Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Lihat Berdasarkan Tanggal
Akselerasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemprov DI Yogyakarta, Sekjen Kemendagri Sampaikan Sejumlah Masukan
EKUIN  

Akselerasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemprov DI Yogyakarta, Sekjen Kemendagri Sampaikan Sejumlah Masukan

JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori menyampaikan sejumlah strategi yang perlu dilakukan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mengakselerasi Reformasi Birokrasi (RB). Dia menyebutkan, hal yang perlu dilakukan yakni menjaga keselarasan, komitmen, dan berkelanjutan upaya RB di setiap lini. Karena itu, penting bagi Provinsi DIY untuk menyelaraskan program RB dengan […]

Libur Idulfitri Usai, Menteri PANRB: ASN Harus Langsung Produktif
EKUIN  

Libur Idulfitri Usai, Menteri PANRB: ASN Harus Langsung Produktif

JAKARTA. Hari pertama kerja usai Idulfitri 1442 H, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar apel pagi dan halalbihalal secara virtual. Dalam amanatnya, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengimbau agar aparatur sipil negara (ASN) dapat segera kembali menjalankan tugas-tugas dengan maksimal. “Setelah Idulfitri, mari kita semua tetap produktif sesuai tugas masing-masing dan tetap menerapkan […]

PUASA, LANGKAH AWAL MEMULIHKAN PEREKONOMIAN
EKUIN  

PUASA, LANGKAH AWAL MEMULIHKAN PEREKONOMIAN

Oleh : Ichsanuddin Noorsy Bulan Ramadhan memberikan pembelajaran bahwa kehidupan harus ditekuni dengan kejujuran, kebersahajaan dan kepatutan (tidak serakah), nir persepsi, serta nafsu yang harus dikendalikan. Harus jujur karena puasa bulan Ramadhan adalah untuk Maha Pencipta sementara ibadah yang lainnya untuk pelakunya. Adalah tidak mungkin disebut berpuasa jika tidak jujur. Juga pengendalian rasa, ucapan dan […]

Kementerian PANRB Gandeng NSLIC Untuk Perkuat Penyelenggaraan MPP
EKUIN  

Kementerian PANRB Gandeng NSLIC Untuk Perkuat Penyelenggaraan MPP

JAKARTA. Untuk memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkolaborasi dengan The National Support for Local Investment Climates (NSLIC) dalam teknis penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP. Diharapkan melalui kolaborasi tesebut, _stakeholder_ yang terlibat dapat menjalankan MPP dengan baik. “Sehingga semua _stakeholder_ dapat menjalankan MPP […]

Jembatan Lodukuh di Temanggung Dibuka Fungsional Hari Ini, Tingkatkan Ekonomi Dua Kecamatan di Wonosobo – Temanggung
EKUIN  

Jembatan Lodukuh di Temanggung Dibuka Fungsional Hari Ini, Tingkatkan Ekonomi Dua Kecamatan di Wonosobo – Temanggung

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – D.I. Yogyakarta tengah menyelesaikan konstruksi penggantian Jembatan Lodukuh di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Progres konstruksi saat ini sudah mencapai 80% dan telah beroperasi sementara (fungsional) per hari ini, Kamis (06/05/21). Menteri PUPR […]

Kementerian PANRB Jalin Kerja Sama untuk Percepatan Pengaduan Bantuan Sosial melalui SP4N-LAPOR!
EKUIN  

Kementerian PANRB Jalin Kerja Sama untuk Percepatan Pengaduan Bantuan Sosial melalui SP4N-LAPOR!

JAKARTA. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N-LAPOR! mempercepat penanganan pengaduan bantuan sosial pandemi Covid-19. Aplikasi LAPOR! dengan berbagai fiturnya, mengawasi pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial agar terdistribusi dengan baik. Penyaluran bantuan sosial selama pandemi, adalah salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak wabah ini. “Kami mengharapkan kehadiran SP4N-LAPOR! […]

Tingkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kalimantan Barat, Kementerian PUPR Salurkan 8.115 BSPS
EKUIN  

Tingkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kalimantan Barat, Kementerian PUPR Salurkan 8.115 BSPS

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat. Pada TA 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk PKT yang salah satu kegiatannya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah […]

Kementerian PUPR Raih Penghargaan Kinerja Anggaran TA 2020 dari Kementerian Keuangan
EKUIN  

Kementerian PUPR Raih Penghargaan Kinerja Anggaran TA 2020 dari Kementerian Keuangan

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih penghargaan atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 dari Kementerian Keuangan. Kementerian PUPR mendapat skor 90,21 yang merupakan gabungan dari nilai aplikasi SMART dengan bobot 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%. Penghargaan ini diterima berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021 tentang Penetapan […]

Kemendagri Fasilitasi Pemda Selesaikan Batas Daerah Agar Tak Hambat Investasi
EKUIN  

Kemendagri Fasilitasi Pemda Selesaikan Batas Daerah Agar Tak Hambat Investasi

JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelesaikan batas daerah agar tak menghambat investasi. Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan secara luas. Di samping itu, kepastian hukum dan batas daerah yang tegas mutlak diperlukan untuk kemudahan berusaha di daerah. Dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.