Sukseskan Kartu Prakerja, Sinergi Pusat dan Daerah Kian Diperkuat

Pemerintah pusat mengharapkan peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membantu menyukseskan pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Mulai dari sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah hingga menyinergikan Program Kartu Prakerja dengan program Pemda lainnya.

“Hal yang tak kalah penting adalah memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang kesulitan infrastruktur, sarana digital, maupun penyandang disabilitas. Dengan begitu mereka bisa mendaftar maupun mengikuti pelatihan secara daring,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin, Kamis (10/12) di Semarang.

Dalam acara Diseminasi Penguatan Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Rudy menerangkan bahwa dengan adanya ketentuan baru yaitu pendaftaran secara luring semakin menuntut peran aktif Pemda.

Pemda diharapkan bisa membantu masyarakat di daerahnya dalam melakukan pendaftaran Kartu Prakerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

“Saya ingin mengajak semua stakeholders, untuk dapat saling bekerja sama dan bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Utamanya Pemda selaku pemangku kepentingan di daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak,” kata Rudy.

Data mencatat, hingga tanggal 7 Desember 2020, terdapat 43,8 juta pendaftar di situs resmi Program Kartu Prakerja. Jumlah ini berasal dari 514 kabupaten dan kota dari 34 provinsi di Indonesia.

Sementara dari batch 1-11, sudah ada 5,98 juta orang ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja, 5,23 juta orang di antaranya sudah menerima insentif. Selain itu, sudah ada 507.341 orang penerima Kartu Prakerja yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, dalam ekosistem Program Kartu Prakerja, sekarang terdapat 7 Platform Digital dengan total 150 Lembaga Pelatihan, 1.600 Pelatihan Online tergabung di dalamnya.

“Per 7 Desember 2020, sudah ada 5,5 juta orang yang membeli pelatihan dan dari jumlah tersebut sebanyak 5,28 juta penerima telah menyelesaikan pelatihan pertamanya,” imbuh Rudy.

Adapun pelatihan favorit yang paling banyak dibeli oleh peserta adalah pelatihan yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran, teknologi informasi, keuangan, bahasa asing, gaya hidup, manajemen dan perkantoran, pelatihan softskill, dan pelatihan terkait usaha makanan dan minuman.

Rudy pun kembali menegaskan, Program Kartu Prakerja merupakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM melalui pembekalan kompetensi kerja dan/atau kewirausahaan (skilling), peningkatan kompetensi kerja dan/atau kewirausahaan (upskilling), dan alih kompetensi kerja (reskilling) bagi tenaga kerja di Indonesia. (***)

Namun, dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, dilakukan refocusing Program Kartu Prakerja menjadi program semi bantuan sosial. Pasalnya, banyak pekerja yang terkena PHK ataupun dirumahkan.

“Dengan demikian, perlu dilakukan refocusing Program Kartu Prakerja untuk digunakan sebagai jaring pengaman bagi masyarakat pada desil 40% ke atas. Sehingga tujuan program yang semula hanya untuk peningkatan kapasitas ditambah dengan tujuan untuk membantu daya beli pekerja/buruh dan pelaku UMK yang terdampak pandemi Covid-19,” tegas Rudy.

Pemerintah juga telah melakukan perbaikan tata kelola program yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 sebagai penyempurnaan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 menjadi aturan pelaksanaan Perpres tersebut. “Perubahan ini mendorong tata kelola yang lebih baik sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Deputi Rudy.

Di penghujung sambutannya, Rudy berharap melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Program Kartu Prakerja ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman bagi Pemda.

“Sehingga dalam implementasinya masing-masing pemangku kepentingan di daerah mampu menjalankan perannya menyukseskan Program Kartu Prakerja secara optimal,” pungkas Rudy.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menutup acara diseminasi dengan memberi arahan kepada Pemda untuk turut berperan aktif dalam mempelajari mekanisme program Kartu Prakerja sehingga dapat bersinergi dalam menyukseskan Program Kartu Prakerja ke depan.

Turut hadir dalam acara diseminasi kali ini adalah Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko Perekonomian Yulius; Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari; Head of Education Ecosystem PT Telkom Prasabri Pesti; dan Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan (Senior Vice President) PT BNI Persero (Tbk) G.C Koen Yulianto.

Adapun peserta Diseminasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Wilayah Jawa Tengah adalah para Sekretaris Daerah, Kepala Daerah, dan Kepala Disnakertrans Kabupaten, Kota dan Provinsi Jawa Tengah.