukan percepatan pemanfaatan teknologi digital yang mendorong lahirnya profesi baru yang berbasis digital,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara webinar Creativepreneur 4.0 dengan tema “Business Journey: Navigating in the Sea of Challenges” yang diadakan Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia, dari Jakarta, Sabtu (11/09/2021).

Berdasarkan laporan dari World Economic Forum tentang The Future of Job Report 2020, diperkirakan dalam 5 tahun ke depan akan terjadi peningkatan kesenjangan keterampilan, karena keterampilan yang diminta di seluruh pekerjaan akan mengalami perubahan.

“Bahkan saat ini telah terjadi ‘double-disruption’, yaitu pergeseran pekerjaan akibat digitalisasi atau automasi yang dipercepat dengan terjadinya pandemi Covid-19,” jelas Menko Airlangga.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah daya saing digital Indonesia yang jauh tertinggal. Berdasarkan IMD World Digital Competitiveness Ranking, Indonesia berada pada posisi 56 dari 63 negara. Dalam indeks lainnya, yaitu Global Innovation Index yang mengukur kemampuan inovasi suatu negara, sejak 2018 sampai 2020 posisi Indonesia tidak berubah dan berada pada urutan ke-85 dari 131 negara.

“Untuk itu diharapkan peran aktif dari para pelajar Indonesia, NGO, dan seluruh stakeholders untuk bersama meningkatkan daya saing digital dan kapasitas kita dalam berinovasi dan menghasilkan produk yang inovatif,” kata Menko Airlangga.

Dalam upaya memperbaiki peringkat daya saing digital Indonesia maka Pemerintah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang disusun untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, adil dan makmur.

Sebagaimana diketahui terdapat 4 pilar utama dalam mencapai visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola Pemerintahan.

Dengan melaksanakan hal-hal di dalam peta jalan tersebut, diharapkan pada tahun 2024 akan terjadi penambahan pertumbuhan PDB sebesar 1%, UMKM terdigitalisasi sebesar 50%, tersedia 2,5 juta lapangan kerja baru, dan 600 ribu talenta digital yang dilatih setiap tahun.

Selain dilihat sebagai sebuah tantangan, kemajuan teknologi khususnya teknologi digital, juga dapat dipandang sebagai sebuah peluang. Hal ini diperkuat dengan berbagai studi menyatakan bahwa peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar. Adapun nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD 124 miliar (Rp1.700 triliun) pada tahun 2025.

Berbagai studi menyatakan bahwa peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini didukung oleh sejumlah faktor, seperti total penduduk yang terbesar ke-4 di dunia, jumlah penduduk usia produktif mencapai lebih dari 191 juta atau 70,7%, ditopang oleh Generasi Z sebanyak 75,49 juta orang, atau 27,94% dan Generasi Y/Milenial yang mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87%.

Dari sisi digital user, jumlah pengguna ponsel Indonesia saat ini mencapai 345,3 juta (125,6% dari total populasi) dengan penetrasi internet sebesar 73,7% dan trafik internet yang mengalami peningkatan 15-20% di sepanjang tahun 2020. Bahkan saat ini, telah muncul gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, IoT, blockchain, artificial intilligence dan cloud computing.

Sektor Edutech dan Healthtech kini menjadi pendatang baru yang menjanjikan dalam lanskap ekonomi digital. Pada tahun 2020, pengguna aktif aplikasi Edutech Indonesia tumbuh signifikan mencapai 200%.

“Tren peningkatan jumlah penguna juga terjadi pada sektor Healthtech (telemedicine). Bahkan dalam 5 tahun kedepan diprediksi pengguna Telemedicine Asia Pasifik akan meningkat sebesar 109%,” lanjut Menko Airlangga.

Di akhir sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergi dari seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan oleh bangsa dalam meraih cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Termasuk adik-adik mahasiswa/i yang saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri khususnya di Malaysia. Dukungan pemikiran dan saran-saran dari adik-adik semua sangat diperlukan dalam upaya Pemerintah memulihkan perekonomian bangsa pasca pandemi agar kita semua dapat segera keluar dari middle income trap dan meraih cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutup Menko Airlangga. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *