Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

77 Tahun Merdeka, Desa Labai Hilir Tidak Teraliri Listrik

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-77, ada sebuah fakta yang menyayat spirit kebangsaan kita, sebagai bangsa yang merdeka, tepat di HUT RI ke-77 ini, masih ada desa-desa di Kalimantan Barat yang belum teraliri jaringan listrik

KALBAR. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-77, ada sebuah fakta yang menyayat spirit kebangsaan kita, sebagai bangsa yang merdeka, tepat di HUT RI ke-77 ini, masih ada desa-desa di Kalimantan Barat yang belum teraliri jaringan listrik. Dari beberapa desa tersebut, desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat  salah satu desa yang belum diterangi listrik PLN.

Secara geografis,  menurut Kepala Desa Labai Hilir, Sjak Fa, merupakan desa paling ujung di Kabupaten Ketapang.

“Akses cukup jauh, dari kecamatan Simpang Hulu jaraknya 70 KM, terdiri dari dua dusun, 1 dusun Kucai dengan 2 RT dan 48 KK, kemudian Dusun Labai Hilir dengan 9 RT 20 KK. Aksesnya berbatasan dengan Kabupaten Sangau dan kabupaten Kubu Raya,” katanya.

Untuk fasilitas listrik, selama ini hanya ada panel di depan pintu rumah dan beberapa masyarakat yang mampu mempunyai genset sendiri.

“Kami bersyukur dengan fasilitas seperti ini, masyarakat kami yang multi etnis tidak ada konflik karena polisi juga aktif memantau, jika momen kemerdekaan menjadi titik awal pembangunan menerangi Desa Labai Hilir dengan listrik, rasa syukur kami akan lebih besar” katanya berharap

Saat ini, masyarakat Desa Labai Hilir dan sekitarnya yang berjumlah di bawah 500 KK selama ini hanya dialiri listrik dari genset bantuan sebuah lembaga nirlaba.

“Namun saat ini program CSR tersebut sudah tidak ada, dan genset yang berkapasitas 250 KVA kini dikelola oleh Desa dan secara operasional didanai oleh dana desa, walaupun demikian, kebutuhan listrik di Desa Labai Hilir ini belum terpenuhi secara maksimal,” katanya.

Sebagai Kepala Desa, dirinya sudah berulang kali melakukan pengajuan pengadaan listrik ke Desa Labai Hilir.

“Usulan ini berulangkali kami sampaikan dalam forum Musrenbangdes, pada tahun 2022 usulan itu tidak masuk dalam skala 5 program prioritas, ke depan kami akan jadikan prioritas mengingat listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Upaya mengaliri listrik di Desa Labai Hilir ini memang ada. Di Kecamatan Simpang Hulu sudah ada rencangan pemasangan sutet, namun jaraknya 70 KM, terlalu jauh untuk pemasangan satu desa.

“Ada juga alternatif tarik Sutet dari Sangau ke Labai Hilir hanya 7 KM karena memang berbatasan langsung dengan kita dan mungkin dari sana ada yang mengajukan pemasangan langsung dari dari Bagan Asam dengan jalur Sutet itu, dari sana ada opsi paling memungkinkan melalui kerjasama antar kabupaten yang jaraknya hanya 7 KM saja,” katanya.

Ia menambahkan, jika akses jalannya dari batas kabupaten rencana akan ada pembebasan lahan untuk jalan akses darat dari Bagan Asam ke Kucai itu ada 12 KM. “Cuma kalau tarik garis lurus hanya 7 KM, walaupun melalui hutan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Labai Hilir juga didampingi Ketua Temenggung Adat, Bujang Kasim menyatakan kegembiraan dan dukungannya jika Desa Labai dapat teraliri listrik oleh Pemerintah.

“Keberadaan listrik sangat penting sekali. Kami mendukung kalau ada rencana pengadaan listrik di Labai Hilir ini. Saat ini fasilitas yang sangat tidak mencukupi kebutuhan masyaraka di sini, harapan kami pemerintah dapat menyediakan akses listrik di Labai Hilir ini, karena listrik sudah jadi kebutuhan dasar masyarakat, ” katanya.

Senada dengan Ketua Temenggung Adat,  Kepala Desa Labai Hilir, Sjak Fa mengharapkan momen kemerdekaan RI ke-77 ini jadi realisasi upaya membangun jaringan listrik untuk menerangi Desa Labai Hilir dan sekitarnya.

“Kalau dari radius 10 KM, totalnya ada 3 desa yang masih tidak ada listrik, desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sangau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang,” katanya.

Pengajuan terakhir imbuhnya, PLN cabang Sangau melakukan survey dan investigasi. “Walaupun tak pernah terdengar lagi rencana itu, mungkin justifikasinya Labai Hilir terlalu jauh,” ujarnya dengan lirih.

Jarak yang cukup jauh dan belum adanya infrastruktur memadai guna memperpendek jarak, menjadi salah satu kendala sulitnya membangun akses listrik. Sjak Fa menyadari apabila pemerintah, baik Kabupaten dan Propinsi, jika akan membangun jaringan listrik di suatu wilayah, pasti akan menghitung berapa banyak tiang dan kabel yang dibutuhkan untuk menjangkau Desa Labai hilir tersebut.

“Terkait listrik akses dari Labai Hilir ke kecamatan berjarak  70 KM, 41 KM jalan aspal dan 30 KM-nya jalan tanah. 56 KM itu melewati beberapa perusahaan, ada sawit dan HTI, dari 56 KM itu bisa dilalui dan alat berat dan tidak ada kendala dengan BBM. Tapi opsi lebih dekat Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sangau itu mobilisasi untuk tiang kalau sekarang saya lihat belum  layak untuk mobilisasi, tapi kalau dari sisi jarak hanya  20 KM ditambah 7 KM  tarik bujur saja, dari Toba ke Bagan Asam, Bagan Asam ke Kucai, lalu ke Labai. Ini lebih dekat secara jarak tapi melalui hutan. Aksesnya berat juga,” katanya menggambarkan.

Ia berharap, dengan menggabungkan radius 10 KM yang meliputi 3 desa dan 3 kabupaten, jumlah pengguna juga akan bertambah banyak. “Kira-kira bisa 400 pengguna,” katanya meyakinkan. Terkait pembasan lahan, ia berkata, jika masih berada di wilayah otoritas Desa Labai Hilir, ia bisa membantu.

Momen kemerdekaan ini setidaknya menjadi political will bagi pemerintah untuk memperhatikan desa-desa terpencil seperti di desa Labai Hilir ini.

“Intinya, kami meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, untuk memperhatikan dan membangun jaringan listrik sebagai energi kehidupan yang dapat meningkatkan kualitas hidup kami, agar esensi kemerdekaan bisa kami rasakan, khususnya kebutuhan dasar seperti listrik terpenuhi,” tutupnya. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *