Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Laksanakan Instruksi Presiden, BNPP Matangkan Rencana Zona Pendukung PLBN untuk Dijadikan Kawasan Ekonomi
EKUIN  

Laksanakan Instruksi Presiden, BNPP Matangkan Rencana Zona Pendukung PLBN untuk Dijadikan Kawasan Ekonomi

JAKARTA. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus mematangkan rencana zona pendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi. Hal itu disampaikan Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Tim Pengawas DPR RI dengan agenda Membicarakan Program Kegiatan Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara sesuai […]

Mendagri Tegaskan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Konsisten dengan Undang-Undang
BERITA  

Mendagri Tegaskan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Konsisten dengan Undang-Undang

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dilaksanakan konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI Bersama Mendagri, dan Rapat Dengar Pendapat Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan agenda membahas Persiapan Pemilihan Umum 2024, di […]

DPR RI Apresiasi Pemerintah Terbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Kegiatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara
DPR/DPRD, PARLEMEN  

DPR RI Apresiasi Pemerintah Terbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Kegiatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi Pemerintah yang telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Hal itu disampaikan Pimpinan Sidang Rachmat Gobel saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Tim Pengawas DPR RI bersama Mendagri, Mendes PDTT, Menkop UKM, Menteri PUPR dan […]

Peran Ilmu Pengetahuan Tingkatkan Kualitas ASN
BERITA  

Peran Ilmu Pengetahuan Tingkatkan Kualitas ASN

JAKARTA. Ilmu pengetahuan berperan penting dalam meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Ilmu pengetahuan juga dapat digunakan dalam mendesain proses bisnis yang paling efisien dan efektif, terutama yang terkait dengan pelayanan publik. “Oleh karena itu, perlu dirancang suatu ekosistem pengetahuan dan inovasi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan berbasis pengetahuan dan inovasi dapat tetap berlangsung dan mendukung […]

Paradigma Baru Pengawasan: APIP Sebagai Strategic Partner  Oleh : Rakhmad Setyadi, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Stranas PK
OPINI PAKAR  

Paradigma Baru Pengawasan: APIP Sebagai Strategic Partner Oleh : Rakhmad Setyadi, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Stranas PK

“Mencegah lebih baik daripada mengobati” adalah peribahasa yang sering kita dengar dalam kaitannya dengan kesehatan. Namun, prinsip yang sama juga dapat diterapkan dalam manajemen pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu misi Presiden tahun 2019-2024 adalah pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Saat ini birokrasi dituntut untuk dapat bergerak lebih lincah, dinamis, bersih, dan akuntabel […]

Melihat Perkembangan MPP Bone Bolango, Pusat Layanan Modern Pertama di Gorontalo
BISMAK  

Melihat Perkembangan MPP Bone Bolango, Pusat Layanan Modern Pertama di Gorontalo

BONE BOLANGO. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bone Bolango menambah jumlah layanannya sejak diresmikan pada 27 Januari lalu. Pada awal peresmiannya, MPP ini menyediakan 269 jenis layanan, yang kemudian berkembang menjadi 273 layanan. Perkembangan ini dinilai sebagai salah satu contoh transformasi pelayanan publik. Selain jenis layanan, instansi yang bergabung juga bertambah dari 15 instansi pelayanan, […]

Tingkatkan Kualitas Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR Fokus Pada Tiga Hal
MARVES  

Tingkatkan Kualitas Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR Fokus Pada Tiga Hal

JAKARTA. Di tengah Pandemi COVID-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi baik skala global maupun nasional, sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor utama yang diharapkan dapat menjadi pengungkit pemulihan ekonomi nasional. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang unggul, andal dan terampil. “Pembangunan SDM merupakan salah satu pilar Visi Indonesia 2045 dan […]

PUPR Dukung Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Kalbar
EKUIN  

PUPR Dukung Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Kalbar

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pengembangan wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur salah satunya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pecepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada (11/1/2021) lalu, Kementerian PUPR tengah […]

TP-PKK Diminta Menjadi Motor Penggerak di Tengah Masyarakat
FOKUS OTDA, PEMDA  

TP-PKK Diminta Menjadi Motor Penggerak di Tengah Masyarakat

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo kembali meminta agar Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) menjadi motor penggerak  ke arah yang lebih baik serta responsif terhadap kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Yusharto pada acara Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK Tahun […]

Dirjen Pemdes Kemendagri Dukung TP-PKK Tingkatkan Sinergitas dan Kemitraan dengan K/L
DESA, FOKUS OTDA  

Dirjen Pemdes Kemendagri Dukung TP-PKK Tingkatkan Sinergitas dan Kemitraan dengan K/L

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Yusharto Huntoyungo memberikan dukungan penuh kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk meningkatkan sinergitas dan kemitraan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait guna mendukung pencapaian program kerja. “Bangun sinergitas dan kemitraan dengan K/L serta Organisasi Perangkat Daerah agar rencana yang sudah disusun efektif dapat dilaksanakan,” tandas Yusharto […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.