Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Gibran Ikut Pilgub DKI Jakarta?

SOLO – Gibran Rangkabuning Raka (Gibran) disebut-sebut berpeluang besar menjadi orang nomor satu di Ibu Kota, mengikuti jejak ayahnya, Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Gibran menegaskan akan lebih fokus untuk menjalani tugas ke depan sebagai Wali Kota Solo. Putra sulung presiden ketujuh itu juga berjanji untuk tidak meninggalkan Kota Bengawan.

FX Hadi Rudyatmo, Walikota Kota solo pun ikut menyanggahnya, ia menilai terlalu dini bicara tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, selaku kader partai, pihaknya menyerahkan hal tersebut ke DPP PDIP.

“Terlalu dini lah kalau kita bicara itu. Karena belum dilantik kok ngomong gubernur. Biar dilantik dulu,” ujar Rudy,Ketua DPC Solo pada Kamis (11/2) seperti dilansir Merdeka.com

Hal itupun dibantah Gibran. “Saya tidak akan ke mana-mana, saya akan fokus di Solo dulu. Di Solo saja belum dilantik kok sudah mikir Jakarta,” ujar Gibran usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Monumen Pers Nasional, Solo, baru-baru ini.

Ketua DPC PDIP Solo itu menyampaikan, terkait pencalonan gubernur, hal tersebut menjadi kewenangan DPP. Dirinya hanya mengurus hingga tingkat kota.

“Saya sebagai pengurus partai, ya seneng-seneng saja kalau ada yang menyampaikan hal seperti itu (menganggap Gibran pantas ikut Pilkada DKI),” katanya.

Rudy menegaskan, keputusan untuk ikut dalam kompetisi Pilkada DKI sepenuhnya menjadi hak yang bersangkutan. Seseorang, dikatakannya, berhak menentukan sikap politik yang menjadi pilihannya.

“Saat ini sikap politiknya ditentukan untuk menjadi wali kota. Kita tidak bisa menahan seseorang untuk menentukan sikap politik yang selanjutnya,” tandasnya.

Rudy menambahkan, jika nantinya Gibran benar-benar meninggalkan Kota Solo untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta, pihaknya tidak terlalu mengkhawatirkannya. Pasalnya Gibran mempunyai wakil wali kota yang bisa menggantikannya. Kondisi tersebut pernah terjadi pada dirinya, setelah ditinggalkan Joko Widodo (Jokowi) yang hijrah menjadi orang nomor satu di pemerintahan DKI Jakarta.

Baru-baru ini nama Gibran disebut-sebut pantas ikut bertarung memperebutkan jabatan Gubernur DKI Jakarta, bersaing dengan Anies Baswedan, gubernur saat ini. Kecurigaan untuk setelan adanya penolakan revisi UU Pemilu.

Bahkan PKS dan Partai Demokrat yang menolak pembatalan revisi UU Pemilu menyampaikan konsekuensi apabila revisi UU Pemilu benar dibatalkan atau ditunda. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan, penundaan RUU Pilkada membuat Pilkada 2022-2023 ditiadakan sehingga menjadi Pilkada serentak 2024.

Menurutnya, pembatalan RUU Pemilu justru memicu banyak masalah dibanding manfaat. Risiko penyatuan semua pemilu di 2024 sangat banyak mudharatya. Kualitas dapat turun jauh dan risiko korban jiwa dari petugas di PPS seperti kasus 2019 dapat terjadi lagi,” katanya.

Selain itu, Mardani menyebut penundaan itu juga merupakan salah satu cara menyingkirkan Anies Baswedan dari kontestasi politik. Sebab jabatan Anies sebagai gubernur berakhir 2022.

“Tanpa Pilkada 2022, Mas Anies dimasukkan kotak pada 2022. Mulai 2022 masuk kotaknya, dia (Anies) dibuat tersingkir,” ujarnya.

Mardani juga menilai peluang anak Jokowi yakni Gibran maju di Pilgub DKI Jakarta apabila digelar 2024 semakin lebar.

“Untuk 2024 semua berpeluang. Mas Anies punya kelebihan ketokohan di tingkat nasional. Gibran kalau sukses di Solo bisa jadi modal,” ucapnya.

Sementara sejumlah tokoh menilai jika Gibran pantas maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Diantaranya, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. Ia menyebut tidak ada tokoh yang bisa menyaingi Anies Baswedan jika Pilkada DKI Jakarta digelar tahun depan.

Belom ada kiprahnya jadi walikota sudah ramai-ramai para calon pengusung ikut menggulirkan jagoan-jagoannya. Ya itulah politik bisa berubah dalam hitungan detik. Kita tunggu saja di Pilkada berikutmya. (WINS),

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *