Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) Cetak Kader-Kader Loyalis NKRI

JAKARTA. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta Indonesia  Provinsi Jawa Tengah terus bergerak  untuk melakukan konsolidasi Organisi di DPC Gercin Indonesia Kabupaten Pemalang dan DPC Gercin Indonesia Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut di adakan di  Eva Purworejo baru-baru ini dan di hadiri oleh beberapa pengurus DPD Provinsi dan DPC  Kabupaten Tegal dan Pemalang  ,”Kata Bung Kusmanto Ketua DPD Gercin Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Kusmanto menjelaskan bahwa,”Dalam pertemuan konsolidasi tersebut kami mengadakan pembekalan organisasi kepada Ketua dan Pengurus DPC Kabupaten Tegal dan DPC Kabupaten Pemalang.

Pembekalan ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi bersama tentang Organisasi Gerakan Rakyat Cinta Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga terciptalah Kader–Kader muda yang nasionalis dan memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa cinta kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”Jelas Bung Kusmanto.

Kusmanto juga menambahkan bahwa,”Untuk membentuk dan mendistribusikan kader – kader muda dari Gercin di semua tingkatakan sosial yang ada memang tidak lah muda di butuhkan komitmen bersama yang kuat serta loyalitas dan intergritas yang tinggi.

Agar dapat melahirkan  kader yang handal dan memiliki jiwa kepemimpinan yang nasionalis dalam membangun Bangsa dan Negara,”Tambahnya.

Kusmanto juga berharap bahwa,”Setelah pertemuan konsolidasi organisasi dan pembekalan kepada Ketua dan pengurus DPC Gercin Indonesia Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang .

Agar supaya dua DPC Gercin tersebut bisa secepatnya di lantik dan bisa mengimplementasi program kerja yang telah di susun,”Harap Kusmanto

Sementara itu, di lain lokasi, Ketua Umum Gerakan Cinta Indonesia (Gercin), Hendrik Yance Udam melantik dan mengukuhkan pengurus DPD Gercin Provinsi Papua. Pelantikan itu, berlangsung di salah satu hotel Kota Jayapura.

Hendrik Yance Udam mengatakan, pelantikan ini merupakan momen tepat untuk mempertegas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di tanah Papua.

Karena Gercin merupakan salah satu organisasi masyarakat yang dibentuk untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala bentuk perpecahan. Kepengurusan Gercin bahkan telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia seperti Jambi, Sulawesi Selatan, Jakarta, Sumatera Utara,Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja.

Ungkapan Ketum Gercin tersebut diperkuat lagi oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPD Gercin Indonesia) Provinsi Papua Budi Gatot Andre Irreuw mengatakan bahwa, mendukung kebijakan Pemerintah Pusat. Terutama untuk melanjutkan pelaksanaan Otonomi Khusus Jilid 2, demi keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua.

“Kami mendukung langkah Pemerintah Pusat melakukan Otsus Jilid II di Provinsi Papua dan Papua Barat demi kemajuan dan keberlangsungan percepatan pembangunan di bumi cendrawasih,” Kata Irreuw Tokoh Pemuda Papua ini, dalam konferensi Pers di salah satu Hotel di Kota Jayapura, Kamis (18/02/2021).

Aktivis muda Papua ini juga menerangkan, DPD Gercin Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat akan melakukan langkah-langkah preventif, yaitu dengan mengawasi dan mengawal pelaksanaan Otsus Jilid 2 agar terbebas dari praktek KKN untuk keberlangsungan hidup dan kesejahtraan Generasi penerus yang ada di Tanah Papua.

Irreuw menambahkan bahwa, DPD Gercin Indonesia Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Hal ini sebagai bentuk nyata dari cinta tanah air bangsa dan negara serta senantiasa melestarikan adat istiadat, serta budaya asli Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya bangsa Indonesia,” tambah Irreuw.

Irreuw berharap, agar supaya kader-kader Gercin Indonesia Se -Provinsi Papua dan Papua Barat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa serta tidak terpengaruh dengan ajakan provokasi.

“Kitab harus melawan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat memecah bela persatuan dan kesatuan Negara Kesatuwn Republik Indonesia,” harap Irreuw.

Dukungan pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Jilid II di Provinsi Papua terus mengalir. Kali ini datang dari DPD Gercin (Gerakan  Rakyat Cinta Indonesia) Provinsi Papua.

Dukungan ini dibuktikan dengan  Gercin mendeklarasikan dukungan pelaksanaan Otsus Jilid II itu pada Rabu (17/1/21) di Hotel Sahid Papua, yang dibacakan oleh Ketua DPD Gercin Papua Budi Gatot Andre Ireuw.

Deklarasi dukungan Otsus Jilid II mendapat dukungan dari Ketua Umum Gercin Pusat Hendrik Yance Udam.

“Kami gerakan cinta NKRI dengan ini menyatakan bahwa mendukung kebijakan pemerintah untuk melanjutkan Otsus Papua Jilid II demi keberlanjutan pembangunan tanah Papua,” kata Budi Gatot, Kamis (18/02/21).

Selain itu, lanjut Budi Gatot, Gercin akan mengawasu dan mengawal pelaksanaan Otsus Jilid 2. Tujuannya supaya terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Ini demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat serta generasi penerus Papua,” ucapnya.

Budi Gatot mengajak masyarakat Papua agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak terpengaruh dengan ajakan dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memecah belah NKRI

“Setia kepada NKRI sebagai bentuk cinta tanah air, serta senantiasa melestarikan adat dan budaya asli Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya bangsa Indonesia,”ungkapnya.

NKRI jangan sampai tinggal nama dan itu tergantung kita semua. Kalau lengah dan membiarkan kelompok radikal, atau kita tak peduli terhadap gerakan mereka, tidak tertutup kemungkinan sejarah akan berulang, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Ini belum terlambat, oleh karenanya Gercin mendukung NKRI secara utuh. Selamat berjuang. (WIN)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *