Saran Ahok Biar Jakarta Nggak Banjir

JAKARTA. Banjir Jakarta sudah tidak asing lagi di saat musim penghujan ini, kambing hitamnya selalu Bogor sebagai pengirim banjir, karena posisinya sebagai hulu sungai. Dalam hal ini Bima Arya (Walikota Bogor) pun ikut mengomentarinya

Menurut Bima, “ada banyak faktor penyebab banjir di ibu kota, bukan melulu karena limpahan air dari Bogor. Aliran air dari hulu memang menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta, tapi jika tinggi muka air di Bendung Katulampa Siaga 1. Pada Sabtu (20/1) kemarin, tinggi muka air di Bendung Katulampa hanya Siaga 3,” kata Bima Arya di Kota Bogor, Minggu (21/2), seperti dilansir dri Detik.com.

“Penyebab banjir di Jakarta, di antaranya juga dipengaruhi oleh kondisi DAS Ciliwung ke Jakarta, yang banyak dibangun rumah liar, banyak sampah dan limbah, dan terjadi pendangkalan,” katanya.

Persoalan banjir di Jakarta, kata dia, tidak bisa diselesaikan sepihak dan dalam waktu singkat, tapi harus bersama dari hulu sampai hilir, dan membutuhkan proses yang tidak sebentar. “Penanganan persoalan banjir di Jakarta tidak bisa parsial dan temporer saat musim hujan saja,” katanya.

Masalah banjir Jakarta  ini seolah olah seperti baru terjadi saat ini, padahal ini terus berulang-ulang setiap tahun. Makanya tak aneh jika kerja para pemimpin daerah di wilayah Jabodetabek  dalam menangani bencana banjir yang tak kunjung membaik selalu dipertanyakan.

Bukannya melakukan evaluasi, para pemimpin daerah justru saling tuding dan tidak menemukan jalan keluar hingga sekarang.

Dalam persoalan ini Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ikut nimbrung terkait banjir Jakarta. Banyak yang membandingkan cara Ahok menangani banjir saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dengan Anies Baswedan yang kini menjabat. Apa kata Ahok soal penanganan banjir?

Ahok mengatakan, perlu gerak cepat untuk mengatasi banjir. Dari pemerintah pusat misalnya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, mesti segera menyelesaikan normalisasi sungai. Sedangkan Pemprov DKI mesti membenahi daerah aliran sungai (DAS).

“Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar,” kata Ahok saat dihubungi, Sabtu (20/2/2021)

Ahok mengatakan, saat menjabat, dirinya tidak segan-segan melakukan penertiban. Bangunan yang berdiri di DAS dibongkar demi mengatasi banjir.

“Di Jatinegara ada ruko yang terpaksa kami bongkar, apalagi rumah-rumah tanpa izin dan menduduki DAS,” ucapnya.

Ahok mengatakan, jika nantinya Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban di DAS, warga yang terdampak juga bisa diberi solusi. Misalnya saja dengan membangun rusun dengan harga terjangkau.

“Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah. Disuruh beli rakyat gaji UMP apalagi gaji nggak menentu, mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen. Jangankan DP 0 persen, kalau gaji UMP, mana bisa cicil pokoknya,” ujarnya.

Kembali terkait penanganan banjir, Ahok menyatakan sebaiknya Anies dan jajaran mengikuti dan menjalankan saja program yang sudah ada.

“Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok. Itu sudah ada sejak zaman Pak Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY. Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah harus memikirkan apa program-program karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap. Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada. Dan jika tidak ada perubahan kajian program yang ada, tinggal kerjakan saja,” ujar Ahok.

Ahok menyatakan, saat dulu menjabat, dirinya melakukan langkah-langkah mengatasi banjir dan kemacetan berdasarkan kajian-kajian yang sudah ada. Meski tidak populis, misalnya melakukan penggusuran, kebijakan itu tetap dia laksanakan secara profesional.

“Semua dilakukan untuk bereskan transportasi, banjir dan mengadministrasikan keadilan sosial saja. Bukan soal populer atau tidak. Ini soal menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan dan profesional atau tidak selama menjabat,” sambung Ahok.

Ahok berharap program-program yang sudah dirancang untuk mengatasi banjir di Ibu Kota bisa dilaksanakan. Jika tidak, pertanyaan yang sama soal bagaimana cara mengatasi banjir Jakarta akan berulang di tahun mendatang dan tahun-tahun berikutnya.

“Nanti tahun 2022 akan nanya yang sama lagi jika program atasi banjir tidak dilaksanakan. Penggalian lumpur yang program Bank Dunia itu harus dikerjakan agar volume tampungan air lebih besar. Sebagian tanah di Jakarta bisa dibuat sumur resapan, tetapi sebagian besar tidak bisa karena air laut sudah masuk dan jenis lapisannya beda. Tanya saja sama ahli geologi tentang tanah di Jakarta,” jelasnya.

Ahok juga menyampaikan rasa simpatinya terhadap masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, yang terdampak bencana termasuk banjir. Dia berharap semua juga berhati-hati karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19.

“Tetap usahakan prokes (protokol kesehatan) COVID-19,” ucap sosok yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina ini. (WIN)