Nelayan Masih Sulit Akses Permodalan

JAKARTA. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menyiapkan formulasi yang tepat dan efektif untuk dijadikan model binaan kampung nelayan. Model itu akan diterapkan PBNU dalam upaya program pendampingan terhadap komunitas masyarakat nelayan di sejumlah daerah untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Khususnya terkait dengan akses permodalan dan akses pasar bagi nelayan perikanan tangkap.

Sebagai pilot projek, PBNU melakukan kunjungan untuk pencanangan kampung nelayan calon binaan NU di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu tanggal 5 Februari nanti. Pencanangan ini bagian dari rangkaian Harlah NU ke-96 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT.

“Problematika utama nelayan perikanan tangkap umumnya adalah mengalami kesulitan modal. Baik itu modal kerja yabg berupa sembako dan solar, maupun modal investasi berupa kapal seperlengkapannya dan dan akses pasar. Ini yang harus bisa diatasi tim kita dalam mengimplementasikan MoU PBNU dan KKP,” kata Ketua PBNU, H Umarsyah, Kamis (03/02/2022).

Meurut Umarsyah, dengan keterbatasan itu maka aktivitas nelayan miskin sarana dan prasarana pendukung. Seperti perlengkapan cold storage, garam dan es. Termasuk miskin sarana dan prasarana jalan menuju akses pasar. Konskuensinya, para nelayan harus terburu-buru untuk bisa menjual hasil tangkapannya. Termasuk juga miskin

“Ini yang seringkali dimanfaatkan oleh tengkulak, yang tentu saja akan merugikan para nelayan, karena merek mau tidak mau harus menjual hasil tangkapannya dengan berapapun harganya,” ungkap Umarsyah.

Maka, lanjut Umarsyah, PBNU dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk program binaan kampung nelayan atau pendampingan ini, salah satunya juga diorientasikan untuk membukakan akses agar mereka bisa mendapatkan pemanfaatan dari sisi permodalan dan juga akses pasar.

“Sekarang ini umumnya yang terjadi bahwa produksi untuk melaut sangat tinggi. Sementata mereka ada keterbatasan dan lemah dalam akses terhadap sumber-sumber pembiayaan usaha yang murah, juga kemisminan dari sisi sarana dan prasarana,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Umarsyah, rumusan strategi dan usaha peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan yang hendak dilakukan PBNU dalam MoU dengan KKP adalah mengupayakan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan bagaimana memperoleh akses serta perlindungan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

“Program konkretnya bisa berupa strategi peningkatan kepedulian dan kerjasama stakeholder dalam membantu pemberdayaan masyarakat nelayan, serta strategi kerjasama kelompok yang berbasis pada bidang usaha sejenis,” pungkasnya.

Rangkaian Harlah NU di Labuhan Bajo mengambil tema “Merawat Jagat Kemaritiman, Membangun Peradaban Nelayan”. Acara dihadiri langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Adapun peserta adalah dari jajaran PCNU dan PWNU di serta perwakilan nelayan di NTT.

Dari unsur pemerintah yang dijadwalkan hadir adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, serta Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Salah satu rangkaian acara adalah PBNU bertemu dengan nelayan, memberikan bantuan untuk pembangunan masjid dan balai desa, kemudian makan ikan bakar bersama-sama dengan nelayan. (RUL)