Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Presiden Jokowi : Air untuk Kemakmuran Sikka dan NTT

MAUMERE. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan Bendungan Napun Gete, Selasa (23/02/2021). Bendungan Napun Gete merupakan bendungan ke-3 yang diresmikan Presiden untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Peresmian Bendungan Napun Gete ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pranono Anung, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dan Uskup Maumere Mgr. Martinus Edwaldus.
“Saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya datang ke NTT. Setiap saya datang ke sini sejak awal selalu yang diminta bendungan atau waduk. Dan permintaan itu adalah betul. Jangan minta yang lain-lain, karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air, begitu ada air semua bisa ditanam, tanaman tumbuh, buahnya diambil, daunnya bisa dipakai untuk peternakan karena di NTT juga sangat bagus untuk peternakan,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, rencananya ada 7 (tujuh) bendungan yang akan dibangun di NTT. Saat ini sudah ada tiga bendungan yang sudah selesai, yaitu Bendungan Raknamo di Kabupaten  Kupang di tahun 2018, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu di tahun 2019, dan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka di tahun 2021.
“Alhamdulillah, ini patut kita syukuri tinggal 4, dalam proses. Tapi tadi pagi Gubernur menyampaikan kepada saya minta tambahan dua lagi, padahal Provinsi yang lain paling banyak itu dua atau satu bendungan. Tapi disini memang bendungan sangat dibutuhkan seperti Napun Gete ini, yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati,” terang Presiden Jokowi.
Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Airlangga Mardjono saat menyampaikan laporannya dihadapan Presiden mengatakan, Bendungan Napun Gete memiliki kapasitas tampung 11,2 juta m3 dan  direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 300 hektar. Diharapkan dengan selesainya bendungan ini nanti dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 khususnya di bidang pertanian.
Bendungan Napun Gete selain memiliki luas genangan 99,78 hektar (Ha) juga memiliki keistimewaan yaitu  base flow-nya lebih bagus dari Rotiklot  di Kabupaten Belu dengan kapasitas tampung 3,3 juta m3 dan Raknamo di Kabupaten Kupang yang memiliki kapasitas 13 juta m3.
Selain untuk irigasi, bendungan multifungsi ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku di Kabupaten Sikka sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 m3/detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,1 MW. Bendungan ini juga bermanfaat sebagai lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pembangunan Napun Gete menggunakan biaya APBN sebesar Rp 880 miliar yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero) dengan masa pelaksanaan sejak Januari 2017. Selama masa Pandemi COVID-19, pekerjaan pembangunan bendungan tidak dihentikan untuk menjaga kesinambungan roda perekonomian, terutama penyediaan lapangan kerja bagi kontraktor, konsultan dan tenaga kerja konstruksi beserta kegiatan yang mengikutinya.
Selain tiga Bendungan yang sudah diresmikan Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu dan Napun Gete di Kabupaten Sikka. Dua bendungan tengah dalam konstruksi, yakni Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo tengah dalam masa pelelangan.
Turut mendampingi Menteri Basuki,
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Utama (Dirut) PT Nindya Karya Haedar A Karim, Direktur Produksi & HSE PT. Nindya Karya Firmansyah, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang – Ditjen Sumber Daya Air Agus Sosiawan, Kepala BPJN NTT Muktar Napitupulu, Kepala BP2JK NTT Andi Simil dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan NTT Jublina D. Bunga. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *