Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Lihat Berdasarkan Tanggal
Komitmen Pemerintah Jaga Kedaulatan Negara Lewat Pembangunan Perbatasan
POLHUKAM  

Komitmen Pemerintah Jaga Kedaulatan Negara Lewat Pembangunan Perbatasan

SAMBAS. Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berkomitmen menjaga kedaulatan negara melalui pembangunan perbatasan. Sesuai keinginan Presiden dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda dan disebut sebagai etalase Indonesia. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga ingin pembangunan daerah perbatasan diakselerasi dan direalisasikan tidak hanya sekedar menjadi konsep atau wacana. Perbatasan, […]

Kemendagri Ajak Semua Pihak Gelorakan Penanaman dan Pengembangan Karakter Berasaskan Pancasila
POLHUKAM  

Kemendagri Ajak Semua Pihak Gelorakan Penanaman dan Pengembangan Karakter Berasaskan Pancasila

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak semua pihak untuk menggelorakan penanaman dan pengembangan karakter berasaskan Pancasila. Hal itu disampaikannya dalam Virtual Expo, Talkshow, Workshop, Pentas Seni dan Budaya dengan Tema “NASIONAL IS ME: Indonesia Pasti Bisa – Penanaman dan Pengembangan Karakter Penerus Bangsa Berasaskan Pancasila,” di Hotel […]

JANGAN CUMA GAGAH SOK BERANTAS KORUP
POLHUKAM  

JANGAN CUMA GAGAH SOK BERANTAS KORUP

Oleh:Dodi Permana (Aktifis Kemanusiaan) Sebuah berita online mengatakan bahwa provinsi jawa barat adalah provinsi korupsi tertinggi  dalam catatan KPK. Sebagai masyarakat jawa barat justru saya ikut berbangga. Karena hal itu pertanda masyarakat/aktifis, ormas, lsm, dll sangat peduli jawa barat sendiri’ dan berarti orang jawa barat aktif mengawasi dan melaporkan berbagai masalah hukum pada KPK atau […]

PKI BENCI WAHABI DAN SALAFI
POLHUKAM  

PKI BENCI WAHABI DAN SALAFI

Oleh : M Rizal Fadillah Pluralisme pemahaman keagamaan adalah hal yang wajar sepanjang berbasis pada sumber nilai Al Qur’an dan Al Hadits. Bila sudah keluar dari kedua nilai tersebut maka berlaku interelasi antar agama. Dalam beragama yang sama tetapi meyakini dan mendakwahkan bahwa Al Qur’an tidak orisinil seperti faham Syi’ah atau ada Nabi setelah Muhammad […]

Kekuasaan Itu Tak Kenal Agama
POLHUKAM  

Kekuasaan Itu Tak Kenal Agama

Oleh : Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Seringkali kita dengar kalimat “Islam disudutkan”. Di Eropa, masyarakat Kristen juga merasa bahwa Kristen dipinggirkan. Terutama di Perancis yang sejak tahun 1905 secara ekstrem memisahkan negara dari gereja. Bergantung agama apa yang berhadapan dengan kekuasaan, seringkali merasa disudutkan dan dipinggirkan. Secara umum, bagi kekuasaan, agama tidak […]

SUGENGWARAS DITEROR?
POLHUKAM  

SUGENGWARAS DITEROR?

Dulu…saat aku ikut campur tangan kasus Ruslan Buton dan May Jen Purn Kivlan Zein, 3 x diteror dalam seminggu dengan berganti ganti nama dan profesi, namun berhenti beberapa hari kemudian setelah saya hadapi Kini….tepatnya, pada Kamis 1 April 2021, Jam 02.30, rumahku di Bandung kembali didatangi orang tak dikenal, melempar batu ke mobilku yang saya […]

Aplikasi Jaga Stranas PK Kawal Aksi Pencegahan Korupsi di Indonesia
POLHUKAM  

Aplikasi Jaga Stranas PK Kawal Aksi Pencegahan Korupsi di Indonesia

JAKARTA. Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara dapat diwujudkan melalui Aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (Jaga) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Aplikasi tersebut digunakan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) dalam penyelenggaraan Stranas PK. “Telah diputuskan secara bersama oleh pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Kepala […]

Pembentukan Tim Terpadu Dinilai Efektif Bantu Tangani Konflik Sosial
POLHUKAM  

Pembentukan Tim Terpadu Dinilai Efektif Bantu Tangani Konflik Sosial

BANJARMASIN. Dalam penanganan konflik sosial, mengelola dan memitigasi isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial penting untuk dilakukan. Dalam pelaksanaannya perlu kerja sama, soliditas dan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah serta seluruh elemen masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam penutupan Rapat Kerja Tematik Program dan Kegiatan dengan Kesatuan Bangsa dan […]

Radikalisme dan Tiga Tantangan Bangsa yang Harus Dilawan ASN
POLHUKAM  

Radikalisme dan Tiga Tantangan Bangsa yang Harus Dilawan ASN

JAKARTA* – Selama beberapa hari belakangan, aksi radikalisme terorisme terjadi di beberapa tempat, termasuk Markas Besar Polri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengingatkan ancaman paham radikalisme sebagai salah satu tantangan Bangsa Indonesia. “Saya meningatkan, setelah 75 tahun kita merdeka, tantangan yang mengancam kita adalah masalah radikalisme terorisme,” ujar Menteri Tjahjo […]

TERORIS BULET, DIGORENG DADAKAN
POLHUKAM  

TERORIS BULET, DIGORENG DADAKAN

Oleh : Ahmad Khozinudin (Sastrawan Politik) Mohon maaf, wajar jika Netizen menyangsikan kabar terorisme, kalau sumbernya sepihak dari itu itu juga. Sementara sumber itu, tak lagi dianggap kredibel mengabarkan tentang Terorisme. Belum lagi, cerita tentang Terorisme itu Sanadnya putus. Tak ada informasi yang bisa dianggap otoritatif untuk mengabarkan kebenaran peristiwa, karena sumber primer dari kabar […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.