Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Lihat Berdasarkan Tanggal
Usai Reses, DPR Siap Bahas Tindak Lanjut RUU PPRT
DPR/DPRD, PARLEMEN  

Usai Reses, DPR Siap Bahas Tindak Lanjut RUU PPRT

JAKARTA. DPR RI siap menindaklanjuti pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Menurutnya, RUU PPRT terlebih dulu akan dibahas dalam agenda Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) usai berakhirnya masa reses 13 Maret 2023 mendatang. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan resminya saat diwawancarai oleh segenap awak media di selasar Gedung […]

Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024
DPR/DPRD, PARLEMEN  

Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024

JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Johan Rosihan mengajak seluruh komponen masyarakat, baik politisi maupun insan pers, untuk menghindari penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam Pemilu 2024. Menurutnya, isu tersebut sudah tidak relevan. Karena itu, ia mengajak untuk fokus menjalankan tugas konstitusi dalam melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. “Saya […]

Legislator Usul Usul BPKH Bayar Penerbangan dengan Dolar Guna Tekan Biaya Haji
DPR/DPRD, KESRA, PARLEMEN  

Legislator Usul Usul BPKH Bayar Penerbangan dengan Dolar Guna Tekan Biaya Haji

JAKARTA. Adanya perbedaan nilai tukar mata uang diduga ikut menjadi salah satu penyebab naiknya komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), khususnya yang terkait dengan penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Maskapai Garuda Indonesia melakukan transaksi biaya penerbangan dalam mata uang dolar. “Ini wacana saya […]

Komisi III Dukung Rencana Penerapan Kembali Tilang Manual
DPR/DPRD, PARLEMEN  

Komisi III Dukung Rencana Penerapan Kembali Tilang Manual

JAKARTA. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merespons rencana Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Santyabudi yang mempertimbangkan penerapan kembali tilang manual. Sahroni pun menyatakan setuju diberlakukan kembali kebijakan tilang manual tersebut, karena rendahnya kedisiplinan pengendara di jalan raya. Menurutnya, hal itu mewanti-wanti masyarakat agar taat aturan selama berkendara. “Selama pemberlakuan […]

DPR Apresiasi Kementan Terkait Program Pemberdayaan Petani
DPR/DPRD, PARLEMEN  

DPR Apresiasi Kementan Terkait Program Pemberdayaan Petani

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengapresiasi program kerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang terus memberdayakan petani melalui penyediaan benih, penyediaan alsintan, jalan usaha tani, unit pengolah pupuk organik, pangan lestari dan program lainya yang memberi dampak positif terhadap perekonomian rakyat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Yohanis Fransiskus Lema dalam rapat kerja […]

Mampu Wujudkan Swasembada Beras, Komisi IV Apresiasi Kerja Keras Mentan SYL
DPR/DPRD, PARLEMEN  

Mampu Wujudkan Swasembada Beras, Komisi IV Apresiasi Kerja Keras Mentan SYL

JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, Nur Aini mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dalam meningkatkan produksi nasional. Padahal menurut dia, anggaran di Kementan makin tipis karena adanya refocusing penanganan krisis pandemi Covid 19. Diketahui, baru-batu ini lembaga penelitian beras dunia, IRRI memberikan penghargaan terhadap sistem ketahanan pangan […]

DPR Harap Hasil Penyelidikan kasus Brigadir J Transparan
DPR/DPRD, PARLEMEN  

DPR Harap Hasil Penyelidikan kasus Brigadir J Transparan

JAKARTA. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengharapkan proses penyerahan hasil penyelidikan kasus Brigadir J kepada ke Tim Khusus (Timsus) Polri berjalan secara transparan.D Bambang Pacul, demikian sapaan akrabnya, berharap proses tersebut berjalan transparan.   “Komisi III DPR RI sama harapannya dengan masyarakat bahwa proses ini dapat berjalan transparan dibuka tuntas sampai tuntas, kita […]

DPRD Kota Depok Gelar Sidang Rapat Paripurna Penyampaian Pokpir APBD Tahun Anggaran 2022
DPR/DPRD, PARLEMEN  

DPRD Kota Depok Gelar Sidang Rapat Paripurna Penyampaian Pokpir APBD Tahun Anggaran 2022

DEPOK KOTA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, kembali menggelar rapat paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kota Depok pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2022, Rabu (15/6/2022), di Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Depok, Jawa Barat. Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra menerangkan, bahwa Pokok Pikiran (Pokir) yang disampaikan merupakan hasil […]

PKS Minta Pemerintah Hitung Ulang Anggaran IKN
DPR/DPRD, PARLEMEN  

PKS Minta Pemerintah Hitung Ulang Anggaran IKN

JAKARTA. Komisi XI DPR RI mengadakan Rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Senin (13/6/2022). Raker kali ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023. Dalam rapat ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangan dan catatannya. Pertama, legislator dari Jakarta […]

Pemerintah Diminta Benahi Mudik Tahun Depan
DPR/DPRD, PARLEMEN  

Pemerintah Diminta Benahi Mudik Tahun Depan

JAKARTA. Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menyampaikan catatan terkait berjalannya mudik dan balik 2022. Syahrul menyebut, masih banyak catatan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah atas penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini. Terkait apa saja yang harus dibenahi untuk arus mudik dan balik tahun mendatang, Syahrul meminta manajemen atau aturan-aturan mudik dibenahi dan tidak […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.