Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Lihat Berdasarkan Tanggal
PUPR Dukung Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Kalbar
EKUIN  

PUPR Dukung Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Kalbar

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pengembangan wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur salah satunya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pecepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada (11/1/2021) lalu, Kementerian PUPR tengah […]

Kodam Jaya/Jayakarta Menerima Entry Meeting  Dari Tim Pemeriksa BPK RI
EKUIN  

Kodam Jaya/Jayakarta Menerima Entry Meeting Dari Tim Pemeriksa BPK RI

JAKARTA. Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., beserta para Asisten dan Kabalak yang terlibat pemeriksaan Tim BPK RI Tahun 2021 menerima Tim Pemeriksa BPK RI di Ruang Rapat Lt. 4 Makodam Jaya, Jl. Mayjen Sutoyo No. 5 Jakarta Timur, Senin (15/3/2021). Entry Meeting ini merupakan pertemuan antara Tim BPK RI yang akan memeriksa […]

Kisah Sukses Kabupaten Badung dan Kota Surakarta Pertahankan Pelayanan Prima
EKUIN  

Kisah Sukses Kabupaten Badung dan Kota Surakarta Pertahankan Pelayanan Prima

JAKARTA. Mempertahankan prestasi baik terkait pelayanan publik bukan hal yang mudah. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Surakarta menjadi instansi yang bisa dicontoh dalam komitmen mempertahankan capaiannya. Dua instansi tersebut berhasil mempertahankan nilai A dengan predikat Pelayanan Prima atas layanan yang diberikan kepada masyarakat. […]

Komitmen Kemenkeu dan Kemenlu Hadirkan Pelayanan Publik Ramah Bagi Kelompok Rentan
EKUIN  

Komitmen Kemenkeu dan Kemenlu Hadirkan Pelayanan Publik Ramah Bagi Kelompok Rentan

JAKARTA. Pemberian kemudahan dalam pelayanan publik terhadap kelompok rentan menjadi komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Lima instansi pemerintah telah didapuk menjadi instansi percontohan sarana prasarana pelayanan publik ramah kaum rentan, dua diantaranya Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Dini Kusumawati mengatakan bahwa keberhasilan instansinya […]

Hadirkan Pelayanan Tanpa Kehadiran Masyarakat, Kapolri Minta Korlantas Terus Berinovasi
EKUIN  

Hadirkan Pelayanan Tanpa Kehadiran Masyarakat, Kapolri Minta Korlantas Terus Berinovasi

TANGERANG. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) fungsi lalu lintas (lantas) tahun 2021 di Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (10/3/2021). Dalam arahannya, Jenderal Sigit mengapresiasi jajaran lantas atas kerja keras dan pengabdian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) di tengah pandemi Covid-19. “Diibaratkan film marvel bahwa polantas […]

Bendungan Karalloe Gowa Sudah Tahap Akhir
EKUIN  

Bendungan Karalloe Gowa Sudah Tahap Akhir

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan Bendungan Karallloe di Kabupaten Gowa untuk meningkatkan jumlah tampungan air di Provinsi Sulawesi Selatan. Bendungan berkapasitas 40,53 juta m3 ini siap dilakukan impounding atau penggenangan awal untuk menjaga kontinuitas suplai air irigasi ke lahan pertanian. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengelolaan sumber […]

MPP Jadi ‘Pintu’ Kemudahan Perizinan dan Investasi di Daerah
EKUIN  

MPP Jadi ‘Pintu’ Kemudahan Perizinan dan Investasi di Daerah

JAKARTA. Pemerintah daerah merespon cepat isu realisasi investasi yang masih minim di daerah. Respon ini ditunjukkan melalui komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan 38 bupati dan wali kota di Indonesia. Kabupaten Halmahera Selatan menjadi salah satu daerah yang berkomitmen dalam penyelenggaraan MPP di tahun 2021. Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba mengungkapkan, komitmen penyelenggaraan […]

Dewan Pengawas Tim Koordinasi SPBE Nasional Gelar Rapat Percepatan Penerapan SPBE
EKUIN  

Dewan Pengawas Tim Koordinasi SPBE Nasional Gelar Rapat Percepatan Penerapan SPBE

JAKARTA. Para Perwakilan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melakukan pembahasan perkembangan pelaksanaan SPBE sesuai amanat Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE, Kamis (25/02). Hasil rapat koordinasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada para menteri dan kepala lembaga yang tergabung dalam Tim Koordinasi SPBE Nasional. Deputi bidang Kelembagaan […]

OJK Diminta Segera Setujui Pencairan Kelebihan Dana Cadangan Bumiputera
EKUIN, KESRA  

OJK Diminta Segera Setujui Pencairan Kelebihan Dana Cadangan Bumiputera

JAKARTA. Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tak kunjung tuntas hingga di awal tahun baru 2021. Padahal ribuan bahkan ratusan ribu nasabahnya mengajukan klaim pencairan dananya, karena sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak 2017, tapi hingga hari ini belum dibayarkan. Di sisi lain, manajemen Bumiputera mengalami dinamika […]

Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional dari Daerah yang Kolaboratif
EKUIN  

Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional dari Daerah yang Kolaboratif

PALEMBANG. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Heri Roni, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sipil dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di daerah. Hal ini disampaikannua kala memberikan Keynote Speech Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, pada acara pembukaan kegiatan “Webinar […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.