Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

INDEX

Lihat Berdasarkan Tanggal
Kolaborasi dan Sinergi OPD, Kunci Implementasi SAKIP dan RB
EKUIN  

Kolaborasi dan Sinergi OPD, Kunci Implementasi SAKIP dan RB

Rafa Haziq

JAKARTA. Berbagai upaya dilakukan oleh instansi pemerintah untuk dapat mengimplementasikan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Kolaborasi dan sinergi dari tiap unit kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja. Pemerintah Kabupaten Lebak menjadi salah satu pemerintah daerah yang menyadari elemen penting tersebut. Pada tahun […]

Kementerian PANRB Perkuat Kapasitas SP4N-LAPOR! di Enam Wilayah Percontohan
EKUIN  

Kementerian PANRB Perkuat Kapasitas SP4N-LAPOR! di Enam Wilayah Percontohan

Rafa Haziq

JAKARTA. Sebanyak enam pemerintah daerah telah ditunjuk sebagai lokus untuk peningkatan kapasitas pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Enam daerah tersebut yakni Provinsi Sumatra Barat, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Bali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Badung. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara […]

Kementerian PUPR : Pembiayaan Konstruksi Jembatan Batam-Bintan Gunakan Skema KPBU
EKUIN  

Kementerian PUPR : Pembiayaan Konstruksi Jembatan Batam-Bintan Gunakan Skema KPBU

Rafa Haziq

JAKARTA. Untuk meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus membuka peluang investasi bidang jalan dan jembatan,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong mendorong inovasi pembiayaan pembangunan Jembatan Batam – Bintan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi sarana terbaik untuk mewujudkan pembangunan […]

Komitmen Pemda Terapkan Pengelolaan Anggaran yang Sehat
EKUIN  

Komitmen Pemda Terapkan Pengelolaan Anggaran yang Sehat

Rafa Haziq

JAKARTA. Pengelolaan anggaran yang sehat, adil, efektif, dan efisien menjadi harga mati yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah. Di tengah harapan dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, setiap instansi pemerintah dituntut mampu mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menjadi alat bantu untuk memastikan […]

Dorong Tingkatkan Investasi, Kementerian PUPR Sinergikan Konektivitas dengan Infrastruktur Perhubungan dan Kawasan Industri
EKUIN  

Dorong Tingkatkan Investasi, Kementerian PUPR Sinergikan Konektivitas dengan Infrastruktur Perhubungan dan Kawasan Industri

Rafa Haziq

JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas dukungan jaringan jalan nasional yang terkoneksi dengan  infrastruktur perhubungan dan kawasan industri, di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (22/4/2021). Sinergi antar kementerian bertujuan agar proyek  pembangunan infrastruktur […]

Sekjen Kemendagri Minta Satuan Kerja Evaluasi Langkah Strategis untuk Penuhi Target Indeks Reformasi Birokrasi
EKUIN  

Sekjen Kemendagri Minta Satuan Kerja Evaluasi Langkah Strategis untuk Penuhi Target Indeks Reformasi Birokrasi

Rafa Haziq

JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori meminta satuan kerja mengevaluasi dan mengkonstruksi ulang langkah-langkah strategis, untuk memenuhi target Indeks Reformasi Birokrasi. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021, di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/4/2021). “Pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi Kemendagri dan […]

Kementerian PANRB Dorong Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Komunikasi Publik Dilaksanakan secara Daring
EKUIN  

Kementerian PANRB Dorong Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Komunikasi Publik Dilaksanakan secara Daring

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menciptakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKP) serta Forum Komunikasi Publik (FKP) secara daring. Partisipasi masyarakat adalah unsur keharusan demi menyelaraskan keinginan masyarakat dalam memperoleh hak-hak sebagai warga negara yang harus dilayani. “Kami mendorong kementerian dan lembaga membuat SKM secara _online_. Selain […]

Kemendagri Minta Perencananaan dan Keuangan Daerah Provinsi Jatim Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi Covid-19
EKUIN  

Kemendagri Minta Perencananaan dan Keuangan Daerah Provinsi Jatim Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi Covid-19

Rafa Haziq

JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meminta arah kebijakan perencanaan dan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur (Jatim) disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. “Penanganan Covid-19 yang gencar dilakukan hendaknya searah dengan implementasi kebijakan perencanaan dan keuangan daerah selama pandemi Covid-19, agar optimalisasi tata kelola birokrasi menjadi bagian dari penanggulangan pandemi secara komprehensif,” […]

Inovasi Kementerian PUPR Harus Punya Daya Ungkit
EKUIN  

Inovasi Kementerian PUPR Harus Punya Daya Ungkit

Rafa Haziq

JAKARTA. Inovasi yang diciptakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus memiliki daya ungkit terhadap target kinerja pemerintah. Inovasi yang berdampak besar juga harus ditransfer ke daerah atau instansi lain sehingga pembangunan nasional bisa merata. Hal tersebut diungkapkan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, dalam acara […]

Pentingnya Kesesuaian Sasaran Kinerja Pegawai dengan Target Kinerja Organisasi
EKUIN  

Pentingnya Kesesuaian Sasaran Kinerja Pegawai dengan Target Kinerja Organisasi

Rafa Haziq

JAKARTA. Tantangan terbesar dalam implementasi sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (PNS) adalah menyelaraskan antara sasaran kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawainya. Perlu adanya sinkronisasi dalam hal tersebut sehingga kinerja pegawai membantu tercapainya sasaran kinerja organisasi instansi pemerintah. “Sasaran kinerja seluruh pegawai harus disesuaikan dengan sasaran kinerja organisasi. Jangan sampai berseberangan dan menghasilkan _output_ yang […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.