Tangani Pandemi, Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Keberadaan Forkopimda

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah selaku ketua Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) untuk memanfaatkan keberadaan forum tersebut. Harapannya agar terbangun kekompakan dan sinergisitas dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan di daerah, termasuk saat penanganan pandemi Covid-19, saat memberi laporan pada Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021 secara virtual, Senin (17/5/2021).

Mendagri menekankankan, hal – hal yang berulang-ulang telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda pada saat rapat koordinasi sebelumnya yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Perekonomian yang melibatkan kementerian/lembaga, TNI/Polri, para gubernur terkait evaluasi dan update data situasi dan memberikan arahan bagi jajaran daerah, baik untuk mengevaluasi PPKM sebelumnya dan membahas apa substansi PPKM di tahap berikutnya.

Pertama, ada 4 indikator pengendali pandemi Covid-19 harus menjadi menu sarapan pagi bagi seluruh kepala daerah dan Forkopimda, yaitu: tren angka positif atau positive rate yang harus diupayakan turun kurvanya, angka kesembuhan atau recovery rate yang harus naik, angka kematian atau fatality rate yang harus terus menurun, dan angka ketersediaan tempat tidur pasien Covid-19 atau Bed Occupancy Ratio BOR yang harus di bawah 50%. Oleh karenanya, penanganan Covid-19 memerlukan kebersamaan lintas stakeholder, terutama dalam mengendalikan masyarakat.

Kedua, kepala daerah sebagai pimpinan Forkopimda atau forum komunikasi pimpinan daerah agar benar-benar memanfaatkan forum ini, sehingga kompak dan sinergi dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan di daerah, penanganan krisis ini memerlukan kebersamaan banyak stakeholder, terutama dalam mengendalikan masyarakat atau social control.

Sampai saat ini, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dinilai mampu mengendalikan laju pandemi. Kendati demikian, Mendagri menegaskan, semua pihak perlu tetap waspada karena kondisi begitu dinamis. Pasalnya, kondisi Indonesia dapat dipengaruhi oleh situasi negara lain. “Situasi negara lain dapat berpengaruh terhadap negara kita, dan situasi di suatu daerah dalam negara kita dapat berpengaruh terhadap daerah lain,” katanya.

Mendagri mengungkapkan, Kemendagri bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap minggu melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan memperbarui situasi terkini di daerah. Mendagri berpendapat, strategi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian disempurnakan dengan PPKM skala mikro dinilai cukup efektif menekan laju pandemi. (RUL)