Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Dasar Pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang, Berdayakan Tenaga Kerja Lokal dan Prioritaskan Produk Dalam negeri

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah, Rabu (21/4/2021). Pembangunan KIT Batang merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan  pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi COVID-19, juga sebagai pengembangan kawasan ekonomi baru di wilayah Batang khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengembangan KIT Batang secara keseluruhan seluas 4.300 hektar dan saat ini hampir selesai seluas 450 hektar dan siap digunakan untuk investasi berkaitan dengan teknologi.
“Saya berharap segera dapat dibangun dan bisa dipakai untuk dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya serta membuka peluang seluas-luasnya, sehingga juga ada arus modal masuk atau capital inflow pada Negara kita untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita,” kata Presiden Jokowi.
Dalam mendukung percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, Kementerian PUPR secara terpadu telah memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti konektivitas, air baku dan air minum, pengelolaan sampah dan sanitasi serta penyediaan perumahan melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam proses pembangunan infrastruktur KIT Batang diharapkaan semaksimal mungkin memanfaatkan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri. “Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau kalaupun produk dari luar, harus punya pabrik di sini,” tegas Menteri Basuki.
Infrastruktur yang dibangun di antaranya pembangunan simpang susun akses menuju KIT Batang yang terhubung dengan Jalan Tol Batang-Semarang. Akses KIT Batang dibangun sepanjang 3,1 km dengan anggaran Rp 450 miliar, progresnya saat ini 49%. Kemudian pembangunan jalan kawasan 1A sepanjang 4 km dan Jembatan Kali Mata Air sepanjang 120 meter dengan biaya Rp 185 miliar. Kontraktor pelaksana proyek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan progres fisik 45%.
Dukungan konektivitas juga dilakukan dengan membangun jalan kawasan Ruas 1B sepanjang 3,6 km dan Jembatan Kali Kembar sepanjang 80 meter. Infrastruktur ini dibangun dengan biaya APBN sebesar Rp 163 miliar dengan kontraktor PT PP-MO (KSO) sesuai kontrak pekerjaan Desember 2020-Juni 2021.
Di bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ditjen SDA menyiapkan pembangunan Bendung Singai Urang seluas 29,32 m3  dan Bendung Kedung Langgar seluas 142 hektar untuk memenuhi kebutuhan air baku serta penanganan drainase di 4 titik, yakni Mata Air sepanjang 400 meter, Brontok 770 meter, Pelabuan 861 meter, dan Pesanggrahan 100 meter. Progres fisik pembangunan drainase sudah mencapai 8%.
Di lokasi KIT Batang, Kementerian PUPR juga menyiapkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berkapasitas 35 ton/hari, Sistem Penyediaan Air Minun (SPAM) berkapasitas 285 liter/detik, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 18.000 m3/hari.
Kementerian PUPR juga membangun 10 tower Rumah Susun (Rusun) bagi pekerja di kawasan KIT Batang setinggi 5 lantai dengan  luas 5.735 m2 dengan kapasitas 257 orang per tower. Kehadiran Rusun yang lokasinya dekat dengan tempat kerja diharapkan dapat  memberikan nilai efisiensi tinggi bagi para pekerja.
Turut hadir dalam kunjungan, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan PUPR Endra S, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY Satrio Sugeng Prayitno, Kepala BBWS Permali Juana Muhammad Adek Rizaldi, Kepala Balai Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng Cakra Nagara, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Mulya Permana. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *