Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Kementerian PUPR Lakukan Sejumlah Langkah Tanggap Darurat Bencana Banjir NTT dan NTB

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan upaya tanggap darurat akibat bencana banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di  Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Banjir di NTT terjadi pada Minggu (4/4/2021) dan di NTB terjadi pada Jumat (2/4/2021) disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi hingga ekstrem akibat La Nina.
“Saya minta Menteri PUPR untuk mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat. Jika jalur darat masih sulit ditembus percepat pembukaan akses melalui laut dan udara. Saya juga minta untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak. Saya lihat ada beberapa jembatan yang rubuh, akses jalan juga dipulihkan agar logistik dan bahan bakar bisa segera kita salurkan ke masyarakat yang menjadi korban bencana,” ucap Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Penanganan Bencana di Provinsi NTB dan NTT, Selasa (6/4/2021).
Dikatakan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan yang juga juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja, Kementerian PUPR berupaya untuk melaksanakan perintah Presiden tersebut dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia, alat berat dan personil yang berada di kantor-kantor balai di NTB dan NTT. “Kami juga akan didukung oleh mitra kerja yang sedang bekerja di proyek-proyek infrastruktur terdekat,” ucapnya.
Hujan dengan intensitas ekstrem di NTT menyebabkan hampir seluruh wilayah terkena bencana banjir. Wilayah terdampak paling parah yakni di Kabupaten Malaka, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sumba Timur, Flores Timur dan Lembata. Selain menggenangi permukiman, banjir ini juga menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur sumber daya air, jalan dan putusnya jembatan.
Kerusakan infrastruktur sumber daya air di antaranya pergeseran pada armour blok beton bangunan Pengaman Pantai Namosain, kerusakan longsor tembok penahan tanah sepanjang 50 meter di Bendungan Manikin, kerusakan tanggul pengendali banjir Sungai Malibaka sepanjang 80 meter dan longsor 30 meter pada sandaran kiri Bendungan Rotiklot.
Sementara pada infrastruktur jalan dan jembatan salah satu jalan yang rusak yakni Ruas Batas Kabupaten Manggarai – Gako sepanjang 50 meter. Beberapa jembatan yang terputus yakni Jembatan Kambaniru, Jembatan Talimetan dan Jembatan Harekaen Kaputu.
Longsoran pada badan jalan di antaranya terjadi di km 35 – Batas Kota Waingapu, penanganan dilakukan dengan perkuatan lereng. Selanjutnya terjadi di Waikabubak – Batas Kabupaten Sumba Timur sepanjan 145 meter dengan penanganan perkuatan tebing dan lereng. Sementara untuk longsoran pada tebing dan lereng akan dilakukan perbaikan berupa perkuatan lereng, tebing serta dinding penahan tanah.
Secara umum penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan Kementerian PUPR dilakukan dengan inventarisasi kerusakan, pemasangan tanda bahaya pada lokasi longsor di badan jalan, pembersihan lumpur badan jalan nasional di Pulau Lembata. Sementara penanganan tindak lanjut diantaranya penempatan Tim Disaster Relief Unit di Pulau Adonara dan Pulau Lembata. Kemudian pemasangan jembatan darurat di Pulau Adonara dan Pulau Lembata dengan bentang minimal 40 meter.
Untuk mempercepat upaya tanggap darurat Kementerian PUPR juga tengah mobilisasi alat berat ke Kabupaten Flores Timur berupa 2 unit excavator, 1 unit mini excavator, 5 dump truck, 1 unit loader, 1 unit grader, 1 unit water tank dan 2 unit vibratory roller. Sementara pengiriman alat berat ke Kabupaten Lembata berupa 3 unit excavator, 1 unit loader, 15 unit dump truck dan 1 unit motor grader.
Di samping itu, untuk distribusi kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi Kementerian PUPR juga mengirimkan bantuan yang meliputi tangki air, hidran umum, mobile toilet dan tenda darurat.
Sementara wilayah NTB yang tergenang banjir adalah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Hujan ini menyebabkan kerusakan di sejumlah bendung, di antaranya Bendung Parado rusak ringan, Bendung Ompu Ridu rusak sedang, Bendung Ncangkai dan Bendung Ompu Java. Hujan ini jug menyebabkan banjir di sembilan titik jalan nasional sepanjang 2.150 meter, yakni di lima titik Ruas Jalan Sila – Talabiu, dua titik di Ruas Jalan talabiu dan dua titik di Ruas Jalan Batas Kota Dompu – Sila.
Di samping itu terdapat enam jembatan rusak yakni Jembatan Leu, Jembatan Rade, Jembatan Woro, Jembatan Campa, jembatan Sig Rato dan Jembatan Rasabo. Penanganan tanggap darurat yang dilakukan yakni mobilisasi 6 mobil tangki air, pembersihan sedimentasi dan material bawaan banjir pada jalan dan jembatan serta inventarisasi kerusakan. Sementara penanganan tindak lanjut dengan normalisasi dan perkuatan tebing sungai yang rusak. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *