Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Beranda PARPOL Meski Kena Gusur, Tommy Soeharto Kerap Sambangi Kantor Partainya
PARPOL, PEMILU  

Meski Kena Gusur, Tommy Soeharto Kerap Sambangi Kantor Partainya

Edwin Sofian

BOGOR – Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah sebesar Rp 56 miliar. Ini karena aset bidang tanah dan bangunan miliknya terkena gusuran proyek pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan.

Petugas keamanan Partai Berkarya, Osmond mengaku kantor yang dimiliki oleh Tommy Soeharto tersebut masih aktif. Bahkan kata dia, beberapa waktu lalu ada kegiatan dan pengurus datang ke kantor ini.

Masih aktif. Beberapa hari lalu masih ada kegiatan di sini,” ujar Osmon kepada JawaPos.com di Kantor Partai Berkarya Jalan Pangeran Antasari, Jakarta, baru-baru ini.

Osmon mengaku, Tommy Soeharto juga sering berkunjung ke Kantor Partai Berkarya tersebut jika adanya kegiatan dengan para kader. “Kalau ada kegiatan Pak Tommy suka datang ke mari (Kantor Partai Berkarya-Red),” katanya.

Pantauan JawaPos.com di lapangan Kantor Partai Berkarya berdiri kokoh dengan cat warna kuning lengkap dengan aksesoris bendera partai.

Pada bagian kanan dan kiri Kantor Partai Berkarya tersebut, sudah rata dan jalan tersebut sudah dibeton. Hanya kantor partai yang identik dengan warna kuning yang berdiri kokoh.

Sebelumnya, pengusaha nasional sekaligus putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, menggugat pemerintah Indonesia sebesar Rp 56 miliar.

Gugatan tersebut dilakukan karena salah satu aset bidang tanah dan bangunan miliknya terkena gusuran proyek pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan.

Properti milik Pangeran Cendana tersebut adalah bangunan kantor seluas 1.034 meter persegi, pos jaga seluas 15 meter persegi, bangunan garasi seluas 57 meter persegi, dan tanah seluas 922 meter persegi.

Ada 5 tergugat dalam gugatan yang dilayangkan Tommy Soeharto di PN Jakarta Selatan antara lain:

1. Pemerintah RI cq Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kanwil BPN DKI Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

2. Pemerintah RI cq Kementerian PUPR cq Kepala Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari

3. Stella Elvire Anwar Sani

4. Pemerintah RI cq Pemda DKI Jakarta cq Pemerintah Wilayah Kecamatan Cilandak

5. PT Citra Waspphutowa. (sumber Jawa Pos)

advertisements
Komentar

Baca Juga

Ini Alasan Gerindra Tak Pakai Kaesang di Pilkada Jawa Tengah
MK Tetapkan Syarat Umur 30 Tahun untuk Cagub-Cawagub Dihitung Saat Penetapan Paslon
Kabar Gembira, Mahkamah Konstitusi Ubah Syarat Pilkada, Anies Potensial Maju Pilgub Jakarta
Menyingkirkan Anies adalah Kejahatan Politik

Rekomendasi untuk kamu

Ini Alasan Gerindra Tak Pakai Kaesang di Pilkada Jawa Tengah

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan partainya telah memutuskan untuk mengusung Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen sebagai pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah 2024, sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait batas usia pencalonan. “Sejujurnya, sebelum ada keputusan judicial review dari MK, kami sudah memutuskan untuk memasangkan Pak […]

MK Tetapkan Syarat Umur 30 Tahun untuk Cagub-Cawagub Dihitung Saat Penetapan Paslon

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Ketetapan itu dituangkan dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang disiarkan kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Selasa (20/08/2024) seperti dilansir CNNIndonesia.com. MK membandingkan aturan di Pilkada Serentak 2024 dengan pemilihan lain. Ada perbedaan […]

Kabar Gembira, Mahkamah Konstitusi Ubah Syarat Pilkada, Anies Potensial Maju Pilgub Jakarta

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Judicial review ini dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa (20/8/2024), seperti dilansir Kompas.com. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak […]

Menyingkirkan Anies adalah Kejahatan Politik

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Masyarakat mulai bereaksi keras atas santernya isu penjegalan terhadap Anies Baswedan agar tidak dapat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak November mendatang. Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) memandang, sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih mendominasi dukungan masyarakat Jakarta sebagaimana tergambar dari berbagai survei yang dilakukan sejumlah lembaga […]

Tegas, Partai Ummat: Tolak PP 28/2024 Jokowi soal Penyediaan Kondom untuk Pelajar

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Partai Ummat menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 26 Juli 2024 lalu. Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam PP tersebut karena mengatur pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, termasuk di dalamnya penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah. “Kami […]

Coklit Pemilih Pilkada di Kabupaten Bekasi Sudah 100 Persen

BEKASI (DesentraLNEWS) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi menyebut tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) untuk Pilkada 2024 sudah mencapai 100 persen. Coklit dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). “Jumat kemarin, 19 Juli 2004, Pukul 8.41 Wib sudah mencapai 100 perseni,” ujar Ketu KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido di Kantor KPU […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *