Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
HIMPUNAN ALUMNI IPB SALURKAN BANTUAN KEMANUSIAAN TAHAP PERTAMA KE TIGA DESA TERDAMPAK ERUPSI SEMERU
DESA, FOKUS OTDA, KEARIFAN LOKAL  

HIMPUNAN ALUMNI IPB SALURKAN BANTUAN KEMANUSIAAN TAHAP PERTAMA KE TIGA DESA TERDAMPAK ERUPSI SEMERU

LUMAJANG. Aksi Relawan Mandiri Himpunan Alumni IPB (ARM HA-IPB), bekerja sama dengan DPD Himpunan Alumni IPB Jawa Timur dan LSM Gerakan Masyarakat Pedesaan Lumajang (Gemapalu) hari ini, Kamis, (9/12) menyerahkan paket bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk warga terdampak erupsi dan guguran awan panas Gunung Semeru, di tiga desa di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur […]

BANGUN EKOSISTEM PERTANIAN, AYEP ZAKI KEMBALI TANAM POHON JAMBU KRISTAL DI CIBADAK, SUKABUMI
DESA, FOKUS OTDA, KEARIFAN LOKAL  

BANGUN EKOSISTEM PERTANIAN, AYEP ZAKI KEMBALI TANAM POHON JAMBU KRISTAL DI CIBADAK, SUKABUMI

SUKABUMI. Gerakan menanam pohon yang merupakan bagian dari program prioritas FKDB dalam membangun ekosistem pertanian terus gencar dijalankan oleh Ketua Umum FKDB, H. Ayep Zaki, S.E., M.M. Tepatnya pada hari ini (01-12-2021), H. Ayep Zaki didampingi oleh Pengawas FKDB, Widodo Siswohadi, Tim FKDB On Farm, Ayi Wahyudin beserta jajaran, dan petugas pertanian FKDB, Zaenal Mutaqin, […]

Pemberdayaan Kampung Tingkatkan Keterampilan Ibu di Jayawijaya
DESA, FOKUS OTDA  

Pemberdayaan Kampung Tingkatkan Keterampilan Ibu di Jayawijaya

WAMENA. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya, Provinisi Papua bekerja sama dengan PKK setempat meningkatkan keterampilan ibu-ibu melalui pelatihan di Gedung Sekolah Minggu di daerah itu, selama dua hari. Pelaksana Tugas Sekda Jayawijaya Tinggal Wusono di Wamena, Selasa, mengatakan perlunya pendampingan secara berkesinambungan dari pemerintah agar kemampuan dan keterampilan para ibu di daerah itu terus […]

Kemendagri Gelar Workshop, Dukung Peningkatan APBDes untuk Pemenuhan Air Minum dan Sanitasi bagi Masyarakat Desa
DESA, FOKUS OTDA  

Kemendagri Gelar Workshop, Dukung Peningkatan APBDes untuk Pemenuhan Air Minum dan Sanitasi bagi Masyarakat Desa

JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) berupaya meningkatkan pemahaman jajaran pemerintahan desa terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat desa. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menggelar workshop bertajuk “Peningkatan APBDes dalam Mendukung Kegiatan Air Minum dan […]

73,18 Persen Desa Punya Posko PPKM, Kemendagri: Percepat Capai 100 Persen
DESA, FOKUS OTDA  

73,18 Persen Desa Punya Posko PPKM, Kemendagri: Percepat Capai 100 Persen

JAKARTA. Dirjen Bina Pemdes (Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, jumlah Posko PPKM tingkat desa telah mencapai 54.859 Posko per 14 September 2021 dan tersebar di 74.961 desa di seluruh Indonesia. Jumlah itu mengalami peningkatan sebanyak 34 Posko dari catatan sebelumnya sehingga prosentase pembentukan posko telah mencapai 73,18%. Artinya, kinerja tim pemantau […]

Kemendagri: Pemerintah Daerah Perlu Menjaga Keberlanjutan Penerapan Inovasi
DESA, FOKUS OTDA  

Kemendagri: Pemerintah Daerah Perlu Menjaga Keberlanjutan Penerapan Inovasi

JAKARTA. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menyampaikan pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan inovasi di daerah. Untuk melakukannya, daerah bisa menerapkan strategi _upgrade_ dan _update_ terhadap inovasi yang telah dilakukan. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya menjaga keberlangsungan inovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah juga […]

Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa, Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bina Pemdes Gelar PKS Pemanfaatan Data Kependudukan
DESA, FOKUS OTDA  

Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa, Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bina Pemdes Gelar PKS Pemanfaatan Data Kependudukan

JAKARTA. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Lebih Baik, siang ini, Jumat (20/08/2021). Digelar secara virtual, salah satu sasaran pelaksanaan PKS tersebut adalah mendorong terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) hingga ke level pemerintahan […]

Pilkades Serentak di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Dilaksanakan Taat Prokes
DESA, FOKUS OTDA  

Pilkades Serentak di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Dilaksanakan Taat Prokes

JAKARTA. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dilaksanakan dengan menaati protokol kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan pada Kamis (29/7/2021) dengan jumlah desa (pekon) pelaksana sebanyak 6 desa dan diikuti 16 calon Kepala Desa (peratin). Sementara, jumlah TPS di Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebanyak 6 TPS dengan total pemilih sebanyak 2.152 orang. […]

DESA, FOKUS OTDA  

PPKM Mikro Kembali Diperpanjang, Peran Puskesmas dan Posko Desa/Kelurahan Kian Sentral JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Melalui Inmendagri tersebut, […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.