Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
EKUIN  

Arsitektur Human Capital untuk Transformasi ASN yang Masif

JAKARTA. Membangun sumber daya manusia apatur sipil negeri (ASN) masih menjadi pekerjaan rumah besar yang terus digarap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Arsitektur _human capital_ disiapkan sebagai langkah strategis untuk akselerasi pencapaian tujuan yang dicanangkan pemerintah.

Strategi _human capital_ yang jitu dibangun untuk menyukseskan visi misi Presiden dan Wapres dalam membangun SDM secara nasional. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan dengan melihat berbagai tantangan yang dihadapi kedepan, arsitektur human capital dinilai penting sebagai langkah strategis dan rencana ekseskusi yang dapat diakselerasi.

Melalui arsitektur _human capital_, pemerintah ingin mempercepat proses transformasi ASN. “Kita ingin mempercepat proses transformasi, agar birokrasi kita lebih bersih, lebih kompeten, dan lebih berorientasi pada pelayanan seperti yang diharapkan Kepala Negara,” ujar Alex saat acara Talkshow Core Values dan Employer Branding ASN Sesi I, secara virtual, Kamis (05/08).

Ia mengakui bahwa transformasi ASN telah berlangsung lama, namun kali ini perlu percepatan yang signifikan. Pemerintah telah menyiapkan transformasi ini, mulai dari penerapan _core values_ dan _employee value proposition_ (EVP) yang sama untuk diterapkan seluruh ASN di Indonesia.

Pada 27 Juli 2021 lalu, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan _core values_ atau nilai dasar “BerAKHLAK” dan _employer branding_ “Bangga Melayani Bangsa”. Dengan ditetapkannya kedua hal tersebut, nilai-nilai dasar ASN yang saat ini masih bervariasi di setiap kementerian, lembaga dan pemda diseragamkan. “Melalui momentum 27 Juli kemarin, kita ingin melakukan akselerasi transformasi ASN,” ujarnya.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. BerAKHLAK menjadi fondasi yang sama untuk seluruh ASN dengan berlandaskan Pancasila untuk mencapai visi misi Indonesia maju. “Satu _core values_ ini akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional dimanapun ASN ditugaskan,” jelasnya.

Sementara _employer branding_ menjadi instrumen untuk mendapatkan talenta yang diharapkan organisasi. Melalui _employee value proposition_ (EVP), Kementerian PANRB ingin menyeimbangkan ekspektasi organisasi dan juga ekspektasi ASN.

Kementerian, lembaga, dan pemda sebagai organisasi pasti memiliki ekspektasi saat merekrut ASN. Pada kesempatan yang sama, ASN yang bergabung dalam organisasi juga mempunyai ekspektasi saat bergabung. “Titik temu ekspektasi keduanya inilah yang kita sebut EVP, sehingga hubungan antara ASN yang direkrut dengan instansi pemerintah yang merekrut akan langgeng dan harmonis,” tuturnya.

Ada ekspektasi spesial yang ditemukan pada ASN maupun instansi pemerintah. ASN memiliki rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa, sementara instansi pemerintah berkeinginan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Ekspektasi ini tidak ada di perusahaan lain, dan ini menjadi suatu pembeda. Untuk itu perlu ditanamkan rasa Bangga Melayani Bangsa,” jelas Alex Denni.

Terdapat strategi 6P yang dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan arsitektur _human capital_. Strategi 6P itu adalah penguatan budaya kerja dan _employer branding_; peningkatan kapasitas SDM aparatur; peningkatan kinerja dan sistem penghargaan; pengembangan talenta dan karir; penguatan platform teknologi dan analitik; serta penataan kabatan perencanaan dan pengadaan. “Strategi 6P ini dilaksanakan agar terjadi transformasi ASN semakin masif,” tegasnya.

Kedepan, pihaknya akan mengawal _core values_ dan _employer branding_ agar dapat ditanam dalam sistem manajemen SDM mulai dari sistem rekrutmen, sistem karier, sistem talenta, hingga sistem penghargaan atau _reward_.

Pada kesempatan tersebut juga diadakan sesi talkshow untuk mengulas tantangan yang dihadapi ASN dan kontribusi nyata untuk masyarakat. Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manansang menyampaikan bahwa profesi ASN saat ini dinilai sudah profesional jika dibandingkan zaman dulu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya standar kinerja, kapasitas, kompetensi, serta seleksi terbuka yang memungkinan siapapun dapat menjadi ASN

Edwin mengatakan saat ini ASN dihadapkan pada tantangan disrupsi dalam berbagai bidang. Untuk itu ASN diharapkan dapat menjadi talenta digital. Dibutuhkan setidaknya 9 juta talenta digital dalam kurun waktu 15 tahun kedepan atau 600 ribu talenta digital dalam satu tahun. “Mungkin dari Kementerian PANRB juga dapat mendorong penciptaan talenta digital, bukan hanya masyarakat namun juga ASN muda kita,” pungkasnya.

Sementara itu, penerima Top 3 The Future Leader Anugerah ASN 2019 Aldiwan Haira menceritakan bagaimana menjadi ASN muda namun bisa bekerja profesional dan berkontribusi bagi negara. Kesempatan yang diberikan oleh pimpinan bagi aparatur muda berkarya dan berkontribusi dinilai sangat penting dan berharga. Ia bergerak merangkul pihak swasta mengembangkan jaringan internet, tak hanya di tempatnya berkerja namun juga untuk masyarakat di Kabupaten Empat Lawang.

Top 10 The Future Leader Anugerah ASN 2020 Stefany Fernandez mengungkapkan menjadi ASN tidak selamanya formal, melainkan juga dapat berkreativitas serta berkontribusi diluar pekerjaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan membangun komunitas sosial bersama apoteker-apoteker di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nama Farmasi Untuk NTT (FUN) yang bergerak pada bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *