Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
TABLIQ  

BWI Salurkan Hasil Pengelolaan Wakaf untuk Korban Erupsi Semeru

JAKARTA. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Bank Jatim Syariah akan menyalurkan hasil investasi wakaf uang untuk membantu penanganan dampak erupsi Gunung Semeru, Kamis, (27/01/2022).

BWI dan Bank Jatim akan menyalurkan hasil investasi wakaf uang sebesar Rp. 155 juta. Dari jumlah dana tersebut Rp. 55 juta diperuntukan renovasi masjid dan Rp. 100 juta akan disalurkan untuk masyarakat terdampak erupsi.

Ketua Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia, Haffiz Gaffar, menyampaikan bahwa penyaluran imbal hasil investasi wakaf uang ini membuktikan pengembangan wakaf uang dapat disalurkan untuk program sosial, khususnya untuk membantu penanganan dampak bencana.

“Alhamdulillah hasil pengelolaan wakaf uang dari masyarakat sangat bermanfaat. Nilai yang dapat disalurkan memang belum besar, namun terbukti imbal hasil pengelolaan wakaf uang, dapat digunakan untuk program-program sosial dan darurat kebencanaan.” Ujarnya.

Kegiatan penyaluran imbal hasil wakaf uang ini direncanakan akan dilaksanakan di pendopo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Insya Allah hadir pada acara tersebut Ketua BWI Perwakilan Jawa Timur, KH. Jeje Abdul Rozaq, MA, Ketua Badan BWI Perwakilan Kabupaten Lumajang, Mahfud, M.Pd dan Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq, M.ML

Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia dibentuk pada tahun 2018 sebagai wujud implementasi salah satu tugas Badan Wakaf Indonesia yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Pada tahun 2020 Badan Wakaf Indonesia bersama Bank Jatim Syariah meluncurkan Gerakan Wakaf Uang Peduli Indonesia yang bertujuan untuk menggerakan penghimpunan wakaf uang. Gerakan wakaf ini mendapat respon yang sangat baik di masyarakat dan untuk mempermudah dalam menunaikan wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2021 meluncurkan situs berkahwakaf.id sebagai media untuk menghimpun wakaf uang dari masyarakat.

Untuk menunaikan wakaf uang, masyarakat juga dapat menghubungi bank syariah yang sudah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Saat ini tercatat 29 Bank Syariah yang sudah terdaftar menjadi LKSPWU di Kementerian Agama. Penghimpunan wakaf uang juga dapat ditunaikan melalui saluran penerimaan wakaf seperti Tokopedia dan LinkAja Syariah.
Wakaf uang yang dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2021 meningkat sebesar 17,18% dengan total wakaf uang yang dikelola saat ini berjumlah Rp. 77,75 milyar. Wakaf uang yang dihimpun 67% didominasi oleh wakif organisasi dan badan hukum. “BWI terus mendorong masyarakat mendapatkan literasi wakaf dengan baik, sehingga wakaf benar-benar memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat”, terang Haffiz. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *