Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

INDEX

Lihat Berdasarkan Tanggal
Percepat Penanganan Pascabencana NTT, Kementerian PUPR Kirim 300 Unit Panel Rumah RISHA Menuju Pulau Adonara
KESRA  

Percepat Penanganan Pascabencana NTT, Kementerian PUPR Kirim 300 Unit Panel Rumah RISHA Menuju Pulau Adonara

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 300 unit panel RISHA telah dikirim dari Pelabuhan Makassar menuju Pelabuhan Terong, Pulau Adonara, sejak Jumat (25/06/2021). Menteri […]

Tingkatkan Rumah Layak Huni di NTB, Kementerian PUPR Jalankan Program Lewat Padat Karya Tunai
KESRA  

Tingkatkan Rumah Layak Huni di NTB, Kementerian PUPR Jalankan Program Lewat Padat Karya Tunai

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2021 ini tengah melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Program ini dilaksanakan dengan membangun hunian layak huni sebanyak 968 unit melalui metode Padat Karya Tunai (PKT) yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono […]

Tingkatkan Kualitas Prasarana Pendidikan, Kementerian PUPR Rehabilitasi SMA Gabungan Jayapura
KESRA  

Tingkatkan Kualitas Prasarana Pendidikan, Kementerian PUPR Rehabilitasi SMA Gabungan Jayapura

Rafa Haziq

JAYAPURA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah memulai kegiatan rehabilitasi SMA Gabungan Jayapura yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada hari Rabu (16/6/2021). Kegiatan rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kegiatan belajar mengajar khususnya bagi para pelajar di Kota Jayapura. “Saya berharap apa yang dibangun oleh […]

Pelanggan PLN Bersubsidi Sebanyak 37 Juta, Datanya Disinkronkan Dukcapil 
KESRA  

Pelanggan PLN Bersubsidi Sebanyak 37 Juta, Datanya Disinkronkan Dukcapil 

Rafa Haziq

JAKARTA. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan berupa hak akses verifikasi data NIK dan KTP-el dengan PT PLN (Persero). Pihak PLN tercatat memiliki sebanyak 79 juta pelanggan yang akan diverifikasi dengan berbasis nomor induk kependudukan (NIK). “Dengan kerja sama ini ditargetkan sebanyak 37 juta pelanggan bersubsidi berbasis […]

Pemerintah Bangun Rusun Sekolah Tinggi Agama Hindu dengan Arsitektur Bali
KESRA  

Pemerintah Bangun Rusun Sekolah Tinggi Agama Hindu dengan Arsitektur Bali

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melaksanakan pembangunan rumah susun (Rusun) di Pulau Bali. Tahun ini, Kementerian PUPR akan membangun satu tower Rusun lengkap dengan fasilitas pendukungnya untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri di Kabupaten Buleleng, Bali dengan anggaran senilai Rp 16,81 miliar. “Pembangunan Rusun untuk mahasiswa merupakan salah satu […]

Apresiasi Petani, Anies Panen Raya Di Sumedang
KESRA  

Apresiasi Petani, Anies Panen Raya Di Sumedang

Rafa Haziq

Mantan Mendikbud ini mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov DKI dalam meningkatkan kerja sama daerah, terutama di sektor pangan. Sehingga perekonomian di kalangan petani, khususnya di Sumedang, menjadi tumbuh dan berbanding lurus dengan terjaminnya stok beras yang dibutuhkan warga Jakarta

Transgender Diberi KK dan KTP-el Oleh Pemerintah 
KESRA  

Transgender Diberi KK dan KTP-el Oleh Pemerintah 

Rafa Haziq

TANGERANG SELATAN. Praktik diskriminasi tidak boleh ada dalam pelayanan publik. Apa pun jenis perbedaannya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan publik yang setara dan nondiskriminatif. Itulah inti pesan dari amanat Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh (ZAF) saat memberikan Layanan Adminduk berupa pendataan dan perekaman KTP-el serta penerbitan Kartu Keluarga bagi kelompok […]

Pemerintah Mempercepat RISHA di NTT dan NTB
KESRA  

Pemerintah Mempercepat RISHA di NTT dan NTB

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di samping pembangunan hunian tetap di Kabupaten Lembata sebesar 700 unit dan di Adonara, […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.