Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Solusi Air Untuk Warga Serang Telah Terjawab, Setelah Bendungan Sindangheula Diresmikan Jokowi

SERANG. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad meresmikan Bendungan Sindangheula yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (4/3/2021).
Presiden mengatakan, Bendungan Sindangheula yang dibangun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. “Dengan kapasitas 9,3 juta m3, bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare (ha) sawah di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten. Sehingga kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah bagi petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup agar semakin produktif dalam menjaga ketahanan pangan,” kata Presiden.
Ditambahkan Presiden Jokowi, manfaat kedua Bendungan Sindangheula juga untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. “Bendungan ini mampu menyediakan air baku hingga 0,80 m3/detik. Ini sudah mulai digunakan oleh Provinsi Banten sebesar 0,40 m3/detik,” ujarnya.
Manfaat ketiga Bendungan Sindangheula dikatakan Presiden, juga bermanfaat untuk  mereduksi banjir hingga 50 m3/detik dari Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian yang biasa meluap menggenangi Kabupaten Serang dan sekitarnya saat intensitas hujan tinggi. “Keempat bendungan ini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik sebesar 0,40 MW sehingga dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Banten,” tutur Presiden.
Presiden juga menyatakan bendungan ini memiliki potensi besar untuk destinasi wisata baru di Provinsi Banten. “Saya minta Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan serta menjaga bendungan ini untuk kesejahteraan masyarakat,” pesan Presiden.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, keberadaan Bendungan Sindangheula perlu dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata air di Banten. “Saya kira nanti Bendungan Sindangheula akan menjadi area wisata karena dekat sekali dengan Kota Serang. Mudah-mudahan dengan adanya tol dari Serang ke Panimbang pasti akan lebih mudah dijangkau,” kata Menteri Basuki.
Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menyatakan, Bendungan Sindangheula merupakan satu dari 18 bendungan yang telah selesai konstruksinya dan diresmikan pada periode 2015-2020. “Untuk fungsi irigasinya sendiri sudah dimanfaatkan sejak 2020 lalu, dan berhasil menaikkan Indeks Pertanaman (IP) dari 120% ke 180%,” ujarnya.
Jarot juga menyatakan terima kasih kepada Pemprov Banten yang telah berinisiatif membangun instalasi pengolahan air baku (water treatment) yang bersumber dari Bendungan Sindangheula. “Pemprov sudah membangun water treatment berkapasitas 400 liter/detik dan membangun intakenya di bendungan ini,” tuturnya.
Pembangunan Bendungan Sindangheula  dikerjakan dari tahun 2015 hingga 2019 oleh PT PP dan PT Hutama Karya (Persero) dengan total biaya sebesar Rp 458 miliar.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Dirut PT Hutama Karya Budi Harto, Direktur Operasi II PT. PP M. Toha Fauzi, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung,  Cidurian (BBWSC 3) Banten Sahroni Soegiharto, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wida Nurfaida, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten Rozali Indra Saputra dan Kepala BP2JK Hamdi. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *