Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Mabes Polri Menggelar Apel Kasatwil : Mencegah Varian Baru Covid-19, Omicron.

BALI. Mabes Polri menggelar Apel seluruh Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) mulai dari Kapolda hingga Kapolres. Agenda tersebut membahas sejumlah pemantapan hal, mulai dari persiapan agenda kenegaraan hingga penanganan dan pengendalian Covid-19.

“Polri menggelar apel Kasatwil, ini memang dalam rangka untuk menyatukan persepsi. Kemudian juga mempersiapkan agenda-agenda penting yang harus dilakukan Polri, baik diakhir tahun 2021 ini maupun diawal 2022,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Bali, Jumat (3/12).

Dengan suksesnya event nasional dan internasional yang akan digelar di Indonesia, maka hal itu juga akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Dedi mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pengarahannya juga meminta kepada seluruh Kasatwil untuk terus berada di garda terdepan dalam rangka penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19.

Presiden, kata Dedi, juga menekankan persiapan penanganan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah dan bentuk antisipasi masuknya varian baru Covid-19, Omicron.

“Kegiatan ini antara lain tadi diharapkan oleh Bapak Presiden, mengingatkan yang pertama tentang penanganan Covid-19. Kita harus berhati-hati menghadapi varian terbaru untuk Covid-19 yaitu Omicron,” ujar Dedi.

Dedi menekankan, kepolisian diminta untuk tetap tidak lengah dan abai dengan kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia, meskipun sudah mengalami penurunan saat ini. Ia menyebut, bersama dengan TNI, Polri akan terus melakukan akselerasi vaksinasi, penguatan 3M, dan 3T serta penerapan kedisiplinan protokol kesehatan (prokes).

“Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh abai, meskipun saat ini Indonesia diposisi bisa dikatakan cukup baik dalam hal penanganan Covid-19. Kalau kita termasuk salah satu negara yang sudah menduduki level 1,” tutur Dedi.

Guna mengantisipasi lonjakan pertumbuhan Covid-19 di saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dedi mengatakan, sebagaiman arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri bakal memperkuat pengawasan melalui Posko PPKM Mikro.

“Untuk Nataru kita merujuk pada Inmendagri. Bahwa, semuanya diterapkan regulasi level 3. Polri sudah persiapkan itu, dengan menggelar pos, serta melaksanakan optimalisasi posko PPKM Mikro yangada di tingkat RT/desa itu akan diperketat. Termasuk di lokasi atah daerah yang menjadi tujuan para pemudik. Posko PPKM akan lebih dimaksimalkan,” kata Dedi.

Tak hanya itu, Dedi juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada Polri lantaran menggelar lomba mural dan orasi. Yang dimana, hal itu memberikan ruang soal kemerdekaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat.

“Kemudian beliau juga memberikan apresiasi juga, ya khususnya terkait masalah kemerdekaan menyampaikan pendapat. Polri sudah membuka diri, dengan langsung mensosialisasikan, menggelar mural. Dan Polri juga sudah menyiapkan juga kegiatan-kegiatan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka publik. Antara lain dengan berencana kita menggelar lomba orasi unjuk rasa, ini yang beliau tekankan,” papar Dedi.

Kegiatan Apel Kasatwil tersebut digelar secara Offline dan Online. Adapun peserta yang hadir secara langsung sebanyak 27 PJU Mabes Polri dan 102 personel jajaran Kapolda, Karo Ops dan Dir Intelkam Polda. Sedangkan, yang secara daring, 1.513 jajaran. (BUS)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *