Sekjen Kemendagri Minta Provinsi DI Yogyakarta Percepat Realisasi APBD Untuk Tangani Pandemi

JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagr) untuk mengikuti pertemuan virtual Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Seluruh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi DI Yogyakarta. Pertemuan virtual tersebut dilaksanakan pada Rabu (28/7/2021) guna membahas penanganan pandemi Covid-19 di wilayah tersebut.

Pertemuan virtual yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin itu turut diikuti oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Wakil Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito yang mewakili Kepala BNPB, Gubernur DIY, Bupati/Walikota Se-DIY, dan Satgas Covid-19 provinsi/kabupaten/kota se-DIY.

Sekjen Kemendgari Muhammad Hudori yang didampingi Plh, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Suhajar Diantoro, dalam kesempatan itu membeberkan progres realisasi APBD, Inakesda, bansos dan realisasi terhadap refocusing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di DIY. Ia pun berharap, Provinsi DIY mempercepat realisasi anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi.

“Mohon realisasi seperti insentif tenaga kesehatan daerah, sesuai atensi dari Bapak Presiden untuk segera direalisasikan, juga untuk realisasi anggaran hasil refocusing penanganan dampak Covid-19,” kata Hudori.

Disisi lain, dalam laporannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan Kondisi Perkembangan Penanganan Covid-19 di Provinsi DIY. Tren kenaikan di DIY sempat mengalami penurunan hingga 23 Juli 2021 dan kembali mengalami kenaikan dimulai 23 Juli hingga saat ini. Tercatat, per 27 Juli 2021, terdapat penambahan kasus sebanyak 2.732 kasus dan ini menjadi catatan kasus harian tertinggi saat ini.

“Angka BOR mengalami penurunan menjadi 79,87%. Namun angka tersebut masih diatas 70%, dan angka BOR Isolasi mandiri juga meningkat menjadi 95,76%. Hal ini dikarenakan warga masyarakat merasa nyaman tinggal atau isolasi mandiri dirumah dan Pemerintah sulit untuk memindahkan ke shelter yg ada,” kata Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Merespon hal tersebut, ditambahkan Sri Sultan, Pemprov DIY telah menindaklanjuti arahan Menko Marves dengan mencari cara untuk mengurangi banyaknya kasus meninggal, terutama bagi warga yang melakukan isolasi mandiri, dengan membentuk Satgas Khusus. Satgas tersebut terdiri dari dokter dan perawat yang berjumlah sekitar 100 orang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri.

Adapun sasaran Vaksinasi Covid-19 di DIY sebesar 2.879.699 orang tersebar di 5 Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 12.472 orang/hari, dan mendorong hingga 20.000 orang/hari. Sampai 27 Juli 2021, vaksinasi dosis 1 telah mencapai sebanyak 1.098.700 orang atau 38,15%. Sementara untuk vaksinasi dosis 2 sebanyak 420.792 orang atau 14,61%.

Gubernur DIY juga melaporkan adanya pandemi Covid-19 yang memukul berbagai sektor di DIY. Seperti, terjadinya penurunan jumlah pengunjung ke tempat wisata, tempat perbelanjaan, pasar dan obat, residential, taman, tempat kerja, dan lain-lain. Terkait hal itu pihaknya telah menyalurkan seluruh Bantuan Sosial yang ada.

Sementara itu, dalam paparan Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menyampaikan terkait dengan situasi pandemi, deteksi, terapeutik, dan vaksinasi di daerah istimewa itu. Dante Memaparkan, BOR di DIY masih relative tinggi. Disisi lain, terkait permaslaahan ketersediaan oksigen, diharapkan semua RS mengisi SiRS Online Oksygen.

“Dari pantauan yang ada di DIY sudah 86% yg mengisi SiRS Online Oksygen, dengan total kebutuhan oksygen 48 Ton dalam sehari dan total ketersediaan 72 Ton dalam sehari. Oksigen sudah cukup, tinggal masalah distribusi yg diperbaiki,” beber Dante.

Dalam pertemuan tersebut, selain mengapresiasi langkah Pemprov DIY dan Kab/Kota untuk bekerja keras mengendalikan pandemi, Wapres juga meminta kerja keras itu ditingkatkan untuk membuat situasi landai dan normal kembali. Terutama dalam pembatasan kegiatan masyarakat, testing, tracing, treatment dan penanganan di rumah sakit. Wapres juga meminta perlu ada langkah-langkah yg lebih konkret terhadap penanganan limbah Covid-19. Misalnya saja, dengan bekerjasama dengan BUMN dan swasta. Selain itu, Wapres juga meminta penyerapan anggaran agar lebih optimal dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, dengan melakukan percepatan dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam realisasinya. (RUL)