Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
DUNIA  

Kisah Pulau Natal, Penduduknya Muslim dan Punya Masjid

AUSTRALIA – Sapa sangka Pulau Natal ini identik dengan Pulau Nasrani? Ternyata tidak, pulau ini terletak di Samudera Hindia sekitar 360 kilometer arah selatan Pulau Jawa. Meski secara geografis dekat dengan Indonesia, atau Christmas Island nyatanya milik Australia. Uniknya, walaupun namanya Natal, tapi sebagian penduduknya adalah Muslim.

Pulau Natal awalnya ditemukan oleh seorang kapten asal Inggris bernama William Mynors pada 1643 Masehi. Karena ditemukan pada momentum Natal, maka pulau ini dinamai Pulau Natal.

Pulau Natal adalah rumah bagi perpaduan budaya, menciptakan komunitas yang beragam, bersemangat, dan ramah.

Mangutip dari Park Australia Gov, Jumat (22/1/2021), Pulau Christmas dihuni sekitar 2.000 penduduk. Mayoritas beretnis Tionghoa, kemudian Australia, disusul Melayu, Inggris dan Irlandia. Sekitar 40% penduduk Pulau Christmas kelahiran Australia. Pulau Natal digunakan sebagai tempat bagi imigran untuk mencari suaka.

Pemerintah Australia pada 2019 membuka pusat pencari suaka setelah sebelumnya ditutup pada 2018 karena protes dari para imigran, karena kondisi mereka yang mencari kepastian akan kewarganegaraan. Nah, di antara para imigran itu terdapat warga Muslim. Islam agama terbesar kedua di sana.

Berdasarkan CIA World Factbook yang dikutip Wikipedia, populasi Muslim di Pulau Natal sebanyak 25 persen dari total penduduk. Sebagian besar merupakan imigran Melayu.

Tapi, etnis Melayu bukanlah kelompok mayoritas. Karena yang mendominasi adalah masyarakat beretnis Tionghoa Hokkien. Itulah sebab Buddha menjadi agama mayoritas di sana.

Meski tak menjadi agama mayoritas, umat Islam di Pulau Natal hidup damai, saling menghargai dengan pemeluk agama lainnya.

Beragam festival budaya Islam pun diizinkan untuk digelar. Pemerintah juga menetapkan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besar di sana.

Umat Muslim di Pulau Natal biasanya beribadah di Masjid Kampong di Flying Fish Cove. Selain Masjid Kampong, ada juga Masjid At-Taqwa yang dikelola oleh Dewan Islam Federasi Australia (AFIC) di Christmas Island.

Sebagaimana di Indonesia dan Malaysia, umat Islam di Christmas Island pun menggelar perayaan Islam tradisional. Peringatan hari kematian, pengajian, khitanan, syukuran, dan perayaan lain pun kerap digelar oleh warga Muslim.

McIntosh, seorang mualaf dan imam tamu dari Indonesia mengajar di sekolah untuk anak-anak Melayu di masjid pulau itu. Melalui ajaran Islam, McIntosh berharap dapat menanamkan rasa bangga dan tujuan pada anak muda Melayu, serta mendapat tempat di Australia modern pada umumnya.

Kita bahas sedikit, mengapa Pulau Natal/ Christmas Island ini secara geografis dekat dengan Indonesia, nyatanya adalah milik Australia.

Begini, karena sebelum Indonesia merdeka, Pulau Natal dikuasai Jepang. Kemudian setelah Jepang takluk dari pasukan Sekutu, pulau ini dikuasai Inggris. Usai Perang Dunia II, Inggris menyerahkan Pulau Natal ke Australia sebagai negara persemakmuran (Commonwealth Country) untuk menjaga.

Semasa Perang Dunia I dan II, Pulau Natal dijadikan sebagai pangkalan militer tentara sekutu terutama Inggris, untuk menghadapi Jepang yang semakin luas mengekspansi wilayah jajahannya.

Jepang kemudian takluk dari tentara sekutu setelah bom atom meluluhlantakkan Kota Hiroshima dan Nagasaki pada 1945.

Setelah Perang Dunia II, Inggris kemudian menyerahkan pulau ini ke Australia untuk menjaganya. Australia merupakan bekas wilayah jajahan Inggris atau dikenal sebagai negara persemakmurannya.

Saat ini, Australia masih menggunakannya untuk kepentingan militer, yang di dalamnya terdapat Inggris dan AS yang bisa memakai akses pulau ini dengan leluasa. Nah, begitulah sekilas tentang Pulau Natal. (berbagai sumber-wins)

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *