Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

INDEX

Lihat Berdasarkan Tanggal
Sentuhan Program Kerakyatan di Asmat Papua, Infrastruktur PUPR Permudah Akses Petani dan Nelayan Angkut Hasil Produksi
KESRA  

Sentuhan Program Kerakyatan di Asmat Papua, Infrastruktur PUPR Permudah Akses Petani dan Nelayan Angkut Hasil Produksi

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua. Tak hanya infrastruktur skala besar seperti jalan perbatasan dan Trans Papua, penyediaan infrastruktur kerakyatan juga disalurkan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) guna mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program […]

Dirjen Dukcapil: Wasit Ridwan Sudah Bisa Divaksin Kemarin, Kita Perlu Segera Integrasi Data NIK
KESRA  

Dirjen Dukcapil: Wasit Ridwan Sudah Bisa Divaksin Kemarin, Kita Perlu Segera Integrasi Data NIK

Rafa Haziq

JAKARTA. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan masalah seorang warga di Bekasi yang gagal divaksin lantaran NIK digunakan orang lain. Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, warga bernama Wasit Ridwan (47) itu sudah berhasil divaksin kemarin. “Kami bergerak cepat. Kemarin kasus sudah selesai, setelah dicek oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi data Pak Wasit […]

Tingkatkan Hunian Layak, Kementerian PUPR Bangun Rumah Khusus di Sulut Senilai Rp 3,2 M
KESRA  

Tingkatkan Hunian Layak, Kementerian PUPR Bangun Rumah Khusus di Sulut Senilai Rp 3,2 M

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelesaikan pembangunan 25 rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni para nelayan yang tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) di Provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan rusus merupakan komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah sekaligus pemerataan […]

Indonesia Care : Peran Perempuan Naikkan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Masih Rendah
KESRA  

Indonesia Care : Peran Perempuan Naikkan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Masih Rendah

Rafa Haziq

JAKARTA. Pimpinan Pusat Wanita Perisai mengadakan diskusi pemberdayaan virtual kepada ibu-ibu prasejahtera di dua kawasan Jakarta Barat dan Depok (1/8/21). Diskusi ini dilakukan guna membantu mengatasi dampak covid 19 yang juga berimbas kepada masyarakat luas. Peserta dalam kegiatan ini merupakan ibu-ibu penerima manfaat program keluarga harapan yang memiliki penghasilan kecil. Peserta juga merupakan dampingan dari […]

TP PKK Pusat Libatkan Generasi Muda Cegah Perkawinan Anak
KESRA  

TP PKK Pusat Libatkan Generasi Muda Cegah Perkawinan Anak

Rafa Haziq

JAKARTA. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam mencegah perkawinan anak. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum TP PKK Pusat Hernawati Hudori pada Sosialisasi #CEPAK Cegah Perkawinan Anak, Menuju Keluarga Indonesia Sejahtera Harmonis (KISAH) dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2021 secara virtual, Rabu (28/7/2021). “Bukan saatnya lagi menjadikan […]

Realisasi Inakesda Hampir 100 Persen, Mendagri Apresiasi Pemkot Tangsel
KESRA  

Realisasi Inakesda Hampir 100 Persen, Mendagri Apresiasi Pemkot Tangsel

Rafa Haziq

TANGSEL KOTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Inakesda) yang hampir menyentuh angka 100%. Hal itu disampaikannya usai melakukan Rapat Koordinasi di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (27/7/2021). “Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kota Tangsel, yaitu pencairan dana untuk insentif tenaga kesehatan […]

Tingkatkan Rumah Layak Huni di Kepulauan Babel, Kementerian PUPR Telah Salurkan BSPS Sebanyak 9.892 Unit Rumah Selama 5 Tahun
KESRA  

Tingkatkan Rumah Layak Huni di Kepulauan Babel, Kementerian PUPR Telah Salurkan BSPS Sebanyak 9.892 Unit Rumah Selama 5 Tahun

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat. Pada TA 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,2 triliun untuk PKT yang salah satu kegiatannya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah […]

Wujudkan Hunian Berkualitas dan Nyaman, Kementerian PUPR Berikan Bantuan PSU 1.367 Rumah di Kalimantan Barat
KESRA  

Wujudkan Hunian Berkualitas dan Nyaman, Kementerian PUPR Berikan Bantuan PSU 1.367 Rumah di Kalimantan Barat

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau serta nyaman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini salah satunya diwujudkan melalui penyaluran bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Pada TA 2021, Kementerian PUPR menargetkan akan menyalurkan 25.000 unit bantuan PSU. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan adanya bantuan […]

Tingkatkan Ketersediaan Hunian Layak, Kementerian PUPR Bangun Rusun ASN di Sleman Dengan Motif Batik Parijotho
KESRA  

Tingkatkan Ketersediaan Hunian Layak, Kementerian PUPR Bangun Rusun ASN di Sleman Dengan Motif Batik Parijotho

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Rumah Susun (rusun). Pada TA 2020, telah selesai dibangun 823 unit rusun dan dilanjutkan pada TA 2021 sebanyak 9.799 unit, salah satunya yakni Rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Sleman, D.I Yogyakarta. “Ini merupakan […]

Kemendagri Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Bansos dari APBD
KESRA  

Kemendagri Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Agar Pemda mengeluarkan Bansosnya,” kata Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rakor Implementasi PPKM Darurat di […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.