Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Presiden Jokowi Salah Ucap “Provinsi Padang” Saat Tinjau Pembangunan Tol Pekanbaru – Bangkinang

RIAU. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus melanjutkan pembangunan jalan tol Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 40 km sebagai bagian dari ruas Pekanbaru (ibukota Provinsi Riau) – Padang (Ibukota Provinsi Sumbar) sepanjang 254 km. Ruas tol ini merupakan sirip Jalan Tol Trans Sumatera.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Padang akan menghubungkan daerah yang berada di Provinsi Riau dan Sumatera Barat. “Sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang dan orang dipercepat, sehingga kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain,” kata Presiden Jokowi saat meninjau Tol Pekanbaru – Padang di Kabupaten Kampar, Rabu (19/5/2021).

Hadir dalam peninjauan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Kampar  Catur Sugeng Susanto.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan, kehadiran Jalan Tol Pekanbaru – Padang yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif juga akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.” Produk-produk yang ada baik di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat nantinya akan memiliki daya saing yang baik terhadap produk-produk negara lain,” tambah Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan di daerah-daerah diharapkan juga dapat memangkas waktu perjalanan sehingga dapat mengurangi biaya perjalanan barang-barang kebutuhan masyarakat. Kehadiran Tol Pekanbaru – Padang ini diharapkan bisa memangkas waktu tempuh yang semula menghabiskan 8 hingga 9 jam menjadi sekitar 4 jam.

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Padang sepanjang 254,8 km
terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi 1 Padang – Sicincin sepanjang 36,15 km, Seksi 2 Sicincin – Bukittinggi 38 km, Seksi 3 Bukittinggi – Payakumbuh 34 km, Seksi 4 Payakumbuh – Pangkalan 58 km, Seksi 5 Pangkalan – Bangkinang 56 km, dan Seksi 6 Bangkinang – Pekanbaru 40 km.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan pembangunan Tol Pekanbaru – Bangkinang diharapkan selesai seluruhnya pada akhir tahun 2021. Menurut Danang, saat ini dari sisi Pekanbaru, progres fisik mencapai 65,60% dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap I sepanjang 24,7 km mencapai 40,15%.
Selain itu juga dari sisi Sumatera Barat juga sudah dimulai pembangunan ruas Padang – Sicincin.

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Padang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai investasi Rp 78 triliun melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2017. Tol Pekanbaru – Padang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera sepanjang 3.049 km yang terdiri dari koridor utama (back bone) sepanjang 2.105 km dan koridor pendukung (sirip) sepanjang 944 km.

Hadir pula dalam peninjauan, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala BPJT Danang Parikesit, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga Budi Harimawan Semihardjo, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau T Yuliansyah, dan Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *