Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Koprasi Usahatani Kulon Progo Tanam Jagung untuk Pakan Ternak

KULON PROGO. Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) menjadi salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan kegiatan usaha yang dijalankan secara terintegrasi hulu-hilir melalui korporasi.

PKU dilakukan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian sesuai arahan dan kebijakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar para petani tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga pendapatannya meningkat.

Sebagai penerima manfaat kegiatan PKU, Gapoktan Tri Manunggal yang berada di Kalurahan Pagerharjo Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta terus melakukan berbagai upaya agar kelompoknya dapat berkembang dengan baik. Salah satu upaya dengan melakukan penanaman jagung di lahan sawah pada saat jeda musim,

“Sawah di sini kebanyakan tadah hujan, jadi daripada lahan tersebut nganggur, kami akan tanami jagung. Selain untuk dikonsumsi, jagung juga akan dikembangkan ke fungsi lainnya yaitu sebagai pakan ternak,” ungkap Saroji, ketua Gapoktan Tri Manunggal saat menerima kunjungan kerja Plt. Kepala BKP Sarwo Edhy, Selasa (28/09/2021).

Saroji menambahkan dengan adanya peluang memanfaatkan lahan sawah dan lahan kosong di batasan desa, dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak kelompoknya.

“Kami diskusikan bersama dengan pihak kalurahan, untuk memanfaatkan lahan sawah yang sedang dalam jeda tanam untuk ditanami jagung,” ujarnya.

Lurah Pagerharjo Jumaryadi mengatakan lahan di wilayahnya mencapai 7 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan,

“Kami sudah koordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan, bahwa setelah panen padi, pas musim setelah panen dan lahan itu tidak ditanami padi, kita sampaikan ke warga masyarakat terutama petani dan penggarap tanah kas desa untuk ditanami jagung,” ujarnya.

Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP, Andriko Noto Susanto mengingatkan bahwa PKU sebagai usaha tani yang berorientasi bisnis harus menghitung dengan cermat usaha yang dijalankan, termasuk bagaimana pemenuhan pakan ini, “Ketersediaan pakan menjadi salah satu kunci dalam kegiatan usahatani ternak. Kalau pakannya selesai Insya Allah yang lainnya selesai,” ujarnya.

Gapoktan Tri Manunggal terdiri dari 5 kelompok tani dengan usaha peternakan kambing PE yang menghasilkan sus segar dan susu bubuk. Jumlah ternak gapoktan ini bertambah dari yang awalnya 66 ekor di tahun 2019, hingga saat ini berkembang menjadi 241 ekor.

Gapoktan ini telah mendapat bantuan dari BKP Kementan berupa alat pengolahan susu segar menjadi susu cair kemasan dan susu bubuk, serta alat pengolahan pupuk organik. Hasil olahan susu dikemas menjadi produk dengan merk Milk Ku dan dipasarkan ke lokasi wisata sekitar seperti Wisata Nglinggo.

Pertengahan oktober mendatang kita membuka pasar tani dari hasil produksi berupa produk pertanian seperti sayuran dan buah dari kelompok-kelompok tani yang ada di sini, dan hasil produksi susu dan pupuk yang ada di kandang komunal kami. Termasuk mitra kita juga dari Kopitium. Kami ingin mengolaborasikan antara susu dan kopi.

Selain itu, pada tahun 2020 lokasi PKU ini dikembangkan lagi menjadi Agro Edu Wisata sebagai bentuk integrasi antara kegiatan pertanian, edukasi dan wisata sehingga memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat di sekitar.

Plt. Kepala BKP Sarwo Edhy mengapresiasi langkah yang dilakukan Gapoktan penerima PKU ini. Menurutnya, PKU dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,

“PKU ini harus punya orientasi ke arah komersil, di samping untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar, dan tujuan lebih lanjut bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan di tingkat desa, yang tentu akan menopang ketahanan pangan di tingkat selanjutnya hingga nasional,” ujar Sarwo. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *