Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Beranda BERITA Kemendagri Perkuat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik
BERITA  

Kemendagri Perkuat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Rafa Haziq
JAKARTA. Guna memperkuat pengelola pengaduan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dengan melibatkan pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik dari 34 provinsi, di Hotel Harris Vertu, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).
Dalam laporannya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, untuk mendukung pelayanan publik agar lebih optimal, dibutuhkan kerja sama antar berbagai pihak, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Kemendagri, kata dia, sebagai koordinator pembina dan pengawas penyelenggaran pemerintahan di daerah, memandang koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan hal penting. Sebab, pengaduan yang disampaikan masyarakat, sangat berkaitan langsung dengan pemerintah daerah.
Benni menjelaskan, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mentransformasi kegiatan pelayanan publik. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan terpercaya. Salah satu upaya perbaikan pelayanan publik tersebut, yakni dengan dibukanya akses secara luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahap penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.
Ia menjelaskan, akses tersebut hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis online, dengan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). “Aplikasi ini merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan,” katanya.
Tujuan kegiatan rapat koordinasi ini, kata Benni, adalah untuk menyampaikan evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan publik melalui SP4N LAPOR Tahun 2020 dari pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga akan mengidentifikasi upaya pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian pengaduan pelayanan publik sesuai road map SP4N LAPOR Tahun 2020-2024.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen dan langkah nyata percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat oleh pemerintah daerah. “Serta dapat teridentifikasi tantangan, hambatan, dan peluang dalam pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah,” harap Benni.
Untuk meningkatkan  pemahaman para peserta, Kemendagri menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. (RUL)
advertisements
Komentar

Baca Juga

UBN Bertemu Zakir Naik di Malaysia, Rencanakan Agenda Dakwah di Indonesia
Inovasi Layanan Publik Indonesia Rebut Penghargaan UNPSA 2024
PB SEMMI Minta Presiden Bentuk SATGAS bongkar Aktivitas Gelap Ditjen BC
Innalillahi Turut Berduka, Prof. Salim Said Meninggal Dunia

Rekomendasi untuk kamu

UBN Bertemu Zakir Naik di Malaysia, Rencanakan Agenda Dakwah di Indonesia

PUTRAJAYA (DesentraLNEWS) – Pimpinan Perkumpulan AQL KH Bachtiar Nasir atau karib disapa UBN berkesempatan bertemu kristolog dan penceramah internasional Zakir Naik, Senin (2/9/2024). Pertemuan berlangsung di kediaman Zakir Naik di Malaysia. Pada pertemuan itu, selain UBN, hadir pula Husein Gaza dan Koh Hani. Kemudian Ramadan Abu Jazar, adik dan ayahnya dan Abu Ubaid tim International […]

Inovasi Layanan Publik Indonesia Rebut Penghargaan UNPSA 2024

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Dua inovasi pelayanan publik Indonesia mendapatkan penghargaan di tingkat dunia. Inovasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemkot Semarang berhasil menorehkan prestasi pada ajang bergengsi United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2024. Inovasi SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) dari KLHK memenangkan kategori khusus “Tackling Climate Change”. Sedangkan inovasi SAN […]

PB SEMMI Minta Presiden Bentuk SATGAS bongkar Aktivitas Gelap Ditjen BC

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Pengurus Besar serikat mahasiswa muslimin indonesia (PB SEMMI) melakukan Aksi demonstrasi di depan kantor direktorat jenderal Bea cukai (Ditjen BC) kementrian keuangan. Aksi ini adalah bentuk keseriusan PB SEMMI menyoroti penguapan pendapatan negara yang terjadi di direktorat jenderal Bea cukai (Ditjen BC) kementrian keuangan. Berbagai macam pelanggaran sudah lama terjadi di lembaga […]

Innalillahi Turut Berduka, Prof. Salim Said Meninggal Dunia

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Tokoh pers dan perfilman nasional, Prof. Salim Said (80), meninggal dunia setelah sempat dirawat di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Sabtu (18/05/2024) pukul 19.33 WIB. Kabar meninggalnya pengamat politik dan militer itu dikonfirmasi oleh istrinya, Herawaty, dalam pesan singkat yang diterima sejumlah wartawan di Jakarta, Sabtu (18/05). Dalam pesan yang sama disebutkan jasad almarhum […]

BSI Maslahat dan Bank BSI Salurkan Bantuan untuk Penyintas Banjir Bandang Luwu Sulsel

MAKASSAR (DesentraLNEWS) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk melalui BSI Maslahat menyalurkan bantuan kepada Penyintas Banjir Bandang Luwu Sulsel. Bantuan yang diberikan meliputi air mineral, popok bayi, kebutuhan wanita, makanan siap saji dan instan, serta kebutuhan dapur umum. Bantuan ini dalam rangka respons cepat terhadap bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi […]

Brigadir Ridhal Jadi Pengawal Pengusaha Sejak 2021 Tanpa Izin

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Kompolnas mempertanyakan soal prosedur Brigadir Ridhal Ali Tomi alias RAT yang mengawal pengusaha di Jakarta sejak 2021 yang disebut tanpa izin. Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan semestinya pimpinan Brigadir Ridhal mengetahui hal tersebut dan tidak bisa disebut tanpa izin. “Seharusnya sebagai pimpinan yang baik, pimpinan mencari dong, anggotanya ke mana? Masa 2 […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *