Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Lihat Berdasarkan Tanggal
Perubahan Mindset Perkuat Transformasi Sistem Manajemen Kinerja PNS
EKUIN  

Perubahan Mindset Perkuat Transformasi Sistem Manajemen Kinerja PNS

JAKARTA. Setiap instansi pemerintah harus menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Sebagai bentuk akselerasi penerapan penilaian kinerja PNS yang dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen kinerja, pemerintah telah mengeluarkan aturan teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. […]

Kemendagri Targetkan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2021 Mampu Capai Kategori A
EKUIN  

Kemendagri Targetkan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2021 Mampu Capai Kategori A

JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori menjelaskan, Kemendagri menargetkan indeks reformasi birokrasi pada 2020 mencapai angka 85,01 atau kategori A, dan 87,01 atau kategori A untuk Tahun 2021. Capaian ini diharapkan dapat berkontribusi pada tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri sebesar 100 persen. Target ini sesuai dengan road map reformasi […]

Survei Kepuasan Masyarakat Jadi Kebutuhan Perbaikan Pelayanan Publik
EKUIN  

Survei Kepuasan Masyarakat Jadi Kebutuhan Perbaikan Pelayanan Publik

SURAKARTA. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bukan lagi dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap unit pelayanan publik (UPP). Hasil survei tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan dari berbagai sisi, termasuk kebijakan. “SKM sudah menjadi kebutuhan UPP guna melakukan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujar Asisten […]

Pemda Didorong Wujudkan Transformasi Pelayanan Publik
EKUIN  

Pemda Didorong Wujudkan Transformasi Pelayanan Publik

SURAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan untuk transformasi pelayanan yang lebih optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan gagasan baru dalam reformasi pelayanan. “Kita tidak boleh terjebak dalam rutinitas zona nyaman atau _comfort zone_, dan perlu mengembangkan ide/terobosan/kreatifitas dalam reformasi pelayanan,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah […]

Perkuat Sinergi Pembangunan di Perbatasan, BNPP Gelar Gerbangdutas 2021 di PLBN Aruk
EKUIN  

Perkuat Sinergi Pembangunan di Perbatasan, BNPP Gelar Gerbangdutas 2021 di PLBN Aruk

SAMBAS. Badan Nasional Pengelola Perbatasan(BNPP) menggelar Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2021, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021). Tahun ini Gerbangdutas digelar dengan tajuk “Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”. Sekretaris BNPP Restuardy Daud dalam laporannya menjelaskan, tema tersebut sejalan dengan […]

Tutup Konreg 2021, Menteri Basuki: Pembelanjaan Uang Negara Harus Tepat Sasaran
EKUIN  

Tutup Konreg 2021, Menteri Basuki: Pembelanjaan Uang Negara Harus Tepat Sasaran

JAKARTA. Akuntabilitas yang tercermin melalui mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran program sangat penting untuk memastikan pembelanjaan uang negara tepat sasaran. Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menutup secara resmi Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2021 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (8/4/2021). “Mulai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-red), ke Renstra (Rencana Strategis-red), bahkan […]

Kementerian PANRB Jadi Pilot Project Sistem Manajemen Kinerja PNS
EKUIN  

Kementerian PANRB Jadi Pilot Project Sistem Manajemen Kinerja PNS

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 8/2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk percepatan pelaksanaan aturan ini, Kementerian PANRB ditetapkan menjadi salah satu lokus proyek percontohan (_pilot project_) implementasi Sistem Manajemen Kinerja PNS. Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menuturkan, semangat […]

Triwulan I Tahun 2021, Kegiatan Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 5.334 Paket Terkontrak
EKUIN  

Triwulan I Tahun 2021, Kegiatan Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 5.334 Paket Terkontrak

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020. Tercatat sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR pada status 31 Maret 2021, pukul 16.00 WIB, paket pekerjaan infrastruktur yang terkontrak sebanyak 5.344 paket senilai Rp 81,4 triliun dari total paket […]

Transformasi Jabatan Administrasi ke Fungsional: Ikhtiar Mempercepat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
EKUIN  

Transformasi Jabatan Administrasi ke Fungsional: Ikhtiar Mempercepat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

JAKARTA. Transformasi atau peralihan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional merupakan keinginan sekaligus ikhtiar pemerintah untuk mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi amanat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Muaranya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sukoyo saat menutup […]

Kemendagri: Aplikasi e-Perda, Sebuah Solusi Atasi Obesitas Regulasi
EKUIN  

Kemendagri: Aplikasi e-Perda, Sebuah Solusi Atasi Obesitas Regulasi

BANTEN. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, aplikasi e-Perda merupakan salah satu solusi yang dihadirkan untuk mengatasi obesitas regulasi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik dalam Launching aplikasi e-Perda Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten di Kantor Gubernur Banten, Selasa (30/3/2021). “Banyak sekali regulasi yang sudah hadir dahulunya, tentunya perlu di-review ulang kembali. […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.