Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Beranda POLHUKAM Menjaga Batas Negara, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642 Laksanakan Patroli Patok Perbatasan
POLHUKAM  

Menjaga Batas Negara, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642 Laksanakan Patroli Patok Perbatasan

Daffa Aslam

KALIMANTAN BARAT.  Sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) yang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keamanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia, Prajurit TNI Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas Pos Sei Tengah, melaksanakan Patroli Patok di Dusun Sei Tengah, Desa Sebubus, Kec. Paloh, Kab. Sambas, Kalbar.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa, dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Sanggau, Kalbar, Kamis (4/2/2021).

Dansatgas mengungkapkan bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mengamankan wilayah perbatasan yang diimplementasikan diantaranya dengan melaksanakan Patroli Patok.

Patroli Patok kali ini dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Danpos Sei Tengah Sertu Didik bersama dengan 4 orang anggotanya. “Terdapat 89 patok yang menjadi tanggung jawab Pos Pamtas Sei Tengah Satgas Yonif 642/Kapuas yang seluruhnya merupakan Patok Batas Type A,” ujarnya.

“Jarak tempuh dari Pos menuju Patok pertama yakni sekitar 13 km, kemudian dibutuhkan waktu lima sampai dengan enam hari perjalanan pulang pergi untuk mencapai 88 Patok lagi yang menjadi tanggung jawab Pos Pamtas Sei Tengah,” tambah Dansatgas.

Dansatgas mengatakan, tujuan dilaksanakannya Patroli Patok yaitu untuk mengetahui dan memastikan kondisi Patok Batas Negara tidak bergeser ataupun rusak, karena hal ini menyangkut tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Letkol Inf Alim Mustofa menambahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Patroli Patok ini dibutuhkan kondisi fisik yang prima dan mental yang kuat karena medan yang dilalui lumayan berat dan bervariasi seperti melintasi sungai, menyusuri rawa-rawa maupun menerobos hutan yang cukup lebat.

“Prajurit Satgas juga harus memiliki kemampuan bernavigasi, sehingga Patroli Patok dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien,” katanya.

“Melaksanakan tugas operasi, termasuk operasi pengamanan perbatasan ini, merupakan suatu kehormatan bagi kami, untuk itu Prajurit Satgas Yonif 642/Kapuas, akan mengabdikan seluruh jiwa dan raga demi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Dansatgas.(MHD)

advertisements
Komentar

Baca Juga

Megawati Memimpin Pengibaran Bendera Merah Putih di Markas PDIP
Jokowi Tampilkan Teater Para Penjajah yang Bungkam dan Tindas Rakyat
MUI: BPIP Langgar Konstitusi, Ganti Yudian, Revisi Aturan Soal Pakaian dan Atribut Paskibraka
Partai Ummat: Pelarangan Jilbab Tindakan Islamofobia

Rekomendasi untuk kamu

Megawati Memimpin Pengibaran Bendera Merah Putih di Markas PDIP

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri menjadi pembina upacara dalam kegiatan pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka Perayaan Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai, Sabtu (17/8/2024). Komandan Upacara lalu meminta izin kepada Presiden Kelima RI itu untuk memulai Upacara Pengibaran Bendera. Kemudian, Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) […]

Jokowi Tampilkan Teater Para Penjajah yang Bungkam dan Tindas Rakyat

RANGKASBITUNG (DesentraLNEWS) – Penulis buku “Merahnya Ajaran Bung Karno”, Airlangga Pribadi Kusman menyinggung gagasan yang muncul pada 1970an bernama theatre of the oppress (teater kaum tertindas). Menurut Airlangga, gagasan yang ditulis Sastrawan Augusto Boal itu menggambarkan perjuangan Presiden pertama Soekarno alias Bung Karno, yang melawan penindasan oleh penjajah untuk mendorong pembebasan. Ia menilai semangat itu kini sudah berbeda. Hal […]

MUI: BPIP Langgar Konstitusi, Ganti Yudian, Revisi Aturan Soal Pakaian dan Atribut Paskibraka

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersikap tegas atas adanya larangan penggunaan jilbab pada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tahun 2024 ini. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis adalah salah satu petinggi MUI yang bersuara lantang atas kebijakan aneh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang jilbab itu. […]

Partai Ummat: Pelarangan Jilbab Tindakan Islamofobia

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Partai Ummat mengecam adanya pelarangan jilbab terhadap sejumlah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. “Ini merupakan tindakan Islamofobia, intoleran dan diskriminasi yang jelas melanggar aturan, baik aturan agama maupun aturan negara,” jelas Sekjen Partai Ummat Taufik Hidayat dalam pernyataan persnya, Rabu (14/8/2024). Taufik mengatakan, memakai jilbab bagi seorang Muslimah merupakan pelaksanaan aturan agama. […]

Tegas: Permata Ummat Cabut PP 28/2024 Perusak Generasi Bangsa

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Ketua Umum DPP Permata Ummat Euis F. Fatayaty mengkritik aturan yang mengatur tentang penyediaan atau pemberian alat kontrasepsi kepada para siswa sekolah dan remaja. Bagi Euis ini adalah pintu menuju pembolehan seks bebas dikalangan remaja dimana seks tanpa ikatan pernikahan bisa dianggap wajar. “Seks bebas bukan harus diberi solusi dengan pemakaian alat kotrasepsi, […]

Wakil Wantim MUI Tolak PP 28 Terkait Pemberian Kondom kepada Pelajar, Bentuk Legalisasi Perzinahan

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menolak tegas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam PP tersebut karena mengatur pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, termasuk di […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *