Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Bang Choi : Pekerjaan Berat Wali Kota Bekasi, Bidang Kesehatan dan Penciptaan Lapangan Kerja

BEKASI, Saat ini Pemerintah Kota Bekasi sedang giat membangun menyusul adanya proyek strategis nasional yang melintas di Kota Bekasi. Proyek strategis tersebut diharapkan tidak tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Proyek strategis nasional yang melintasi Kota Bekasi diantaranya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Light Rail Transit (LRT), Double-Double Track (DDT) KRL Jakarta-Cikarang, Tol Cimanggis-Cibitung, Tol Jakarta Cikampek II Selatan, dan Jalur Rel Kereta Jakata-Surabaya Elevated.
Hal tersbut terungkap pada saat Tim DesentraL GROUP menyambangi kantor Ketua DPRD Kota Bekasi  H. Chairoman J. Putro, B.Eng., M.Si  kamis (11/2)
Bang Choi begitu sapaan akrabnya mengawali pembicaan,  bahwa “kreatifitas dan inovasi warga Kota Bekasi  sebagai pendongkrak dan daya saing daerah dimana daerah-daerah saling berlomba mengembangkan daerah  sebagai modal sosial untuk menciptakan kota yang cerdas”.
Lebih lanjut Politisi PKS ini meminta, eksekutif dalam hal ini Wali Kota Bekasi dan jajarannya mampu merencanakan  dan menseleksi bahkan mampu mengembangkan diri agar muncul suasana yang kondusif ditengah kondisi Covid-19 yang belum selasai. “ini terkait  dengan masalah kesehatan dan masalah ekonomi untuk mengatasi social security atau pengaman social”. katanya
Dalam kesempatan tersebut Bang Choi juga mengungkapkan tentang kesiapan Kota Bekasi mempersiapkan pengembangan infrastruktur transportasi modern dalam rangka  mengatasi  pesatnya pertumbuhan penduduk maupun ekonomi Kota Bekasi.
Diharapkan kedepan Pemkot Bekasi dapat mengembangkan Transportasi yg ramah lingkungan untuk pejalan kaki dan pe-sepeda sembari masyarakat diajak untuk meninggalkan kendaraan mobil dengan cara membangun jalur sepeda, mempersiapkan tempat parkir dan pejalan kaki. ”Kalau di kota modern dunia pesepeda dan pejalan kaki adalah raja, dan ini merupakan kewajiban Pemerintah Kota untuk meng-integrasikan dan  mempercepat pemebangunan sarana dan prasarana yang memadai untuk pesepeda dan pejalan kaki”, lanjutnya.
Menurutnya, kedisiplinan apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi modal  social. Dampak pandemic Covid-19 di bidang ekonomi memang sangat berpengaruh, khususnya bagi UMKM, bukan hanya kurangnya pendapatan namun juga hilangnya pekerjaan. Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi Wali Kota.   Kita harus selalu mengingatkan Wali Kota agar memprioritaskan, jadi tidak hanya bidang kesehatan namun juga program pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru atau mendorong tetap hidupnya UMKM. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, kata pria kelahiran Jakarta, 10 April 1969.
Berkaitan dengan vaksinasi  suami dari Dra. Nasly Sahariah yang sudah dikaruniai 6 putra-putri (4 putra dan 2 putri) masalah vaksin menurutnya, saat ini masih berjalan, sementara permasalahan yang kita hadapi adalah keterbatasan jumlah vaksin yang akan dibagikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu diperkirakan sampai tahun 2024 Covid-19 masih memiliki impeck yang besar terhadap kesehatan dan kebijakan publik di daerah Kota Bekasi.
Namun demikian dikata oleh Ketua bidang pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Jawa Barat 2015 sampai sekarang ini, masyarakat diharapkan bisa mengembangkan ekonominya, meskipun belum  menggembirakan.
Kota Bekasi tegas Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi 2010–2015 ini “siap melakukan refocusing anggaran untuk bisa memperkuat basis social security atau pengaman sosisl karena beban  berat yang dirasakan  masyarakat kecil  dan ini harus diintervensi dengan aturan sosial.
Harapan Kita lanjunya, Pemerinta Kota tidak boleh kendor mengingatkan masyarakat untuk tetap memakai masker serta memberi sanksi kepada masyarakata yg benar-benar nakal yang tidak mau menerapakan protokol kesehatan khususnya pelaku ekonomi, yang karena kelalaiannya dan ketidak patuhannya menyebabkan munculnya simpul baru atau claster Covid-19. Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat tentang Covid-19 ini sebaiknya ditegakkan dengan cara yang humanis, sebab  bisa jadi masyarakat tidak memakai masker kerana tidak mampu membeli masker, oleh sebab itu Pemkot Bekasi diharapkan menyiapkan masker gratis, imbuh Pria yang mempunyai motto ” Bila anda seorang muslim yang shahih maka cukuplah bagi Anda kunci kunci kesuksesan”. Pungkasnya. (MHD)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *