Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
EKUIN  

Magister Super Spesialis Kementerian PUPR Dukung Kebijakan Merdeka Belajar, Cetak Pakar Langka dalam Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melanjutkan Program Magister Super Spesialis pada tahun 2021 yang kini sudah memasuki angkatan kedua untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang ahli, kompeten, terampil, dan dinamis dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program ini juga merupakan bentuk dukungan Kementerian PUPR pada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

“Seperti disampaikan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim, program ini sebagai bentuk dari contoh merdeka belajar karena 60-75% berada di lapangan, dan 25-40% teori,” kata Menteri Basuki pada Pembekalan Karyasiswa Program Magister Super Spesialis angkatan II dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat perguruan tinggi mitra, Kamis (12/8/2021).

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang hadir secara virtual mengatakan menyambut baik program Magister Super Spesialis dimana Kementerian PUPR mengambil peran bersama perguruan tinggi mewujudkan percontohan kampus merdeka di dalam transformasi dunia pendidikan Indonesia untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia nyata.

“Dengan fokus sebesar 70% project based learn, program ini sangat sesuai dengan program transformasi kampus merdeka yang sedang ingin kita ciptakan. Kita ingin anak-anak Indonesia keluar dari kampus untuk belajar bersama dosen untuk mendapatkan pengalaman riset, industri dan lainnya. Sebanyak mungkin praktisi harus dilibatkan menjadi mentor,” tutur Menteri Nadiem.

Dikatakan Menteri Basuki, para karyasiswa yang terpilih dalam program tersebut nantinya akan memegang peranan penting di Kementerian PUPR, sehingga harus disyukuri melalui bekerja dan belajar dengan baik dalam mempelajari ilmu yang akan diterima. “Sebagai contoh, di bidang eksplorasi air tanah dalam, ini adalah ilmu yang langka yang masih jarang dimiliki kemampuannya di Kementerian PUPR.,” katanya.

Demikian juga pada bidang lain, Menteri Basuki mencotohkan pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogya yang tidak akan membelah tebing/bukit namun harus dengan terowongan, karena ke depan pembangunan harus berkonsep green infrastructure dengan tidak merusak lingkungan.

“Untuk itu ahli-ahli kita harus kita siapkan dari sekarang lewat program super spesialis. Orang PU harus kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat kalau dia kompeten dan profesional di bidangnya, salah satunya bisa didapat lewat program ini. Manfaatkan kesempatan ini, harus lebih bersemangat belajar tidak hanya untuk mengejar ijazah, tetapi menambah kemampuan di bidang spesialis,” pesan Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga berpesan kepada para karyasiswa yang hadir baik secara langsung maupun virtual, bahwa untuk mencapai kesuksesan tidak cukup hanya dengan semangat. “Semangat is a must but not sufficient, akhlakul karimah harus tetap dipunyai. Kepandaian jangan menjadi pintu masuk orang menjadi sombong, kehadiran anda harus dirasakan aman dan nyaman buat orang, dan bermanfaat buat lingkungan,” pesannya.

Pada kesempatan ini Menteri Basuki juga mengucapkan terima kasih kepada empat perguruan tinggi yang kembali bersedia menjadi mitra dilaksanakannya Program Master Super Spesialis. Menteri Basuki berharap dengan kredibilitas empat perguruan tinggi ini akan menghasilkan SDM konstruksi yang berkualitas, kredibel, dan mumpuni di bidangnya.

Program Master Super Spesialis ini terdiri dari 11 program studi (prodi) yang dilaksanakan bersama empat perguruan tinggi negeri (PTN) yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Diponegoro (UNDIP). Pada tahun ajaran 2021-2022 program ini diikuti oleh 156 orang terseleksi dari PNS PUPR dan BUMN Karya yakni PT. PP, Adhi Karya, Hutama Karya, Nindya Karya, Brantas Abipraya, dan Indra Karya. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *