Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

DESENTRAL NEWS

DesentraL UPDATE

Pegawai Kementerian PANRB Sambut Baik Vaksinasi Covid-19
ISTANA  

Pegawai Kementerian PANRB Sambut Baik Vaksinasi Covid-19

Daffa Aslam

JAKARTA. Pejabat dan pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerima vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Pelaksanaan vaksinasi tersebut disambut baik oleh Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini. Sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19, vaksinasi memang telah dinantikan. “Hari ini saya telah melaksanakan vaksin yang pertama. Vaksin berjalan […]

Kemudahan Mengurus Administrasi di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi
MEGAPOLITAN  

Kemudahan Mengurus Administrasi di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi

Daffa Aslam

JAKARTA. Kota Bekasi baru saja meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) tepat pada hari jadinya yang ke-24, Rabu (10/03). Adanya MPP ini tentu saja diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat sekitarnya. Hal tersebut nampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat yang mengurus layanan administrasi di MPP Kota Bekasi ini. Salah satunya M. Sodikin, warga […]

8 Danau Kritis di Indonesia, Jadi Perhatian Serius Pemerintah
BERITA  

8 Danau Kritis di Indonesia, Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Daffa Aslam

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2016 secara bertahap telah melaksanakan kegiatan revitalisasi 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani berdasarkan Konferensi Nasional Danau Indonesia (KNDI) di Denpasar, Bali pada 13 Agustus 2009 silam. Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan sedimen, pembersihan […]

Dukung Pemulihan Sektor Pariwisata, Kementerian PUPR Selesaikan 263 Sarana Hunian Pariwisata di Manado– Likupang
GAYA HIDUP, PARIWISATA  

Dukung Pemulihan Sektor Pariwisata, Kementerian PUPR Selesaikan 263 Sarana Hunian Pariwisata di Manado– Likupang

Daffa Aslam

JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan empat fokus utama kebijakan TA 2021 yakni pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.  Untuk mendukung pemulihan ekonomi khususnya di sektor pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan penataan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang. […]

Gerakan 1 Juta Sajadah Pelindung Covid-19, Puan Berharap Masyarakat Lebih Tenang Beribadah di Masjid
TABLIQ  

Gerakan 1 Juta Sajadah Pelindung Covid-19, Puan Berharap Masyarakat Lebih Tenang Beribadah di Masjid

Daffa Aslam

JAKARTA. Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Peluncuran Gerakan Nasional Mengisi Masjid dengan 1 Juta Sajadah Pelindung Covid-19. Gerakan nasional ini dilaksanakan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat beribadah di masjid pada masa pandemi Covid-19. Sajadah pelindung Covid-19 dibuat dengan bahan khusus polyster anti air. Sangat efektif dan efisien pada kondisi Covid-19 karena mudah dicuci, dibilas, dan […]

Pangdam Jaya Menghadiri Pengukuhan Ketua Menwa Universitas Trisakti Periode 2021-2024
POLHUKAM  

Pangdam Jaya Menghadiri Pengukuhan Ketua Menwa Universitas Trisakti Periode 2021-2024

Daffa Aslam

JAKARTA. Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman, S.E.,M.M., menghadiri acara pengukuhan Ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Komisariat Yon 14 Universitas Trisakti masa bakti 2021-2024, bertempat di Aula A. Yani Markas Kodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No 5 Cililitan Jakarta Timur, Kamis (11/3/2021). Pada upacara pengukuhan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketua Rektor Universitas Trisakti Bapak Prof. […]

Pokja IV TP PKK Pusat Dorong Keluarga PKK Tanggap dan Tangguh Bencana
DESA, FOKUS OTDA  

Pokja IV TP PKK Pusat Dorong Keluarga PKK Tanggap dan Tangguh Bencana

Daffa Aslam

JAKARTA. Kelompok Kerja (Pokja) IV TP-PKK Pusat menggagas dan mendorong Keluarga PKK Tanggap dan Tangguh Bencana (Keluarga PKK Gagah Bencana) dalam program prioritas 2021-2024. Keluarga PKK Tanggap & Tangguh Bencana (Keluarga PKK Gagah Bencana) adalah suatu Desa/Kelurahan binaan PKK untuk mewujudkan keluarga dan lingkungan yang sehat melalui program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. […]

Banyak Persoalan Muncul Imbas Pandemi, Pokja III TP PKK Pusat Usulkan 3 Program Ketahanan Keluarga
KESRA  

Banyak Persoalan Muncul Imbas Pandemi, Pokja III TP PKK Pusat Usulkan 3 Program Ketahanan Keluarga

Daffa Aslam

JAKARTA. Banyak keluarga Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan sebagai imbas pandemi Covid-19, mulai dari aspek kesehatan hingga ekonomi. Merespons hal itu, Bidang Ketahanan Keluarga bersama Kelompok Kerja (Pokja) III TP-PKK Pusat masa bakti 2020-2024 telah berkomiten melalui tiga program dalam mendukung ketahanan keluarga di tengah pandemi. “Kebijakan yang tepat dapat mencegah keluarga Indonesia berada dalam […]

Layanan Adminduk Proaktif 3.180 Warga SAD Dapatkan Dokumen Kependudukan
FOKUS OTDA, PEMDA  

Layanan Adminduk Proaktif 3.180 Warga SAD Dapatkan Dokumen Kependudukan

Daffa Aslam

BATANGHARI. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melayani penerbitan dokumen kependudukan tanpa pandang bulu. Komitmen ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang selalu mendorong jajaran Ditjen Dukcapil di seluruh Indonesia senantiasa proaktif memaksimalkan pemberian pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Pemberian dokumen kependudukan tanpa diskriminasi ini dibuktikan jajaran Dukcapil dengan menggelar […]

Sinergi Kemendagri dan Kemensos Lakukan Pemenuhan Hak Sipil Suku Anak Dalam Jambi
ISTANA  

Sinergi Kemendagri dan Kemensos Lakukan Pemenuhan Hak Sipil Suku Anak Dalam Jambi

Daffa Aslam

JAMBI. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bersama Kemensos berupaya mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) yang akan terintergrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah serius ini ditunjukkan dengan melakukan kunjungan langsung saat perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK) – Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.