Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

INDEX

Lihat Berdasarkan Tanggal
Kemendagri Sampaikan Hasil Sementara Daerah dengan Nilai Tertinggi Pada Penilaian dan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
FOKUS OTDA, PEMDA  

Kemendagri Sampaikan Hasil Sementara Daerah dengan Nilai Tertinggi Pada Penilaian dan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Rafa Haziq

JAKARTA. Sejumlah pemerintah daerah telah melaporkan hasil inovasinya ke dalam sistem Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Pada penilaian Indeks tahun 2021, daerah diberikan kesempatan untuk melaporkan dan menyampaikan semua data inovasinya untuk dilakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah secara elektronik. Perkembangan data tersebut dapat diakses oleh seluruh daerah. Berdasarkan data sementara yang berhasil dihimpun […]

Aplikasi e-Perda, Dibangun untuk Mengurai Obesitas Regulasi
FOKUS OTDA, PEMDA  

Aplikasi e-Perda, Dibangun untuk Mengurai Obesitas Regulasi

Rafa Haziq

PADANG. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan aplikasi e-Perda Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yang dihadiri langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Jumat (2/07/2021). Dalam sambutannya, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengatakan, aplikasi e-Perda dibangun untuk mengurai obesitas […]

Aplikasi e-Perda, Sebuah Terobosan Atasi Keracunan Regulasi bagi OPD
FOKUS OTDA, PEMDA  

Aplikasi e-Perda, Sebuah Terobosan Atasi Keracunan Regulasi bagi OPD

Rafa Haziq

PADANG. Aplikasi e-Perda merupakan sistem konsultasi seluruh produk hukum daerah berbasis elektronik yang disiapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Layanan berbasis teknologi itu diharapkan membuat rancangan produk hukum daerah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, serta minim penyimpangan. Dalam launching aplikasi e-Perda bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di […]

Penunjukan Plh. Gubernur Papua, Kemendagri Ingin Pastikan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berjalan Lancar
FOKUS OTDA, PEMDA  

Penunjukan Plh. Gubernur Papua, Kemendagri Ingin Pastikan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berjalan Lancar

Rafa Haziq

JAYAPURA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ingin memastikan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar di Provinsi Papua. Hal ini sehubungan dengan ditunjuknya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Papua. “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mempunyai semangat yang sama untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan publik […]

Kepala Badan Litbang Kemendagri Apresiasi Inovasi Pemkab Sumenep
FOKUS OTDA, PEMDA  

Kepala Badan Litbang Kemendagri Apresiasi Inovasi Pemkab Sumenep

Rafa Haziq

JAKARTA. Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi capaian inovasi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Apresiasi tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi pembicara pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kabupaten Sumenep yang digelar secara virtual, Selasa (22/6/2021). Fatoni mengungkapkan, kiprah Kabupaten Sumenep terbilang membanggakan karena berhasil masuk ke dalam 10 besar daerah paling inovatif klaster kabupaten berdasarkan […]

Sutarmidji Optimis Kalbar Geser Kaltim Terkait Kontributor PRDB Terbesar Se-Kalimantan
FOKUS OTDA, PEMDA  

Sutarmidji Optimis Kalbar Geser Kaltim Terkait Kontributor PRDB Terbesar Se-Kalimantan

Rafa Haziq

“Selama menjabat Gubernur, semenjak September 2018 sampai sekarang ini, sudah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,4 triliun sampai Rp2,5 triliun. Artinya, Pemerintahannya sudah bisa meningkatkan pendapatan sebesar Rp700 miliar sampai Rp800 miliar sampai dengan saat ini. Dan saya yakin bisa sampai Rp3 triliun nantinya,” ungkap Gubernur

Sejumlah Daerah Dengan Indeks Inovasi Daerah Terendah
FOKUS OTDA, PEMDA  

Sejumlah Daerah Dengan Indeks Inovasi Daerah Terendah

Rafa Haziq

JAKARTA. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menyampaikan, terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Kelima provinsi tersebut masuk dalam kategori kurang inovatif hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Sedangkan, masih terdapat 55 kabupaten […]

Gelar Sosialisasi, Itjen Kemendagri Dukung Percepatan Izin Berusaha di Daerah
FOKUS OTDA, PEMDA  

Gelar Sosialisasi, Itjen Kemendagri Dukung Percepatan Izin Berusaha di Daerah

Rafa Haziq

JAKARTA. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi terkait kebijakan perizinan berusaha di daerah kepada jajaran pemerintah daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta arah kebijakan Omnibus Law. Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Seminar Online (Webinar) tersebut, secara spesifik membahas Peraturan Pemerintah […]

Bekali Pasangan Bupati/Wali Kota, Mendagri Ingatkan 5 Prioritas Pembangunan 2019-2024
FOKUS OTDA, PEMDA  

Bekali Pasangan Bupati/Wali Kota, Mendagri Ingatkan 5 Prioritas Pembangunan 2019-2024

Rafa Haziq

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan 5 prioritas pembangunan Tahun 2019-2024, kepada pasangan bupati maupun wali kota hasil Pilkada Serentak 2020. Prioritas itu meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, mereformasi birokrasi, serta mentransformasi ekonomi. Kelima prioritas itu merupakan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo. “Bapak Presiden […]

Mendagri Tekankan Kesbangpol Perlu Diawaki SDM yang Andal
FOKUS OTDA, PEMDA  

Mendagri Tekankan Kesbangpol Perlu Diawaki SDM yang Andal

Rafa Haziq

JAWA BARAT. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) perlu diawaki oleh sumber daya manusia (SDM) yang andal. Hal itu disampaikannya secara virtual, dalam Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kesbangpol dalam rangka cegah dini dan deteksi dini pada Tahun Anggaran 2021, di The […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.