![advertisements](https://desentral.news/wp-content/uploads/2024/02/Palestina-Kiri-2.jpeg")
JAKARTA. Jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menemui Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Jum’at pagi (19/03/2021). Dalam kesempatan ini, Pengurus Apkasi melaporkan persiapan kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) V yang rencananya akan diselenggarakan pada 25 Maret 2021 di Jakarta.
Dalam keterangan persnya usai diterima Mendagri, Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas menyatakan, sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi, pengurus Apkasi melaporkan kepada Mendagri bahwa kepengurusan masa bakti 2015-2020 yang ia pimpin telah usai melakukan tugas. Untuk itu, kata dia, perlu diselenggarakan Munas V Apkasi, dengan salah satu agenda utamanya adalah memilih kepengurusan yang baru.
“Kami meminta ke Bapak Mendagri untuk memfasilitasi agar Bapak Presiden berkenan membuka acara Munas Apkasi pada 25 Maret 2021,” ujar Azwar Anas didampingi Sekjen Apkasi Najmul Akhyar, Wakil Ketua Umum Sokhiatulo Laoli dan Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Wakil Bendahara Umum Ratu Tatu Chasanah serta Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.
Azwar Anas menambahkan, kegiatan Munas V Apkasi 2021 yang mengusung tema “Penguatan Kapasitas Daerah dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Kolaborasi Pusat, Daerah dan Swasta dengan Dukungan Kebijakan yang Berpihak” akan diselenggarakan secara hybrid di Hotel Indonesia Kempinski dan virtual yang bisa diikuti dari daerah masing-masing. Apkasi, imbuh Anas, bermaksud mengundang Mendagri dalam kegiatan Munas V 2021 sekaligus mengukuhkan kepengurusan Apkasi yang baru masa bakti 2021-2026.
Dalam kesempatan berbincang santai dengan Mendagri lebih dari dua jam, dimanfaatkan juga untuk mendiskusikan berbagai masalah penting di daerah, di antaranya isu turunnya dana transfer ke daerah dan masalah refocusing anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Beberapa rekan-rekan bupati merasa galau di mana di satu sisi masyarakat di daerah berharap tinggi dengan terpilihnya para bupati, baik yang petahana maupun yang baru terpilih, namun di sisi lain kondisi di lapangan cukup menantang dikarenakan PDB ngepres akibat dana transfer pusat berkurang dan banyak PAD di beberapa daerah yang tidak memenuhi target karena kondisi pandemi yang masih kita rasakan hingga saat ini,” imbuh Anas.
Adapun hal lain yang juga didiskusikan bersama Mendagri adalah upaya peningkatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Kami memandang layanan SIPD ini harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas SDM serta infrastruktur jaringan internet yang lebih stabil lagi di daerah,” tukasnya.
Azwar Anas juga menyampaikan, sebelum dilangsungkannya Munas, Apkasi juga telah menyelenggarakan kegiatan Pra Munas yang diisi dengan diskusi panel menghadirkan narasumber Dirjen Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kamis (18/03/2021) secara virtual. “Kami berharap anggota Apkasi bisa memberikan masukan-masukan terkait persoalan daerah maupun substansi organisasi yang nanti dibahas dan disahkan di Munas V Apkasi sebagai rekomendasi Apkasi ke pemerintah pusat,” katanya. (RUL)
